“Ruang Dialog harus menjadi Jalan terbaik menuju perdamaian atas Konflik diatas Tanah Papua”. Dominikus Baru (Presidium Gerakan kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Sorong St. Agustinus)
SORONG, DetikPapuaNet— Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sorong Santo Agustinus bersama elemen pemuda menyoroti penanganan kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw. Mereka mendesak aparat keamanan agar bertindak profesional, tepat sasaran, serta tidak menyasar masyarakat sipil. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan kepada media, Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (18/3/2026).
Dominikus Baru, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Cabang Sorong menegaskan bahwa aparat negara harus segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum pelaku yang telah teridentifikasi. Ia menilai kronologi kejadian dan pihak yang terlibat telah tersebar luas di media, sehingga tidak boleh ada pengaburan informasi kepada publik.
“Kami berharap aparat bertindak tepat sasaran kepada pelaku. Jangan sampai penanganan kasus ini justru membiaskan informasi dan merugikan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa,” tegas Dominikus.
Ia juga menyoroti operasi aparat gabungan di wilayah Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, dan mengingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama sesuai dengan jaminan hukum atas rasa aman.
“Jika pelaku sudah jelas, maka penegakan hukum harus langsung menyasar pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat sipil justru menjadi korban penangkapan,” ujarnya.
Sementara itu, Eben, Kader PMKRI juga sebagai pemuda Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw, menegaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap dua tenaga kesehatan pada 14 Maret lalu telah secara terbuka mengidentifikasi diri di ruang publik. Ia meminta aparat fokus pada penindakan terhadap pihak yang telah jelas terlibat.
“Sudah jelas dari berbagai informasi bahwa pelaku menyatakan diri. Aparat harus fokus mengejar pihak yang sudah jelas,” kata Eben.
Ia juga mengkritik adanya penangkapan warga sipil di sejumlah kampung di Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw yang dinilai menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, khususnya para pemuda yang menjaga kampung dan menopang kehidupan keluarga.
“Kami minta aparat tidak menangkap masyarakat tanpa dasar yang jelas. Mereka ini warga yang hidup dan bekerja di kampung,” tegasnya.
Eben turut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Tambrauw harus hadir memberikan rasa aman dan perlindungan kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Tambrauw harus menjamin rasa aman bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka adalah ujung tombak yang menentukan Tambrauw menjadi daerah yang maju dan sehat,” tegas Eben.
Ia juga mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Tambrauw bersama Forkopimda, untuk segera mengambil langkah konkret. Selain itu, ia meminta Gubernur, dewan adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) turut turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami minta pemerintah daerah, Gubernur, dewan adat Papua, dan MRP segera tangani masalah ini secara serius. Jika tidak, situasi bisa semakin rumit,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta agar warga yang ditangkap tanpa bukti segera dibebaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat sipil.
PMKRI Cabang Sorong bersama elemen pemuda berharap penanganan kasus ini dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan masyarakat sipil. Mereka juga mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog guna menyelesaikan berbagai persoalan yang terus berulang di Tanah Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan
