“Kami melihat ada diskriminasi terang-terangan di tubuh DPRK Maybrat. Pertanyaan kami sederhana: kenapa kader kami, Wakil Ketua I, tidak diberikan kendaraan operasional? Padahal Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah menerima. Ini ada apa sebenarnya?” Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si.
Sorong, Detikpapua.Net – DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya melayangkan kritik keras terhadap Bupati Maybrat dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Maybrat. Pasalnya, kader Gerindra yang menjabat Wakil Ketua I DPRK Maybrat tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, sementara Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah difasilitasi.
“Kami melihat ada diskriminasi terang-terangan di tubuh DPRK Maybrat. Pertanyaan kami sederhana: kenapa kader kami, Wakil Ketua I, tidak diberikan kendaraan operasional? Padahal Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah menerima. Ini ada apa sebenarnya?” tegas Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si., Ketua Harian DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya.
Kornelius menambahkan, berdasarkan laporan yang masuk, biaya operasional dan transportasi per bulan sejak dilantik sudah dipotong langsung ke kas negara. Namun, fasilitas kendaraan dinas justru tidak diberikan kepada Wakil Ketua I. “Ini bukan sekadar soal kendaraan, tapi menyangkut hak dan kewajiban yang dijamin undang-undang,” katanya.
Menurut Kornelius, aturan perundang-undangan sangat jelas mengatur hak pimpinan DPRD. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan pimpinan DPRD berhak mendapatkan fasilitas sesuai kedudukan. Bahkan, Pasal 1 Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 menegaskan standar kendaraan dinas untuk Ketua DPRD maksimal 2.500 cc, sedangkan Wakil Ketua maksimal 2.200 cc. “Kalau aturan sudah jelas, mengapa Bupati dan Sekwan berani melanggarnya?” ujarnya.
Lebih jauh, Kornelius menilai alasan yang diberikan pemerintah daerah tidak masuk akal.
“Kendaraan operasional langsung diberikan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua II. Tetapi Wakil Ketua I dari Partai Gerindra tidak dapat. Padahal aturannya sudah jelas, sejak dilantik dan menandatangani sumpah jabatan, fasilitas kendaraan dinas otomatis harus disiapkan. Kenapa justru diabaikan? Kami sudah bahas ini di tingkatan partai, dan jujur saja, kami sedih melihat perlakuan tidak adil ini,” ungkap Kornelius.
Ia menegaskan, menjaga etika birokrasi dan etika pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas.
“Kalau memang tidak ada stok mobil, maka secara etis pemerintah daerah wajib mencari solusi misalnya dengan kontrak kendaraan yang setara supaya semua pimpinan dewan mendapatkan haknya. Bukan malah memberi sebagian lalu mengabaikan yang lain. Itu sama saja mencederai wibawa lembaga DPRK,” tambah Kornelius.
Lebih tajam lagi, Kornelius menduga ada motif politik di balik ketidakadilan ini.
“Jangan sampai ada kesan Bupati sengaja menutup akses kader kami hanya karena pilihan politik di masa lalu. Kalau itu benar, berarti persoalan ini bukan hanya teknis, tapi sudah masuk ranah diskriminasi politik. Kami tidak akan diam,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, bila memang ada kendala teknis, seharusnya pemerintah daerah menjelaskan secara resmi.
“Kalau mobil pribadi dipakai sementara, itu pun harus ada surat perjanjian kontrak dari pemerintah daerah. Jangan hanya main diam-diam. Apalagi, DPRK Maybrat sudah menghasilkan beberapa perda penting. Masa pimpinan dewan justru diperlakukan seperti ini?” ujar Kornelius dengan nada kecewa.
DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya memperingatkan, jika persoalan ini tidak diselesaikan, mereka siap membawa kasus ini ke pengurus pusat maupun aparat penegak hukum.
“Jangan uji kesabaran kami. Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan adil, kami akan buka persoalan ini di level nasional dan serahkan ke APH,” tutup Kambu.
