“Kami optimis bahwa langkah kecil kami tepat tertuju pada mimpi yang akan kami raih” Prof. Dr. Sepus M. Fatem, S.Hut.,M.Sc.,IPU
Sorong, Detikpapua.Net – Universitas Papua (UNIPA) melalui Fakultas Kehutanan menggelar lokakarya bertajuk “Lembaga Akreditasi Internasional Universitas Papua” pada Selasa (02/12/2025) lalu. Kegiatan tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam akselerasi internasionalisasi bagi Kampus yang berpusat di Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat itu.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua Program Studi S2 Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tomy Listyanto, S.Hut., M.Env.Sc., Ph.D., IPU dengan materi berjudul Sharing pembelajaran baik penyusunan dokumen ASIIN, yang memberikan wawasan langsung dari pengalaman Program Studi S2 Kehutanan UGM dalam proses akreditasi internasional.
Kemudian, Ketua Tim Borang ASIIN Magister Kehutanan UNIPA, Prof. Dr. Sepus M. Fatem, S.Hut.,M.Sc.,IPU dengan materi berjudul Kiat Fakultas Kehutanan Universitas Papua untuk mendorong S2 Kehutanan menuju internasional. Serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Yusuf Willem Sawakai, S.Pd.,MA dengan judul materi Kesiapan International Office dan strategi kerjasama internasional, yang sangat penting untuk memperkuat jejaring global UNIPA dalam mendukung akreditasi internasional.
“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah UNIPA dalam memperkuat kapasitas institusi menuju internasionalisasi. Juga dalam mewujudkan visi 2035 sebagai universitas riset yang mandiri, bermartabat, berjiwa konservasi dan berkarakter kewirausahaan berbasis pertanian serta konservasi sumber daya alam dan budaya yang berdaya saing global,” demikian Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA Prof. Dr. Zita L Sarunggalo dalam sambutannya saat pembukaan lokakarya.
Lokakarya tersebut selain memberikan pembobotan bagi UNIPA dalam proses persiapan akreditasi internasional tetapi juga menghasilkan sejumlah rumusan rencana aksi yakni:
- Pimpinan Universitas Papua memberikan rekomendasi dan persetujuan untuk mengembangkan Akreditasi internasional pada Fakultas-Fakultas di lingkup Universitas Papua (UNIPA)
- Mendorong 12 Program Studi di UNIPA untuk menyiapkan dokumen borang akreditasi internasional baik di tingkat S1 (sarjana) maupun S2 (magister)
- Perlu disusun panduan dan peraturan akademik versi fakultas sebagai turunan dari Panduan Akademik Universitas Papua yang lebih menselaraskan kegiatan teknis internal fakultas dalam bahasa Indonesia dan Inggris
- Dalam mendukung pencapaian IKU8 Universitas Papua, dukungan kebijakan pendanaan dan situasi akademik masih sangat diperlukan dalam rangka pengembangan akreditasi internasional
- Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama perlu merevitalisasi peran kantor internasional dalam rangka mendukung program akademik bertaraf internasional
- Dalam tahun 2026 akan dilaksanakan workshop dan benchmarking UNIPA ke universitas lain yang telah menerapkan akreditasi internasional dalam rangka percepatan penyusunan dokumen borang akreditasi internasional
- Mendorong pelaksanaan seminar atau konferensi bertaraf internasional di tahun 2026 dengan melibatkan Perguruan Tinggi di wilayah Pacific dalam rangka ekspose kegiatan akademik, penelitian/publikasi, dan pengabdian pada masyarakat termasuk inisiatif pembukaan perguruan tinggi di tingkat S1 dan S2 berbasis akreditasi internasional.
Perlu diketahui bahwa akreditasi internasional adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa institusi pendidikan atau program studi memenuhi standar mutu yang diakui secara global. Melalui akreditasi ini, perguruan tinggi dapat memperoleh pengakuan internasional atas kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.
Akreditasi internasional merupakan pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga asing kepada program studi atau perguruan tinggi yang telah memenuhi standar global. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di institusi tersebut telah memenuhi kriteria internasional yang ketat.
Setiap rumpun program studi memiliki lembaga akreditasi masing-masing seperti ASIIN untuk program studi pertanian, kehutanan, teknik dan MIPA. Untuk rumpun ilmu sosial humaniora adalah FIBAA, AACSB untuk bisnis/akuntansi), KAAB untuk arsitektur, ABET untuk teknik, RSC untuk kimia, IABEE untuk ilmu ilmu Teknik dan lain sebagainya.
Ketua Tim Borang ASIIN Magister Kehutanan UNIPA Prof. Dr. Sepus M. Fatem, S.Hut.,M.Sc.,IPU menjelaskan, UNIPA sedang dalam progres (on progres) menuju universitas bertaraf internasional dengan mendorong sejumlah program studi untuk membuka layanan akademik berbasis internasional. Salah satunya dengan proses akademik pembelajaran mahasiswa asing ataupun juga mahasiswa Indonesia dengan iklim perkulian atau sistem akademik berbasis internasional.
Adapun sejumlah program studi yang disiapkan menuju akreditasi internasional seperti Prodi Biologi, Kimia, S2 Ilmu Peternakan, Agribisnis, Kehutanan, S2 Kehutanan, Fisika, Teknik Informatika, Teknik Elektro dan Teknik Geologi.
“Didalam peta jalan pengembangan UNIPA di periode 2030 sampai 2035 itu adalah perguruan tinggi yang berbasis pada pengelolaan akademik bertaraf nasional dan internasional. Khusus kami di Fakultas Kehutanan, sejak tahun 2013 itu sudah membentuk tim, lalu melakukan akselerasi dan percepatan pengusulan dokumen borang ASIIN untuk akreditasi internasional program Magister Kehutanan,” ujar Prof Sepus saat bincang-bincang dengan Detikpapua.net di salah satu Retaurant di Kota Sorong, Selasa (09/12/2025).
Ia menyebut, UNIPA memiliki kans yang sangat besar untuk menyematkan diri sebagai salah sartu universitas bertaraf internasional di Indonesia. Saat ini UNIPA memiliki sekitar 12 program studi yang terakreditasi dengan status baik sekali, dengan asumsi bahwa secara tata layanan, infrastruktur akademik dan hal lainnya bisa memenuhi persyaratan sebagaimana standar pelaksanaan akreditasi internasional.
Selain itu, UNIPA yang berada di tanah Papua tentu memiliki segudang produk ilmu pengetahuan yang bisa ditawarkan kepada dunia, sebagai sesuatu yang eksklusif. Ia menyebut dari sisi potensi biodiversitas, kultur, sosial budaya hingga sumber daya hutan tropis, Papua sangat menarik. Apa yang menjadi kekhasan ini tentu bisa dikonstruksikan dalam bentuk mata kuliah yang bisa menjadi magnet bagi mahasiswa asing.
“Contoh misalnya kita bicara terkait dengan pangan lokal Papua seperti sagu, ubi. Atau misalnya terkait dengan kehutanan, sumber daya hutan, atau terkait masalah tenurial. Kenapa di Papua tanah itu milik masyarakat. Itu kan menarik untuk mereka belajar. Modal sosial ini menarik untuk dikonstruksikan sebagai satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa asing. Ini sekaligus meningkatkan posisi bergaining bagi UNIPA untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional,” sebut Prof Fatem.
Dalam kampanye percepatan akreditasi internasional tersebut, Prof Sepus menyebut pihaknya telah melakukan benchmark ke Kampus UGM, untuk belajar cara mereka mendapatkan akreditasi internasional. Selain itu, pihaknya juga menggelar sejumlah forum diskusi baik melalui webinar, lokakarya dan pertemuan lainnya, dengan menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten, yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman dalam pelaksanaan akreditasi internasional.
Selaku ketua tim penyusunan dokumen borang ASIIN, Prof Sepus juga menyebut, ada sekitar 5 instrumen atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah program studi untuk bisa mendapatkan penilaian layak mendapatkan akreditasi internasional. Dari lima kriteria tersebut pihaknya baru bisa menyelesaikan dua kriteria. Kriteria lainnya akan dikerjakan seiring waktu berjalan.
Adapun tantangan yang dihadapi pihaknya saat ini adalah pertama, terkait iklim akademik yaitu bagian yang menjadi tanggung jawab dan wewenang di tingkat program studi atau fakultas dan bagian yang menjadi tanggung jawab dan wewenang di tingkat universitas. Contoh kebijakan akademik, kemudian layanan akademik, termasuk upaya mendatangkan mahasiswa asing, melalui skema beasiswa.
“Nah itu pengalaman-pengalaman di berbagai perguruan tinggi. Mereka ada scholarship yang disiapkan oleh kampus, sehingga mahasiswa asing itu merasa tertolong untuk datang berkuliah di kampus kita. Hal-hal ini yang kemudian menjadi narasi-narasi diskusi kami, yang kami sudah buat dalam bentuk rumusan yang nanti akan disampaikan di tingkat universitas. Karena memang kita butuh kolaborasi antara kebijakan universitas yang terkonek dengan kebijakan di tingkat fakultas,” ungkapnya.
Tantangan kedua lanjut Prof Sepus, biaya untuk melakukan akreditasi internasional sangat mahal, antara Rp 1 sampai 1,5 miliar, untuk pengusulan satu program studi ataupun lima program studi. Sehingga ketika hanya satu program studi yang diusulkan akan terasa rugi, mengingat biayanya sama dengan pengusulan beberapa prodi sekaligus. Ini membutuhkan kolektivitas dan kesiapan dari sejumlah program studi yang lainnya.
“Sebagai ketua tim Borang saya sadar bahwa memang prosesnya masih panjang dan tidak mudah, tapi ini kan harus ada upaya, ada effort yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa tahu bagian mana yang sudah, mana yang belum, dan kelemahan kita di mana untuk membangun sistem pendidikan itu. Kami optimis bahwa langkah kecil kami tepat tertuju pada mimpi yang akan kami raih,” tutup Prof Sepus Fatem.
