Wamena, Detikpapua.Net – DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan dalam penarikan bantuan beras sebanyak 141.945 kilogram atau sekitar 141,9 ton yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya.
KNPI meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh proses penarikan dan distribusi bantuan tersebut serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Desakan itu disampaikan menyusul penarikan bantuan beras yang disebut dilakukan secara sepihak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan pada 25 September 2026. Hingga saat ini, menurut KNPI Jayawijaya, kejelasan mengenai keberadaan dan alur distribusi bantuan tersebut masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah.
Ketua DPD II KNPI Jayawijaya, Hengki Hilapok, menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi pemerintahan. Sebab, bantuan beras dalam jumlah besar itu berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian pemerintah.
Menurut Hengki, penarikan bantuan tanpa penjelasan terbuka mengenai alasan, dasar kebijakan, tujuan penarikan, serta kepastian penyaluran kembali merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
Ia mempertanyakan bagaimana bantuan yang telah dialokasikan untuk masyarakat Jayawijaya justru ditarik kembali, sementara masyarakat sebagai penerima manfaat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai nasib bantuan tersebut.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Ada 141.945 kilogram beras yang diperuntukkan bagi masyarakat Jayawijaya. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka ke mana beras tersebut dibawa, atas dasar kebijakan apa ditarik, dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh prosesnya,” tegas Hengki dalam pernyataan tertulisnya.
KNPI Desak Gubernur Copot Kepala Dinas Sosial
Hengki mendesak Gubernur Papua Pegunungan segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan apabila terbukti melakukan penarikan bantuan tanpa dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kewenangan untuk mengambil keputusan sepihak yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat.
KNPI juga meminta Gubernur tidak melindungi pejabat yang diduga melakukan pelanggaran. Pemerintah provinsi harus memberikan penjelasan resmi agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jangan ada tebang pilih. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan masyarakat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum,” tegasnya.
Penegak Hukum Diminta Telusuri 141.945 Kilogram Beras
Selain mendesak Gubernur mengambil tindakan administratif, DPD II KNPI Jayawijaya meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap persoalan penarikan bantuan beras tersebut.
KNPI meminta aparat menelusuri dokumen pengalokasian bantuan, proses penarikan, pihak yang memerintahkan, kendaraan pengangkut, lokasi penyimpanan, pihak penerima penyerahan, hingga tujuan akhir distribusi beras.
Menurut Hengki, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada persoalan administratif. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat harus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui keberadaan bantuan yang jumlahnya mencapai hampir 142 ton tersebut.
KNPI juga meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga tidak muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pejabat yang memiliki kekuasaan justru tidak tersentuh.
KNPI Soroti Transparansi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Lebih lanjut, Hengki menilai ketidakjelasan informasi mengenai bantuan beras tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan seharusnya membangun tata kelola pemerintahan yang mengutamakan keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, persoalan bantuan sosial dalam jumlah besar yang belum mendapatkan penjelasan secara terbuka justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam memastikan program perlindungan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Hengki mengatakan, bantuan pemerintah tidak boleh menjadi objek kepentingan kelompok atau individu tertentu. Setiap pejabat dan instansi yang diberikan tanggung jawab mengelola bantuan wajib memberikan pertanggungjawaban kepada publik.
“Bantuan sosial itu bukan milik pejabat, bukan milik dinas, dan bukan milik kelompok tertentu. Itu merupakan program untuk masyarakat. Karena itu, siapa pun yang mengelolanya wajib bertanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua Pegunungan membutuhkan pelayanan pemerintah yang nyata, bukan sekadar janji dan kebijakan yang tidak memberikan kepastian terhadap kebutuhan dasar warga.
KNPI Mulai Konsolidasi dengan Tokoh Adat, Mahasiswa dan Pemuda
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPD II KNPI Jayawijaya menyatakan mulai membangun konsolidasi lintas elemen bersama tokoh adat, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan di wilayah Lembah Baliem.
Konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap penarikan bantuan beras yang diperuntukkan bagi masyarakat Jayawijaya.
Hengki menegaskan bahwa langkah KNPI merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus perjuangan konstitusional dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Menurutnya, persoalan 141.945 kilogram beras tersebut tidak boleh dibiarkan menghilang dari perhatian publik tanpa adanya kejelasan mengenai keberadaan bantuan maupun pihak yang bertanggung jawab.
KNPI meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera menyampaikan keterangan resmi mengenai alasan penarikan, jumlah beras yang ditarik, lokasi keberadaannya, serta kepastian penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.
Hengki: Jangan Biarkan Hak Masyarakat Hilang Tanpa Pertanggungjawaban
Menutup pernyataannya, Hengki Hilapok menegaskan bahwa DPD II KNPI Jayawijaya akan terus mengawal persoalan bantuan beras tersebut sampai pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan tidak saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai nasib bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan mereka.
KNPI menegaskan bahwa pengungkapan persoalan ini menjadi ujian terhadap komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Jangan sampai hak masyarakat dikorbankan hanya karena kepentingan birokrasi. Kami meminta 141 ton beras ini ditelusuri sampai tuntas. Jika ditemukan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, proses sesuai hukum dan jangan ada yang dilindungi,” tutup Hengki.
