“Tugas kami adalah memastikan suara rakyat ini sampai ke meja kebijakan, agar pembangunan tidak hanya terasa di kota, tetapi menyentuh kampung-kampung seperti Malaumkarta” Zeth Kadakolo, SE., MM
Sorong, Detikpapua.Net – Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Zeth Kadakolo, SE., MM, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 bertempat di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Jumat (25/07/2025).
Kegiatan reses ini difokuskan pada penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung, guna mendengarkan kebutuhan riil masyarakat kampung dan menyerap berbagai keluhan serta usulan pembangunan yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan hangat, masyarakat Kampung Malaumkarta menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, antara lain:
Ketiadaan jaringan listrik di Kampung Malaumkarta, Mibi, dan Suatolo yang masih bergantung pada genset dan penerangan seadanya.
Permintaan pembangunan talut pemecah ombak untuk melindungi wilayah pantai dan objek wisata yang menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Kekurangan sarana pendukung kegiatan pemuda, seperti bola voli, net, dan pakaian olahraga.
Permintaan mesin babat rumput untuk membantu pemeliharaan lingkungan gereja dan fasilitas umum.
Usulan pembangunan rumah dinas bagi tenaga guru dan medis, karena tidak adanya tempat tinggal menyebabkan banyak pegawai tidak menetap di kampung.
Permohonan bantuan untuk pembangunan tugu peradaban Injil sebagai simbol nilai-nilai keagamaan dan sejarah kampung.
Penolakan masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit yang ingin masuk dan membuka lahan di wilayah adat Malaumkarta.
Aspirasi untuk pemutihan status kepemilikan tanah masyarakat dan kejelasan hak atas tanah adat.
Dalam kesempatan tersebut, Zeth Kadakolo menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan disampaikan dalam forum resmi DPRD, untuk diperjuangkan menjadi program prioritas pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Apa yang disampaikan oleh masyarakat hari ini bukan sekadar keluhan, tetapi sebuah amanat. Tugas kami adalah memastikan suara rakyat ini sampai ke meja kebijakan, agar pembangunan tidak hanya terasa di kota, tetapi menyentuh kampung-kampung seperti Malaumkarta,” tegas Zeth.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap akses pelayanan dasar seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari upaya membangun hubungan timbal balik antara legislatif dan masyarakat, memperkuat prinsip demokrasi, serta memastikan pembangunan berpihak pada kebutuhan rakyat di akar rumput.
