Example floating
Berita

Wagub PBD Mangkir? Publik Soroti Absennya Ketua Satgas MBG Saat Krisis Keracunan

73
×

Wagub PBD Mangkir? Publik Soroti Absennya Ketua Satgas MBG Saat Krisis Keracunan

Sebarkan artikel ini

Waisai, DetikPapuaNet – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Raja Ampat tidak hanya membuka luka bagi para korban dan keluarga, tetapi juga menelanjangi lemahnya koordinasi dalam sistem pengawasan program makanan bergizi. Absennya Ketua Satgas di tengah situasi darurat semakin mempertebal kekecewaan publik.

Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah, bukan sekadar janji evaluasi agar kejadian yang mengancam keselamatan anak-anak sekolah ini tidak kembali terulang. Semua mata tertuju pada Satgas dan pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan nyata dalam program MBG ke depan.

Kasus keracunan MBG di Raja Ampat. Foto/Yohanes Sole

Sorotan publik mengarah kepada Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua Satgas Makanan Bergizi Gratis (MBG), Ahmad Nausrau, terkait ketidakhadirannya ketika Gubernur Papua Barat Daya melakukan peninjauan pascakejadian dugaan keracunan makanan di Waisai, Raja Ampat.

Gubernur Elisa Kambu melakukan kunjungan pada Selasa (2/12/2025), sehari setelah insiden terjadi. Didampingi Ketua TP-PKK, Kapolda Papua Barat Daya, dan Danrem, Gubernur meninjau langsung kondisi puluhan siswa yang dirawat di RSUD Raja Ampat.

Selain melihat para pasien, Gubernur juga menyambangi dapur penyedia makanan MBG di Kota Waisai untuk memastikan keamanan bahan baku, kebersihan proses pengolahan, serta standar penyajian makanan yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Namun dalam agenda penting itu, Ketua Satgas MBG Ahmad Nausrau tak terlihat hadir. Absennya Wagub memicu pertanyaan dari masyarakat.

“Wagub selaku Ketua Satgas MBG harusnya ikut turun cek,” kata John, warga Waisai.“Harusnya beliau bertanggung jawab,” tambahnya.

John juga meminta media mempertanyakan posisi Ketua Satgas saat krisis terjadi.“Giliran tentukan siapa yang kelola dapur, semua Ketua Satgas yang tentukan. Tapi pas ada masalah, beliau tidak ada. Tolong dipertanyakan,” ujarnya.

Sejak Senin malam (1/12/2025), jurnalis DetikPapuaNet telah berupaya menghubungi Ketua Satgas MBG melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons.

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG

Sebagaimana diwartakan sebelumnya insiden dugaan keracunan makanan terjadi pada Senin (1/12/2025), setelah sejumlah siswa mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah. Data terbaru RSUD Raja Ampat per Senin malam (1/12/2025) menunjukkan jumlah korban mencapai 72 pasien, dengan sebaran:
SD YPK – 30 orang
SMK Bukit Zaitun – 5 orang
SMP YPK Alfa Omega – 21 orang
MTs LIM – 2 orang
SD Negeri 29 – 9 orang
SMP 14 – 1 orang
Pekerja SMK Bukit Zaitun – 3 orang
Anak keluarga guru SMK YPK Alfa Omega – 1 orang

Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di RSUD Raja Ampat. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, bersama pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat, turun langsung ke RSUD untuk memastikan penanganan berjalan maksimal.

Wabup Mansyur memastikan bahwa kebutuhan medis masih terkendali.“Stok obat-obatan dan infus masih sekitar dua ribuan. Mudah-mudahan tidak semua harus dirawat. Kalau semua datang, itu sudah masuk kondisi darurat,” jelasnya.

Ia menegaskan akan dilakukan evaluasi menyeluruh bersama pengelola dapur MBG (vendor) untuk memastikan penyebab kejadian.“Kita pastikan persoalannya ada di mana, supaya tidak terulang lagi,” tegasnya.

Pemkab Raja Ampat masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari RSUD dan kepolisian sebelum memutuskan apakah pelayanan MBG akan dilanjutkan atau dihentikan sementara.

Kasus dugaan keracunan MBG di Raja Ampat tidak hanya membuka luka bagi para korban dan keluarga, tetapi juga menelanjangi lemahnya koordinasi dalam sistem pengawasan program makanan bergizi. Absennya Ketua Satgas di tengah situasi darurat semakin mempertebal kekecewaan publik.

Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah bukan sekadar janji evaluasi agar kejadian yang mengancam keselamatan anak-anak sekolah ini tidak kembali terulang. Semua mata tertuju pada Satgas dan pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan nyata dalam program MBG kedepan.

height="600"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *