Sorong, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi mengklarifikasi pernyataan yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial dan selebaran, yang menyebutkan bahwa uang pembangunan dari Jakarta dikirim dengan “bungkusan militer dan perusahaan”.
Gubernur menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah ia ucapkan dan merupakan informasi yang menyesatkan.
Gubernur menjelaskan, pernyataan yang sebenarnya pernah ia sampaikan hanyalah bersifat normatif terkait situasi yang ada di tanah Papua secara umum, bukan penolakan terhadap kehadiran negara atau pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kalau pernyataan saya waktu itu kan normatif saja, jadi saya bicara berkenan dengan situasi di Papua Barat, eh tanah Papua pada umumnya lah, tidak hanya fokus di sini. Kalau kita bisa lihat katakanlah mungkin dari perkebunan yang ada, atau mungkin tambang yang ada dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin ada orang Papua di sini. Jadi secara normatif saja begitu,” ujar gubernur saat diwawancarai awak media usai menghadiri pengesahan RAPBD-P 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (25/09/2026).
“Saya tidak pernah ada pernyataan semacam begitu. Dan tidak pernah juga menolak TNI, tidak juga pernah menolak kehadiran negara di sini, karena kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini bersama-sama. Kami sebagai pelayan negara, kita bersumpah, kita dipilih rakyat, ya saat ini mendedikasikan diri untuk membangun bangsa ini, membangun Indonesia mulai dari Papua sini,” tambah gubenur.
Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Pembangunan
Gubernur menekankan bahwa pembangunan di Papua Barat Daya tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus berlandaskan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita tidak mungkin akan berdiri sendiri begitu. Kita di tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya ini ya, dengan adanya penambahan pemekaran daerah otonom baru, penambahan kabupaten, sekarang provinsi jadi enam, kita berharap ini bisa menjadi pemicu untuk percepatan pembangunan di Papua, tanah Papua. Percepatan pembangunan, tapi juga pemerataannya, kita harapkan seperti itu.”
Ia juga menjelaskan bahwa ketergantungan anggaran daerah kepada pusat masih sangat wajar dan tidak berarti pembangunan disertai syarat militer:
“Selama ini sinergi kita untuk membangun ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kita di daerah juga masih ketergantungan kita masih penuh ada di pemerintah pusat. Kita di daerah belum bisa membiayai diri sendiri. Jadi, tidak benar kalau kita ini selama ini tidak menerima atau uang yang datang itu selalu disertai dengan, dibungkus dengan senjata atau apa begitu itu sudah tidak benar juga. Itu informasi menyesatkan begitu. Bahwa negara selalu hadir di sini,” tekan gubernur.
Kebijakan Negara untuk Perlindungan Orang Papua
Gubernur juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat yang secara khusus memberikan perlindungan dan prioritas bagi orang asli Papua:
“Kebijakan negara untuk memajukan negeri ini ada. Salah satunya pemekaran ini juga salah satu upaya untuk pemerataan. Otsus itu juga salah satu kebijakan pemerintah untuk percepatan di sini dan memberikan proteksi untuk orang Papua. Dimana ada anggota DPR pengangkatan khusus yang hanya orang asli Papua. Ada Majelis Rakyat Papua. Ada proteksi ASN, pengangkatan 80 persen untuk orang asli Papua, 20 persen untuk lainnya. Kalau promosi jabatan, sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan, diberi prioritas.”
Meskipun demikian, Gubernur menegaskan bahwa kolaborasi tetap diperlukan:
“Tapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita juga butuh saudara-saudara kita lain juga. Tapi prosentasinya tetap kita beri dominan untuk anak-anak Papua lah,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk waspada terhadap informasi yang dapat memecah belah persatuan.
“Jadi sekali lagi kita sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini. Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Keamanan juga kita perlu. Mereka ada, tempat ini aman, kita bisa membangun, kita bisa beraktivitas,” pungkasnya.
