WAMENA, DetikPapuaNet– Pemalangan SMA Negeri Unggulan Lapago oleh Klen Kosi Kampung Likino, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, akhirnya dibuka setelah berlangsung hampir satu pekan. Pembukaan akses sekolah dilakukan demi kelangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa di wilayah Lapago. Rabu (14/1/2026).
Perwakilan Klen Kosi, Andreas Kossay, mengatakan pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidaktransparanan pengelolaan dana sisa pembayaran Tanah sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik hak ulayat dan tim pelaksana.
“Kami sudah sepakat sejak awal soal transparansi dana sisa, tetapi dalam pelaksanaannya transaksi dilakukan terburu-buru dan di luar kesepakatan. Itu yang membuat kami melakukan pemalangan,” ujar Andreas kepada DetikPapuaNet.
Ia menegaskan, lahan SMA Negeri Unggulan Lapago merupakan tanah adat milik empat klen, yakni dua klen dari Marga Huby dan dua klen dari Marga Kosi. Namun, terdapat dugaan pihak tertentu berupaya mengambil keuntungan dengan mengusulkan bonus tanah atau tanah gratis tanpa persetujuan pemilik hak ulayat.
Atas kondisi tersebut, Klen Kosi menyatakan menarik kembali tanah sisa seluas lebih dari satu hektare yang sebelumnya diberikan sebagai tanah bonus. Klen Kosi juga menegaskan tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas dana sisa yang telah dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Meski demikian, demi kepentingan pendidikan anak-anak, Klen Kosi memutuskan membuka kembali akses sekolah dan jembatan agar aktivitas belajar-mengajar kembali berjalan normal. Mereka juga menyatakan tidak akan melakukan pemalangan lagi ke depan.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri Unggulan Lapago, Denius Kogoya, S.Pd, M.Pd., mengapresiasi keputusan masyarakat adat yang telah membuka kembali akses pendidikan. Ia menyebut hampir satu minggu terhentinya aktivitas belajar berdampak pada kondisi psikologis siswa.
“Kami berterima kasih kepada seluruh klen dan masyarakat adat. Sekolah ini sangat penting bagi masa depan anak-anak. SMA Negeri Unggulan Lapago dibangun bukan hanya untuk Jayawijaya, tetapi untuk delapan kabupaten di wilayah Lapago,” ujarnya.
Pihak sekolah berharap ke depan komunikasi antara pemerintah, tim pelaksana, dan klen pemilik hak ulayat dapat berjalan lebih baik, serta pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan adil agar konflik serupa tidak terulang.
