Sorong, Detikpapua.Net – Pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) I Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Papua Barat Daya sukses terlaksana dengan terpilihnya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si sebagai ketua terpilih untuk menakhodai organisasi tersebut 5 tahun kedepan.
Putri Papua yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya ini terpilih secara aklamasi oleh peserta Konferda untuk menjabat sebagai ketua PIKI Papua Barat Daya dengan masa jabatan 2026-2031.
Dr. Sellvyana yang diwawancarai usai penutupan Konferda mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan organisasi kepada dirinya melalui keterpilihan dirinya sebagai Ketia PIKI Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa Konferda tersebut merupakan momentum penting bagi kebangkitan dan konsolidasi PIKI di provinsi ini.
Ia menegaskan bahwa PIKI merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Kristen yang telah berdiri sejak 19 Desember 1964 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini telah berusia 62 tahun.
“PIKI telah berkembang hampir di seluruh Indonesia, di 33 provinsi. Masih ada lima provinsi yang belum terkonsolidasi. Di Tanah Papua sendiri, baru dua provinsi yang lebih dulu dikonsolidasikan, dan Papua Barat Daya menjadi provinsi ketiga yang melaksanakan konsolidasi serta Konferda hari ini,” ujar Sellvyana Sangkek.
Dirinya mengungkapkan bahwa secara historis, PIKI sebenarnya telah ada di tingkat kabupaten/kota di wilayah Sorong Raya. Namun, karena Papua Barat Daya merupakan daerah otonom baru, struktur kepengurusan tingkat provinsi sempat mengalami kevakuman selama beberapa tahun.
“Sudah dua kali ada mandat, tetapi sampai tahun ketiga belum bisa dijalankan secara optimal. Organisasi sempat vakum, komunikasi juga belum berjalan maksimal. Namun ketika kami dihubungi, kami merespons dan langsung mendapat atensi dari DPP agar Konferda segera dilaksanakan,” jelasnya.
Menurut Sellvyana, pelaksanaan Konferda ini juga bersifat strategis dan mendesak, mengingat adanya batas waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI.
“Deadline yang diberikan adalah 31 Januari. Jika melewati batas itu, maka secara normatif kami tidak memiliki hak sebagai peserta dalam Kongres Nasional PIKI yang akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Karena itu, Konferda hari ini sangat penting dan tidak bisa ditunda,” terangnya.
Lebih lanjut, Sellvyana menekankan bahwa setelah Konferda, langkah utama PIKI Papua Barat Daya yakni segera melakukan konsolidasi organisasi agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan elemen masyarakat di daerah.
“PIKI menjadi salah satu ormas Kristen terbesar di Indonesia. Bersama ormas Kristen lainnya seperti GMKI dan pilar-pilar organisasi Kristen yang ada, PIKI memiliki potensi besar sebagai agen pembaruan dan penggerak pembangunan,” ucapnya.
Ia menyebut, sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan memiliki kontribusi besar dalam membangun negara, baik dari aspek sosial, politik, maupun kebangsaan.
Sebagai ketua terpilih, Sellvyana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah.
“Kami ingin membangun harmoni, solidaritas sosial, dan kontribusi nyata dari iman Kristiani melalui para intelektual dan cendekiawan Kristen yang berhimpun dalam PIKI,” paparnya.
Terkait program prioritas, Sellvyana menegaskan bahwa PIKI memiliki tiga pilar utama, dengan pendidikan sebagai fokus utama.
“Karena PIKI menghimpun para intelektual dan cendekiawan Kristen, maka pilar pendidikan menjadi sangat penting. Kami akan membangun kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi Kristen yang ada di Papua Barat Daya,” tuturnya.
Program-program yang direncanakan meliputi seminar, lokakarya, diskusi publik, serta kajian-kajian sosial yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat.
“Kesenjangan hari ini sangat terasa. Oleh karena itu, PIKI ingin hadir dengan kajian-kajian berbasis solusi sosial,” imbuhnya.
Sellvyana memastikan bahwa pembentukan kepengurusan PIKI di tingkat kabupaten dan kota menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.
“Itu menjadi prioritas kerja badan formatur. Kami akan langsung membentuk kepengurusan kabupaten/kota dan menunjuk ketua-ketuanya,” katanya.
Rencananya, pelantikan pengurus PIKI Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada minggu kedua Februari 2026, dan akan dilakukan langsung oleh DPP PIKI. Pelantikan tersebut akan dilakukan secara serentak, mulai dari pengurus provinsi hingga ketua cabang kabupaten/kota.
Sebelumnya, Konferda I PIKI Papua Barat Daya dibuka secara resmi oleh Gubernur PBD Elisa Kambu ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama-sama, dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta konferensi.
Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konferda perdana PIKI di Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah dan bangsa tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok tertentu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual Kristen.
“Negeri ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok saja. Ini membutuhkan kerjasama, perhatian, dan keterlibatan semua anak bangsa, termasuk kaum cendekiawan Kristen,” singkat gubernur Elisa.
