Sorong, Detikpapua.Net – Perjalanan roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya telah berlangsung selama satu tahun usai dipimpin oleh Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau sebagai kepala daerah defenitif pasca pemekaran di tahun 2022 lalu.
Kepemimpinan Elisa-Ahmad sendiri memiliki nilai filosofis yang sangat penting dan berarti bagi masyarakat Papua Barat Daya. Mereka adalah gubernur dan wakil gubernur pertama yang dipilih rakyat, yang tentunya memikul mandat penting sebagai peletak dasar pembangunan di provinsi termuda ini.
Setahun kepemimpinan Elisa-Ahmad tentu telah banyak gebrakan pembangunan yang dicapai. Namun tak dapat dipungkiri masih banyak pula kekurangan yang perlu menjadi bahan refleksi bersama untuk dipikirkan dan dikerjakan diwaktu-waktu kedepan.
Wakil Ketua DPRP Papua Barat Daya Fredy Marlisa yang diwawancarai awak media menyebut setahun pertama kepemimpinan yang sekaligus notabene sebagai kepala daerah defenitif pertama, Gubenur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau tentu memiliki fokus bagaimana mempersiapkan landasan dasar pembangunan.
Dalam catatannya, kader PDI-P ini menyebut ada sejumlah gebrakan yang ia sebut sebagai simpul pembangunan yang mulai diletakkan oleh pasangan Elisa-Ahmad di Papua Barat Daya. Pertama tentunya melalui penetapan RPJMD yang menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat dalam periode lima tahun kepemimpinannya saat ini.
“Saya berpikir, dalam kemimpinan satu tahun pertama Pak Elisa Kambu dan Pak Ahmad Nausrau ini tentu banyak hal yang harus dipersiapkan karena ini provinsi baru. Terutama dalam rangka beliau untuk bisa menjabarkan atau mengimplementasi RPJMD yang sudah ditetapkan. Karena kerja-kerja politik gubernur itu mengacu pada rencana pembangunan jangka pendek dan menengah,” ujar Fredy mengawali penyampaiannya saat disambangi Detikpapua.Net di Kediamannya di Kota Sorong, Jumat (20/02/2026).
Selanjutnya, gubernur telah melakukan konsolidasi sekaligus menyiapkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tentu tidak dilakukan begitu saja, butuh proses, butuh wadah dan butuh regulasi yang mengaturnya. Gubernur telah menunjukkan keseriusannya bersama DPR sehingga saat ini sejumlah OPD di Lingkungan Pemprov sudah terbentuk bahkan sudah banyak yang dipimpin oleh pejabat defenitif.
Kemudian, gubernur dan wakil gubernur juga sudah mulai menseriusi janji politiknya terkait program Papua Cerdas melalui upaya menghadirkan sebuah perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya yang mana agenda kerja tersebut bahkan masuk dalam RPJMD. Gubernur juga fokus dalam mendukung program pendidikan gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya serta pelaksanaan beasiswa bagi para mahasiswa asli Papua hingga keluar negeri.
“Kemudian Papua Sehat bagaimana ketersediaan tenaga medis. Beliau lewat bantuan-bantuan dana telah mempersiapkan tenaga-tenaga medis khususnya di jenjang spesialis. Kemudian intervensi anggaran untuk membantu fasilitas dan alat-alat kesehatan di sejumlah RSUD juga telah dilakukan selama ini, dan menurut kami ini adalah sebuah prestasi, meski memang belum diketahui masyarakat luas,” ucap Fredy.
Namun demikian, Fredy memberikan catatan khusus kepada Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau yakni terkait program Papua Produktif. Dimana, saat ini belum terlihat ada effort yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur dalam upaya peningkatan ekonomi daerah. Padahal Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya yang sangat luar biasa, yang jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan income bagi daerah tetapi juga memiliki multiplayer effect dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang saat ini belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Gubernur dan wakil gubernur harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menjalin kerjasama dengan para pengusaha lokal dan masyarakat adat, sehingga bisa memberi garansi kepada para investor yang hendak masuk.
“Papua produktif ini tantangan sekaligus peluang kita kedepan. Memang kami lihat saat ini belum serius dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Kita ambil contoh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu sebenarnya punya potensi besar, tinggal bagaimana kepala daerah berinovasi untuk mendatangkan investor dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Tentu dampaknya bisa sangat luar biasa bagi kita di daerah,” sebut Fredy.
Selain itu, ia juga menyoroti terkait masalah kemandirian fiskal daerah yang sampai saat ini belum terwujud. Pihaknya di DPR telah menetapkan sebuah payung hukum dalam bentuk Perdasi tentang pajak dan retribusi daerah. Tentu ini akan memberi ruang kepada pemerintah dalam mencari pundi-pundi anggaran untuk membantu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia pun berharap agar OPD teknis bisa memaksimalkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya.
“Tentunya kita butuh petugas OPD yang memang benar-benar mampu berinovasi dan kreatif untuk bisa menterjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD dan program kerja yang ada. Ini juga menjadi catatan kami agar dalam penempatan jabatan perlu melihat kualitas dan kemampuan masing-masing pejabat demi menyelaraskan rencana besar gubernur dan wakil gubernur dengan aksi atau pelaksanaan di lapangan,” jelas Fredy.
Ia juga menyoroti terkait masalah harmoni sosial di Papua Barat Daya khususnya Kota Sorong, perlu mendapatkan perhatian dari gubernur dan wakil gubernur. Hari ini masih banyak kasus-kasus kriminalitas, gangguan kamtibmas, aksi demo dan sebagainya, tentu jika dibiarkan terus bisa mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disini lain, kondisi seperti ini akan mengurangi minat investor untuk melakukan kegiatan investasi di wilayah ini.
Namun demikian, ia menyebut secara keseluruhan apa yang telah dilakukan gubernur dan wakil gubernur sejauh ini sudah sangat baik. Apalagi ini baru tahun pertama sehingga sangat naif apabila harus menilai atau menjustifikasi kepemimpinan mereka. Saat ini, lanjut dia, yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat adalah memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sehingga semua program pembangunan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik di waktu 4 tahun tersisa.
“Saya melihat beliau berdua (gubernur dan wakil gubernur) itu sudah bagus. Apalagi dengan karakter kepemimpinan yang tenang dan fokus, tentu bisa selaras antara kondisi di lapangan dengan meja kebijakan. Hal-hal yang kurang mari kita benahi dan kerjakan bersama, yang pasti bahwa kami akan selalu mendukung kepemimpinan beliau berdua demi kemajuan Papua Barat Daya,” tutup Fredy.
Sementara, Anggota DPRP Papua Barat Daya dari Kelompok Khusus Selfiana Kalami, S.Pd yang turut dimintai tanggapan oleh awak media mengaku sangat mengapresiasi kerja-kerja gubernur dan wakil gubernur ditahun pertama kepemimpinan saat ini. Ia menyebutkan, meski dengan kemampuan anggaran yang sangat terbatas akibat adanya efisiensi anggaran, namun gubernur dan wakil gubernur telah menunjukkan keseriusan meletakkan dasar pembangunan di provinsi ini secara perlahan-lahan.
Pada kesempatan itu, Selfiana tidak banyak menjabarkan progres pembangunan atau kekurangan yang ada, ia hanya menyampaikan harapan agar di tahun-tahun berikut gubenur dan wakil gubernur terus menjalin kerja sama dengan Kelompok Khusus di DPRP PBD agar lebih banyak lagi memberikan perhatian dalam bidang pembangunan dan pelayanan serta pembinaan, khususnya kepada orang asli Papua (OAP) di Papua Barat Daya.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan gubernur Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, karena walaupun provinsi ini baru, namun tahap demi tahap atau sedikit demi sedikit sudah dilakukan pembenahan. Memang banyak tantangan dan masalah yang terjadi tetapi beliu berdua tetap eksis dan setia melihat rakyat Papua Barat Daya. Kami berharap di tahun-tahun berikut gubernur dan wakil gubernur bersama kelompok khusus bisa saling bekerja sama untuk melaksanakan proram-program khusus untuk OAP, seperti pendidikan,kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya,” singkat Selfiana.
