Raja Ampat, Detikpapua.Net – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev., menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengawasan laut secara terpadu untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang mengancam kelestarian ekosistem dan merugikan masyarakat pesisir.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, S.Fil dalam siaran pers yang diterima media, Senin malam (19/10/2026) mengakui penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Laut bersama Komisi II DPR Papua Barat Daya di ruang rapat Kantor BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat, Senin (19/10/2026).
Rapat koordinasi yang diinisiasi Komisi II DPR Papua Barat Daya itu membahas maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai ketentuan (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU Fishing) di wilayah perairan Papua Barat Daya, termasuk Sorong, Tambrauw, dan Raja Ampat.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR Papua Barat Daya yang telah menginisiasi pertemuan tersebut. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah dan instansi terkait menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi serta merumuskan upaya bersama dalam menjaga laut.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap ancaman nyata praktik penangkapan ikan secara ilegal. Praktik ini sangat merusak ekosistem dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Bupati berharap rapat tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, serta melindungi sumber daya laut yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat kepulauan.
Konservasi Harus Menghidupkan Masyarakat
Secara khusus, Bupati menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang dikenal dengan kekayaan alam dan destinasi pariwisatanya, Raja Ampat membutuhkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa konservasi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang membatasi kehidupan masyarakat, melainkan sebagai upaya menjaga alam sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang.
“Konservasi jangan sampai mematikan kehidupan masyarakat. Kita harus sama-sama menjaga konservasi, tetapi juga menghidupkan masyarakat. Bagaimana hasil konservasi dan ekonomi bisa berjalan bersama, sehingga pariwisata kita juga semakin berkembang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Bupati, perlindungan kawasan laut dan ekosistem harus disertai perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam. Karena itu, kebijakan pengawasan dan konservasi perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Ia berharap melalui koordinasi tersebut, setiap langkah yang disepakati tidak justru merugikan masyarakat, terutama mereka yang selama ini hidup dan bekerja di wilayah pesisir dan kepulauan.
Alam yang Dijaga Akan Menjaga Manusia
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan bahwa kelestarian alam memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Ia mengutip pesan yang kerap disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bahwa alam yang dijaga akan memberikan perlindungan dan manfaat bagi manusia.
Bupati mengaitkan pesan tersebut dengan pengalaman kemarau panjang dan kebakaran hutan yang sempat terjadi di Raja Ampat. Kondisi itu, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak luas terhadap kehidupan masyarakat maupun satwa.
“Kalau kita jaga alam kita, alam kita juga nanti jaga kita,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran penting dalam menjaga lingkungan, termasuk ekosistem laut yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Raja Ampat.
Bupati optimistis melalui kerja sama pemerintah daerah, DPR Papua Barat Daya, instansi teknis, dan seluruh pemangku kepentingan, pengawasan laut dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, kelestarian sumber daya alam tetap terjaga, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan Raja Ampat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut membahas kondisi dan modus penangkapan ikan ilegal, evaluasi sistem patroli, pemantauan dan pelaporan, penguatan penegakan hukum serta pembagian peran antarlembaga. Pertemuan juga diarahkan untuk menyepakati rencana tindak lanjut bersama dalam pengawasan perairan Papua Barat Daya.
