“Pemekaran harus berdasarkan suara rakyat dan sesuai batas wilayah yang sah. Jangan korbankan masyarakat demi ambisi politik” Yohanes Kossay
Tambrauw, Detikpapua.Net – Ketegangan sosial terjadi di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw, menyusul konflik antara warga dan tim pemekaran kabupaten yang dipicu oleh rencana pembentukan Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten Mpur.
Konflik ini memunculkan keresahan luas di tengah masyarakat, bahkan telah menimbulkan gesekan antarwarga yang dikhawatirkan bisa berkembang menjadi konflik horizontal yang meluas.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Pimpinan Redaksi (Pimred) Detikpapua.Net, Yohanes Kossay, mendesak Bupati Tambrauw dan Kapolres Tambrauw untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret dalam menangani persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Kebar.
“Kami melihat ada pembiaran terhadap konflik yang berakar dari ketidaktegasan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Saya minta Bupati dan Kapolres Tambrauw jangan tinggal diam. Ini sudah menyangkut keselamatan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kossay, Kamis (03/07/2025).
Menurut Kossay, konflik bermula dari dualisme pengusulan pemekaran wilayah. Di satu sisi ada tim pemekaran Kabupaten Manokwari Barat yang memasukkan wilayah Mpur ke dalam cakupan wilayah baru, sementara masyarakat Mpur dengan tegas menolak karena merasa bagian dari Kabupaten Tambrauw secara administratif dan kultural.
“Semua masyarakat mendukung pemekaran demi pemerataan pembangunan, tetapi pemekaran untuk wilayah Mpur harus dilakukan oleh Kabupaten Tambrauw, bukan oleh Manokwari. Itu wilayah mereka, tidak bisa seenaknya dimasukkan ke wilayah lain,” tegasnya.
Ia menilai bahwa ketidakhadiran pemerintah daerah dan aparat di tengah masyarakat telah memperburuk keadaan, sehingga terjadi ketegangan antarpendukung pemekaran yang berbeda versi. Kossay mengingatkan bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi konflik yang lebih besar.
“Saya minta agar pemerintah dan kepolisian jangan tunggu korban. Segera bentuk tim mediasi yang independen untuk menyerap aspirasi masyarakat dan hentikan provokasi dari pihak luar,” serunya.
Kossay juga mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemekaran, baik dari provinsi maupun pusat, agar lebih berhati-hati dan adil dalam mengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa pemekaran harus lahir dari aspirasi rakyat, bukan didorong oleh kepentingan elit politik.
“Pemekaran harus berdasarkan suara rakyat dan sesuai batas wilayah yang sah. Jangan korbankan masyarakat demi ambisi politik,” tutup Yohanes Kossay.
