“Mari kita jadikan Papua Barat Daya sebagai contoh provinsi yang damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan dan maju dalam pembangunan” Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si (Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya)
Sorong, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos mengajak seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bersinergi membangun daerah dengan terus memelihara harmoni sosial di tengah dinamika politik dan pembangunan.
Hal ini disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dalam kegiatan rapat konsolidasi pengurus DPW dan DPC PKB se-Papua Barat Daya yang digelar di Kota Sorong, Kamis (22/01/2026).

Kepala Kesbangpol Dr. Sellvyana memgawali sambutannya dengan menyebut Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Tanah Papua, yang lahir dari aspirasi dan harapan besar masyarakat akan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih baik, serta pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Sebagai daerah baru, daerah ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, namun juga memiliki peluang besar untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan generasi Papua.
Salah satu modal sosial terbesar Papua Barat Daya adalah keberagaman. Masyarakat hidup berdampingan dalam perbedaan suku, agama, budaya dan latar belakang sosial. Keberagaman ini bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang harus terus dirawat dan dijaga. Toleransi, saling menghormati, dan semangat persaudaraan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah serta menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

“Dalam konteks inilah, peran partai politik menjadi sangat strategis. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan dan penyalur aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai agen pemersatu bangsa, pendidik politik masyarakat serta penjaga nilai- nilai demokrasi dan kebangsaan,” ujar Dr. Sellvyana.
Ia pun menyampaikan bahwa dirinya berpandangan, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki sejarah dan karakter kuat dalam menjunjung nilai moderasi, kebangsaan serta toleransi antarumat beragama. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dan dibutuhkan di Papua Barat Daya, dimana harmoni sosial harus terus dipelihara di tengah dinamika politik dan pembangunan.

Ia menjelaskan, pemerintah khususnya Kesbangpol, memiliki mandat untuk menjaga stabilitas politik, ketenteraman sosial, serta memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat. Pihaknya meyakini bahwa stabilitas tidak lahir dari pembatasan perbedaan, melainkan dari pengelolaan perbedaan secara bijaksana dan bermartabat.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jajaran PKB untuk terus berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang sempit serta mengedepankan politik yang santun, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” harap Dr. Sellvyana.

Lebih jauh ia menegaskan, pembangunan Papua Barat Daya tidak akan berhasil tanpa suasana politik yang stabil dan masyarakat yang bersatu. Demokrasi yang dibangun harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan sosial, membuka ruang dialog, dan memastikan setiap warga merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Menurutnya, pembangunan daerah hari ini tidak lagi cukup dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi dituntut untuk membangun manusia Papua seutuhnya, manusia yang berdaya, memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta mampu bersaing tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya lokal.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik menjadi keniscayaan. Pemerintah membutuhkan mitra strategis yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat secara konstruktif, sementara partai politik membutuhkan ruang kerja sama yang sehat untuk memperjuangkan aspirasi konstituen dalam koridor hukum dan kebijakan publik,” ungkapnya.
Ia pun berharap, melalui rapat konsolidasi ini, PKB tidak hanya memperkuat soliditas internal organisasi, tetapi juga merumuskan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan agenda pembangunan Papua Barat Daya, pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak kepada Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

“Mari kita jadikan Papua Barat Daya sebagai contoh provinsi yang damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan, dan maju dalam pembangunan. Perbedaan pilihan politik hendaknya tidak memutus tali persaudaraan, dan kompetisi demokrasi tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan dan persatuan” pungkasnya.












