Example floating
Berita

Seminar Moderasi Beragama Jadi Tonggak Penguatan Stabilitas Daerah di Papua Barat Daya

41
×

Seminar Moderasi Beragama Jadi Tonggak Penguatan Stabilitas Daerah di Papua Barat Daya

Sebarkan artikel ini

“Agama memberi nilai, adat memberi akar, dan negara memberi arah” Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si (Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya)

Sorong, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan pilar penting stabilitas daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Elisa dalam kegiatan Seminar Moderasi Beragama yang dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Vega Hotel Kota Sorong, Sabtu (13/12/2025).

Gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk berkumpul, berdialog, dan menguatkan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan harmoni di tanah Papua Barat Daya.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat menyampaikan sambutan dalam acara seminar moderasi beragama di Kota Sorong, Sabtu (13/12/2025). Foto/Yohanes Sole

Ia menyebut, Papua Barat Daya adalah ruang hidup bersama. Di wilayah ini terdapat keragaman suku, budaya, dan keyakinan yang menjadi kekuatan, bukan ancaman. Tantangannya bukan sekadar bagaimana merawat toleransi, tetapi bagaimana memastikan kerukunan beragama menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial.

Kita menghadapi dinamika: mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan teknologi dan informasi yang makin cepat, potensi disinformasi berbasis isu SARA, serta potensi gesekan sosial pada momentum politik. Ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa strategi.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk memperkuat moderasi beragama melalui:
a. Penguatan lembaga & aktor moderasi
Revitalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Mendorong peran Majelis-majelis agama dalam edukasi publik.
Mengajak kampus, gereja, masjid, dan komunitas adat sebagai mitra penyebar pesan damai.
b. Pendidikan & literasi publik
Kurikulum muatan lokal nilai toleransi.
Program sekolah damai, kampus moderat, dan pemuda lintas agama.
Penguatan literasi digital untuk menangkal provokasi dan hoaks.
c. Pencegahan dini konflik sosial
Sistem deteksi dini dan respons cepat lintas sektor.
Penguatan koordinasi Kesbangpol, aparat keamanan, dan tokoh wilayah.
Penguatan regulasi daerah yang mendukung kerukunan.
d. Kolaborasi pembangunan berbasis budaya lokal
Pendekatan kearifan lokal dalam semua program;
Noken dialog, musyawarah rumah kaki seribu, hingga pendekatan adat yang menekankan musyawarah damai.

“Moderasi beragama bukan persoalan teologi, tetapi cara hidup bersama. Bukan sekadar menghindari konflik, tetapi membangun ruang aman agar setiap orang dapat berkembang. Papua Barat Daya akan menjadi kuat jika masyarakatnya bersatu. Kita jadikan moderasi beragama pondasi pembangunan, bukan hanya jargon” ucap Gubernur Elisa.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dalam materinya memaparkan Gambaran Situasi Keragaman Demografis dimana wilayah Provinsi Papua Barat Daya Banyak suku dan denominasi agama dalam wilayah provinsi; migrasi internal mempercepat perubahan komposisi sosial. Ia juga menyebut Titik Rawan Potensial seperti Persoalan pembangunan rumah ibadah, sengketa lahan ulayat, dan perebutan sumber daya lokal. Kemudian Ruang Digital & Disinformasi, serta Peningkatan penggunaan media sosial hoaks SARA sering memicu kecemasan kolektif.

Ia pun memaparkan Peran Strategis Tokoh Agama yakni sebagai Penyebar nilai damai dan toleransi, Penangkal hoaks SARA, mediator dalam konflik umat serta menjadi mitra pemerintah. Sementara Peran Strategis Tokoh Adat yakni sebagai Penjaga tatanan dan ketertiban sosial, penyelesai konflik berbasis adat, jembatan antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai penyangga kerukunan agama

Sementara Peran Kesbangpol sebagai Leading Sector yakni Deteksi dini dan cegah dini konflik, Revitalisasi FKUB, Edukasi publik dan literasi digital, Fasilitasi pembangunan rumah ibadah serta Kemitraan Adat-Agama-Pemerintah.

“Moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama: agama memberi nilai, adat memberi akar, dan negara memberi arah. Kesbangpol Papua Barat Daya berkomitmen menjadi penggerak utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membangun sinergi antara tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja bersama, Papua Barat Daya akan tetap menjadi tanah damai, tanah harapan, dan tanah persaudaraan,” ucap Dr. Sellvyana.

height="600"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *