Sorong, Detikpapua.Net – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si dipercayakan menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Konferensi Study Regional (KSR) yang digelar Pengurus Komda PMKRI Regio Papua Barat Daya di Hotel Darefan, Kota Sorong, Rabu (28/01/2026).
Dalam materinya, Dr. Sellvyana menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa dan daerah, terutama dalam pembentukan karakter kepemimpinan generasi muda, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta pemeliharaan kohesi sosial di tengah dinamika politik, perubahan sosial, dan kemajemukan masyarakat.
Di tengah tantangan globalisasi, disrupsi informasi, dan meningkatnya polarisasi sosial, keberadaan organisasi kemahasiswaan ideologis menjadi semakin relevan sebagai ruang kaderisasi kepemimpinan dan internalisasi nilai Pancasila.
“PMKRI sebagai organisasi kader ideologis memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan transformasional yang berakar pada nilai religiusitas, nasionalisme, intelektualitas, dan keberpihakan sosial. Melalui proses kaderisasi yang sistematis dan berjenjang, PMKRI tidak hanya membentuk kapasitas intelektual mahasiswa, tetapi juga menanamkan etika publik, tanggung jawab sosial, serta komitmen kebangsaan sebagai bekal kepemimpinan di ruang publik,” sebut Dr. Sellvyana.
Ia pun menjelaskan terkait peran PMKRI dalam Pembangunan Bangsa. Dimana, dalam konteks pembangunan bangsa, PMKRI memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial (agent of change), kontrol sosial (social control), serta mitra kritis pemerintah dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Sebagai organisasi kemahasiswaan ideologis, Dr. Sellvyana menyebut PMKRI secara konsisten menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai orientasi utama perjuangannya, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PMKRI mendorong kadernya untuk terlibat aktif dalam isu-isu kebangsaan melalui berbagai bentuk pendidikan politik yang etis, kritis, dan partisipatif. Kegiatan diskusi publik, kajian kebijakan, serta advokasi terhadap persoalan sosial dan politik menjadi sarana pembelajaran bagi kader untuk memahami dinamika kebangsaan sekaligus mengasah kepekaan sosial dan tanggung jawab kewargaan.
“Melalui proses ini, PMKRI berkontribusi dalam membangun kesadaran politik generasi muda yang tidak hanya kritis, tetapi juga berlandaskan etika, hukum, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, PMKRI berperan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ditengah tantangan globalisasi, radikalisme, dan menguatnya politik identitas, PMKRI menjadi salah satu ruang kaderisasi yang menanamkan nilai toleransi, pluralisme, dan persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai tersebut diwujudkan tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam praktik sosial kader di tengah masyarakat.
PMKRI, sebut dia, juga berkontribusi dalam membangun kepemimpinan nasional yang berintegritas melalui sistem kaderisasi yang menekankan etika publik, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Kader PMKRI dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual dan manajerial, tetapi juga integritas moral dan komitmen kebangsaan yang kuat.
“Dengan demikian, PMKRI berperan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kepemimpinan bangsa yang berkarakter Pancasila,” sebut Dr. Sellvyana.
Sementara, terkait peran PMKRI dalam Pembangunan Daerah khususnya di Papua Barat Daya, ia menyebut PMKRI berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, serta penguatan kapasitas generasi muda.
Peran tersebut menjadi semakin penting di Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru yang tengah menjalani proses konsolidasi pemerintahan, pembangunan sosial, dan penguatan identitas kebangsaan di tengah masyarakat yang multikultural dan majemuk.
Dalam konteks penguatan wawasan kebangsaan, PMKRI memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui kegiatan pendidikan, diskusi publik, dan dialog lintas komunitas yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan toleransi. Upaya ini penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap kokoh di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi karakter khas Papua Barat Daya.
“PMKRI juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang etis dan partisipatif. Melalui berbagai forum kajian dan advokasi, PMKRI mendorong tumbuhnya kesadaran politik mahasiswa dan masyarakat agar berpartisipasi secara cerdas, bertanggung jawab, dan konstitusional dalam kehidupan demokrasi lokal. Pendidikan politik semacam ini berkontribusi pada terciptanya iklim politik daerah yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” kata Dr. Sellvyana.
Ia melanjutkan, dalam aspek advokasi sosial, PMKRI memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Advokasi yang dilakukan secara konstitusional dan berbasis dialog memungkinkan PMKRI menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan sosial secara damai dan bermartabat.
“Selain itu, PMKRI berkontribusi dalam penguatan kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama melalui praktik kepemimpinan inklusif dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan mengedepankan dialog, solidaritas, dan kerja sama lintas iman, PMKRI membantu menciptakan harmoni sosial serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Papua Barat Daya yang plural,” jelas Dr. Sellvyana.
Ia pun menarik sebuah kesimpulan bahwa PMKRI memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah melalui pembinaan kepemimpinan muda yang berintegritas, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui proses kaderisasi ideologis yang berjenjang dan berkelanjutan, PMKRI berkontribusi dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan, etika publik, serta tanggung jawab sosial sebagai modal penting pembangunan nasional dan daerah.
Kepemimpinan transformasional yang dikembangkan dalam PMKRI terbukti relevan dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung konsolidasi demokrasi, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru yang dihadapkan pada tantangan pluralitas sosial dan dinamika politik lokal.
“Oleh karena itu, Badan Kesbangpol perlu memandang organisasi kemahasiswaan, khususnya PMKRI, tidak semata sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai mitra strategis dalam upaya konsolidasi kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan, dan pemeliharaan stabilitas sosial-politik di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Diakhir materinya, Dr. Sellvyana menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai output dari kegiatan tersebut yakni pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memperkuat dan memperluas kemitraan substantif dengan organisasi kemahasiswaan melalui program pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik, dan penguatan wawasan kebangsaan yang berkelanjutan dan partisipatif.
Kedua, PMKRI diharapkan terus mengembangkan model kepemimpinan transformasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keadilan sosial, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat lokal.
“Ketiga, sinergi antara pemerintah daerah dan mahasiswa perlu diarahkan secara strategis pada penguatan demokrasi lokal yang inklusif, partisipatif, dan berkeadaban, sehingga mahasiswa dapat berperan sebagai subjek aktif pembangunan politik dan sosial di Provinsi Papua Barat Daya,” tutup Dr. Sellvyana.
