Sorong, Detikpapua.Net – DPRP Papua Barat Daya melalui Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatan melaksanakan audiens dengan Tim Percepatan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Provinsi Papua Barat Daya. Audiens berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRP PBD Jalan Pendidikan, Kota Sorong, Rabu (05/11/2025).
Hadir dalam rapat audiens tersebut, Ketua DPR PBD Ortis F. Sagrim, ST.,M.AK, Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk, SE bersama perangkat dan seluruh anggota Komisi IV DPR PBD. Sementara tim percepatan yang terdiri dari para Dosen di Universitas Cenderawasih (Uncen) ini dihadiri oleh Ketua Tim Dr. Ferdinand Risamasu, SE.,M.Sc, bersama sejumlah anggota seperti Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, Prof Dr. Ahmad M.Si, Dr. Meliana Pugu, Jakson Yumame, Dr. Melan Kambuaya, M.Si, Dr. Frans Asmuruf, Prof Dr. Mesak Iek, Dr. Alfret Antoh, Dr. Johanes Mandik, Yakobus Murafer, Irma Sremsrem dan sejumlah anggota tim lainnya.
Dalam arahan pembukanya, Ketua Tim Percepatan Pendirian PTN di Papua Barat Daya Dr. Ferdinand Risamasu, SE.,M.Sc mengatakan bahwa kehadiran pihaknya di lembaga terhormat DPRP PBD merupakan bagian dari langkah awal tindaklanjut surat gubernur PBD pada tanggal 17 Oktober lalu yang meminta Uncen Papua membentuk tim untuk membantu percepatan proses pendirian PTN di Provinsi Papua Barat Daya.
Ia menyebut, anggota yang tergabung dalam tim tersebut kesemuanya merupakan para akademisi yang berasal dari Papua Barat Daya dan saat ini berkarya di Kampus Uncen Papua. Ada 42 anggota yang tergabung dalam tim tersebut dan kesemuanya membawa semangat yang sama dalam komitmen memajukan sumber daya manusia (SDM) di Papua Barat Daya melalui kehadiran universitas negeri.
Ia melanjutkan, kehadiran pihaknya di DPR dalam rangka memperkenalkan diri dan memaparkan sejumlah progres kesiapan yang telah dilakukan tim selama beberapa waktu ini, termasuk segala kebutuhan yang menjadi persyaratan berdirinya sebuah PTN. Lebih dari itu, kehadiran pihaknya juga guna meminta dukungan DPR Papua Barat Daya secara kelembagaan baik dari sisi politis maupun kebijakan anggaran untuk mendukung percepatan pendirian PTN tersebut.
“Pertama kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas sambutan yang begitu hangat dari para wakil rakyat yang terhormat. Pada prinsipnya kami siap bekerja mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pendirian kampus negeri ini. Tapi sebagaimana kita ketahui, ini bukan semuda membalikkan telapak tangan, butuh sinergitas, kolaborasi dan komitmen bersama dari semua stakeholder yang ada di Papua Barat Daya ini. Kami berharap DPR PBD sepaham dengan kami dalam komitmen percepatan pendirian kampus negeri ini, yang semata-mata demi meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjadi legacy kita untuk generasi mendatang,” ujar Risamasu.
Pada kesempatan itu, Dr. Risamasu bersama sejumlah anggota secara berganti-gantian memaparkan sejumlah tahapan yang perlu dilalui dalam mendirikan sebuah PTN. Juga disampaikan semua persyaratan yang harus dipersiapkan baik oleh tim maupun pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan rekomendasi dukungan dari seluruh pemerintah daerah di PBD baik yang ada ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, juga dibahas beberapa hal teknis seperti penyediaan tenaga dosen, lahan kampus, bangunan bahkan anggaran hingga sejumlah opsi yang bisa digunakan untuk mendirikan PTN, salah satunya dengan cara takeover atau pengalihan yayasan menjadi perguruan tinggi.
Diakhir pemaparan, tim secara resmi meminta kesediaan pimpinan DPR PBD untuk hadir dalam agenda Fokus Grup Discussion (FGD) bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang rencananya akan digelar di Kota Sorong pada Jumat, 07 November 2025. FGD tersebut sangat penting karena akan ada perumusan komitmen bersama dari pemerintah daerah dalam rangka percepatan pendirian PTN di Provinsi Papua Barat Daya.
Menanggapi penyampaian Tim Percepatan, para wakil rakyat yang hadir juga secara berganti-gantian menyampaikan usul, saran dan masukan dalam rangka memberi pembobotan bagi tim percepatan pendirian PTN, agar bisa menyusun dan mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dengan baik, sehingga realisasi pendirian PTN di Provinsi Papua Barat Daya bisa terwujud lebih cepat. Pada kesempatan itu, para wakil rakyat juga secara kompak menyampaikan kerinduan yang sama akan hadirnya Kampus Negeri di provinsi ini.
Menutup rangkaian audiens tersebut, Ketua DPR PBD Ortis F. Sagrim, menegaskan bahwa kehadiran universitas negeri di Provinsi Papua Barat Daya, merupakan sebuah kebutuhan sekaligus keharusan, sebagai wujud kehadiran negara dalam menggapai cita-cita mencerdaskan seluruh anak bangsa, melalui peningkatan SDM yang inklusif dan berkeadilan di seluruh tanah air. Ia menegaskan, secara kelembagaan pihaknya siap memberikan dukungan penuh sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada.
Ortis juga tak menampik bahwa berdirinya sebuah PTN bukanlah pekerjaan yang muda, membutuhkan proses dan perjuangan yang panjang. Namun demikian, ia tetap berkeyakinan dengan komitmen dan sinergitas yang ada, bukan tidak mungkin PTN bisa secepatnya berdiri diatas tanah Papua Barat Daya. Apalagi, pemerintah pusat telah memberikan sinyal yang sangat positif melalui pernyataan dukungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto saat menaggapi proposal Gubernur PBD yang meminta segera didirikannya PTN di provinsi ini.
“Kita lihat prosesnya ini memang cukup sulit, tetapi kita optimistis dengan segala sumber daya dan dukungan yang ada kita pasti bisa. Nah, pada bagian ini, kami ingin menegaskan bahwa secara kelembagaan, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada, kami siap memberikan dukungan penuh akan hadirnya perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua Barat Daya ini. Hal-hal lain akan dibahas dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu dan proses berjalan,” ucap Ortis sembari menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas kehadiran tim percepatan pendirian PTN Provinsi Papua Barat Daya di kantor DPR PBD.
