MAYBRAT, DETIKPAPUA.NET – Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat periode 2019–2024 sekaligus politisi Partai Hanura, Sefnat Momau, menyatakan dukungan terhadap rencana pelaksanaan program transmigrasi lokal (Trans Lokal) di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Ia meminta Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Maybrat, Samuel Asse Bles, bersama tim Kementerian Transmigrasi agar tetap melaksanakan tahapan program di lapangan dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan kepentingan masyarakat setempat, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Sefnat tersebut disampaikan menyusul munculnya unggahan di media sosial Facebook dari akun atas nama Huber Kosamah atau Hubertus Kosamah yang menyampaikan penolakan terhadap rencana program transmigrasi lokal di wilayah Aifat Raya, khususnya Kampung Aitrem, Aifam, dan Ainod.
Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan masyarakat adat, antara lain keamanan, pembangunan yang adil, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Unggahan itu juga memuat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Maybrat agar apabila terdapat program transmigrasi, pelaksanaannya diarahkan ke Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat.
Selain itu, unggahan tersebut mencantumkan tagar penolakan transmigrasi lokal di Kampung Aitrem, Aifam, dan Ainod. Poster yang dibagikan turut memuat kekhawatiran bahwa program tersebut dapat menambah beban masyarakat, mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, serta menyangkut persoalan perlindungan tanah adat. Berdasarkan tangkapan layar yang disampaikan, unggahan tersebut memperoleh 18 reaksi dan dibagikan sebanyak lima kali pada saat dokumentasi diambil.
Menanggapi hal tersebut, Sefnat Momau meminta Hubertus Kosamah memberikan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak terhadap kegiatan pembangunan pemerintah lainnya di wilayah Aifat Timur Raya.
“Saya Sefnat Momau, mantan Anggota DPRK Maybrat periode 2019–2024 sekaligus politisi Partai Hanura, mendukung program transmigrasi lokal. Saya meminta kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Maybrat dan tim Kementerian Transmigrasi agar tetap melaksanakan program di lapangan sampai pada tahap pembangunan,” tegas Sefnat.
Menurut Sefnat, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara transmigrasi lokal dan transmigrasi umum. Ia menjelaskan bahwa transmigrasi lokal yang dimaksud bukan program pemindahan atau mendatangkan penduduk dari luar Papua, melainkan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah sasaran.
“Adik Hubertus harus membedakan tujuan dan manfaat transmigrasi lokal dengan transmigrasi umum. Transmigrasi lokal tidak memindahkan manusia atau mendatangkan orang dari luar, tetapi pemerintah membangun seluruh sarana dan prasarana untuk masyarakat lokal. Hal ini sudah terbukti bagi kami di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur,” jelasnya.
Ia kemudian mencontohkan pengalaman masyarakat Kampung Aitrem sejak pelaksanaan program transmigrasi lokal pada 2017 dengan dukungan anggaran sekitar Rp11 miliar. Menurutnya, masyarakat telah memperoleh berbagai manfaat, mulai dari pembangunan rumah dan fasilitas pendukung hingga bantuan ternak, alat pertanian, serta pembibitan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat adat.
“Selama ini masyarakat menerima manfaat berupa bantuan ternak, alat pertanian, dan pembibitan. Karena itu, kami melihat program ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui dukungan anggaran pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sefnat juga menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan Kabupaten Maybrat secara menyeluruh. Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami di Maybrat tidak memiliki APBD yang cukup untuk membangun seluruh wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus menyambut program pemerintah pusat yang dapat mengalokasikan anggaran bersumber dari APBN. Nilainya besar. Kalau kita tolak, justru masyarakat sendiri yang akan rugi karena kehilangan kesempatan mendapatkan pembangunan,” ujarnya.
Terkait rencana pengembangan program transmigrasi lokal, Sefnat menyebutkan sejumlah titik yang sedang dipersiapkan pemerintah, yakni kawasan Yahi di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur, Kampung Aifam di Distrik Aifat Timur Tengah, serta Kampung Ainod di Distrik Aifat. Ia mengajak masyarakat adat, kelompok intelektual muda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Aifat Timur Raya untuk memahami rencana tersebut secara menyeluruh.
Secara khusus, Sefnat meminta Hubertus Kosamah memberikan klarifikasi atas pernyataannya karena menurutnya, penolakan yang disampaikan tanpa memahami secara utuh tujuan dan manfaat program dapat memengaruhi keberlanjutan berbagai kegiatan pemerintah di wilayah Aifat Timur Raya.
“Saya juga meminta kepada adik Hubertus Kosamah agar mengklarifikasi pernyataannya karena hal itu bisa berpengaruh secara sistemik terhadap seluruh kegiatan pemerintah di wilayah Aifat Timur Raya. Kita harus berpikir secara baik dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Meski demikian, munculnya penolakan melalui media sosial tersebut menunjukkan adanya aspirasi dan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait perlindungan tanah adat, keamanan, pemerataan pembangunan, serta masa depan kehidupan masyarakat lokal. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah melalui sosialisasi, komunikasi, dan dialog terbuka bersama masyarakat adat sebelum program dilaksanakan.
Sefnat juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Namun, ia mengajak masyarakat agar menilai setiap program berdasarkan tujuan, manfaat, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Aifat Timur Raya untuk menerima dan mendukung program transmigrasi lokal. Mari kita lihat secara baik mana program yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kalau merugikan, tentu kita harus menyampaikan keberatan. Tetapi kalau memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi, mari kita dukung,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sefnat Momau kembali menegaskan dukungan kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Maybrat, Samuel Asse Bles, bersama tim Kementerian Transmigrasi agar tetap melanjutkan tahapan program di titik-titik yang telah direncanakan. Ia berharap pelaksanaan program dilakukan secara terbuka, sesuai ketentuan, serta melibatkan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Saya, Sefnat Momau, mantan Anggota DPRK Kabupaten Maybrat periode 2019–2024, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan tim Kementerian yang sementara berada di lokasi Yahi untuk terus melaksanakan kegiatan sampai pada tahap pembangunan. Jangan sampai karena perbedaan pendapat, kesempatan pembangunan yang bersumber dari APBN justru hilang dari tangan masyarakat kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati,” tutupnya.
