Sorong, Detikpapua.Net – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya telah melaksanakan tugasnya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Waktu kerja Pansus sesuai peraturan perundang-undangan untuk membedah LKPJ selama 30 hari, dimana 5 hari lagi DPRP Papua Barat Daya memberikan rekomendasi kepada eksekutif.
Namun, Pansus masih agendakan RDP dengan Badan Kesbangpol dan tim penyusun LKPJ Pemprov PBD untuk mengkonfirmasi beberapa program yang perlu mendapat penjelasan.
Ketua Pansus LKPJ, Cartensz Malibela,S.IP ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu (25/4/2026) menjelaskan bahwa dua kali RDP tersebut sudah diagendakan pada senin (27/4/2026), tapi masih menunggu surat undangan yang ditandatangani pimpinan DPRP Papua Barat Daya.
RDP ini menjadi bagian penting dari upaya pendalaman terhadap berbagai temuan dan catatan strategis yang sebelumnya telah dihimpun. Pansus ingin memastikan setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan akan kita lakukan lebih mendalam, agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran,” tegas mantan Wakil Ketua DPRP Papua Barat itu.
Selain surat undangan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Tim Penyusun LKPJ, pansus juga telah mengirimkan sejumlah surat kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna meminta data dan dokumen pendukung sebagai tindak lanjut dari hasil RDP sebelumnya.
“Surat ke pihak eksekutif itu masih menunggu ditandatangani pimpinan DPRP Provinsi Papua Barat Daya,” ucap Cartensz Malibela.
Meski demikian, Pansus optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini penting mengingat pada Selasa mendatang, Pansus menargetkan penyampaian hasil akhir beserta rekomendasi resmi dalam rapat DPRP PBD.
