“Kita semua berharap Kota sorong segera punya ketua DPRK defenitif, agar bisa bersinergi bersama Walikota Sorong membangun Kota Sorong sesuai visi misi yang ada, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya” Yanto Ijie
Sorong, Detikpapua.Net – Keputusan DPP Partai Golkar menunjuk John Lewerisa menjadi Ketua DPR Kota Sorong kembali membuat riuh ruang publik. Banyak pihak yang menyangsikan keputusan tersebut, karena menilai sang calon ketua DPRK bukan orang asli Papua (OAP).
Namun belakangan publik akhirnya diberi paham, dengan adanya pernyataan resmi dari LMA Yapen Waropen (YAWA) yang menyebut John Lewerisa merupakan anak adat YAWA, yang memiliki hak politik sama dengan orang asli Papua lainnya.
Usai dirilisnya pernyataan resmi LMA YAWA tersebut, dukungan kepada John Lewerisa pun mulai berdatangan. Salah satunya datang dari Tokoh Muda Papua Barat Daya Yanto Ijie, yang menyebut keputusan tersebut sah secara hukum adat maupun Undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk UU Otsus Papua.
Yanto pun memberi penegasan, bawasannya status OAP Jhon Lewerisa harus dihormati sehingga publik tidak perlu berspekulasi berlebihan. Pihaknya sebut dia, merasa perlu memberikan semacam buah pikir terkait polemik ketua DPR Kota Sorong untuk diluruskan, agar tidak menjadi opini liar di masyarakat.
“Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Tanah Papua, pada pasal 1 angka 22 disebutkan, Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. Pasal ini masi bersifat umum dan memberikan kepastian bahwa penduduk di Papua yang bergeneologi Papua dari garis keturuan ayah maupun ibu merupakan OAP,” ujar Yanto mengawali penyampaiannya.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) PBD yang juga perna melakukan yudisial review UU Otsus Papua pasal 1 ayat 22 dan juga tentang hak politik OAP ini menegaskan, penunjukan John Lewerisa oleh DPP Golkar menjadi Ketua DPRK Kota Sorong adalah sah, baik secara adat maupun UU.
Yanto pun mengemukakan beberapa poin, yang menjadi dasar sehingga John Lewerisa dinyatakan layak menduduki kursi ketua DPRK Kota Sorong. Pertama, Jhon Lewerisa bergeneologi Papua dari gasir keturunan Ibu. Kedua, Jhon Lewerisa merupakan salah satu ketua ikatan dari paguyuban keluarga besar YAWA yang berdomisi di Kota sorong.
Ketiga, lanjut Yanto, Jhon Lewerisa merupakan ketua ikatan SONAARUISAI meliputi Kepulauan Nauw Serui Laut Yapen yang berdomisili di Provinsi Papua Barat Daya. Keempat, Jhon Lewerisa diusulkan sesuai mekanisme partai Golkar dan memenuhi syarat administrasi sesuai AD ART dan PO serta Petunjuk teknis Partai Golkar.
Selain itu, Jhon Lewerisa juga merupakan orang lama di Kota Sorong, bahkan sudah menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sorong selama 3 periode, sehingga sangat memahami betul karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Sorong, yang menjadi faktor utama bagi seorang ketua DPRK.
“Status anak adat Pak Jhon Lewerisa kita serahkan ke tua-tua suku besar Yapen Waropen di Kota Sorong yang akan memberikan penegasan. Sedangkan masyarakat Papua lainnya di Kota Sorong agar menghormati sesama OAP dan juga menghormati keputusan partai Golkar sebagai pemenang Pemilu di Kota Sorong,” sebut Yanto.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada seluruh pengurus dan kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR Kota sorong agar tunduk dan patuh terhadap keputusan DPP Partai Golkar. Ia iuga berharap agar masyarakat diluar boleh menyampaikan kritik, tetapi harus rasional, logis dan konstruktif serta berbasis data terkait status OAP.
Diakhir penyampaiannya, Yanto mendesak agar Ketua DPRK Kota Sorong sesegera mungkin dilantik agar dapat membantu walikota mengatasi sejumlah persoalan krusial dan mendasar di Kota Sorong seperti masalah sampah, banjir, stunting, kemiskinan extrem, kawasan kumuh dan persoalan pelayanan publik lainnya.
Disamping itu kehadiran ketua DPRK defenitif juga akan membantu walikota mewujudkan janji politik pendidikan gratis, karena semua ini terlaksana jika ada kolaborasi dari pimpinan dan anggota DPRK bersama Walikota dan Wakil Walikota Sorong.
“Kita semua berharap Kota sorong segera punya ketua DPRK defenitif, agar bisa bersinergi bersama Walikota Sorong membangun Kota Sorong sesuai visi misi yang ada, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya,” tutup Yanto.
