Teminabuan, Detikpapua.Net – Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, S.Sos.,M.Tr.Ap yang juga menjabat sebagai Kepala Suku Imeko, memberikan klarifikasi resmi terkait aksi pemalangan kantor oleh sejumlah kepala kampung yang terjadi baru-baru ini.
Dalam keterangannya, Wakil bupati menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan disebabkan oleh pelayanan yang terhenti, melainkan akibat mekanisme administrasi dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Pemalangan itu benar terjadi, tetapi saya tegaskan bahwa ini bukan karena pelayanan tidak berjalan. Permasalahan terletak pada proses administrasi, terutama pada sistem pengimputan yang sedang berlangsung di sistem baru,” ujar Wabup Bodori dalam konferensi pers yang digelar di tempat pemalangan, Kantor Keuangan dan kantor pemberdayaan masyarakat Sorong Selatan.
Menurutnya, dana triwulan pertama sebenarnya sudah siap dan sebagian besar telah disalurkan. Namun, tuntutan beberapa kampung agar dana bulan April, Mei, dan Juni dicairkan sekaligus menimbulkan kendala karena total dana yang dibutuhkan untuk 120 kampung mencapai lebih dari Rp3,5 miliar—jumlah yang belum tersedia sepenuhnya saat ini.
“Untuk bulan Maret sudah kami siapkan dan seharusnya telah masuk ke rekening masing-masing kampung. Namun karena permintaan agar dicairkan sekaligus hingga Juni, sementara kemampuan transfer saat ini terbatas, maka hal tersebut belum dapat terpenuhi,” jelasnya.
Wakil bupati juga menyampaikan bahwa dana yang masuk ke khas daerah tidak hanya diperuntukkan bagi kampung, melainkan digunakan secara global untuk membiayai kebutuhan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Ia menilai, aksi pemalangan terjadi akibat adanya miskomunikasi antara perwakilan kampung dan pihak Dinas Keuangan.
“Tim kami di keuangan sedang bekerja, tetapi karena tidak adanya kesabaran dan miskomunikasi, maka aksi pemalangan dilakukan oleh kepala kampung. Namun hari ini, setelah saya turun langsung membuka kembali Kantor Keuangan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat, semuanya telah kembali normal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Bodori menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melayani masyarakat berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Saya mewakili Ibu Bupati yang sedang bertugas di tempat lain, menyampaikan bahwa seluruh proses ini sedang kami tangani secara bertahap dan transparan. Kami berharap masyarakat dapat bersabar dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah,” tutupnya.
