SORONG, DetikPapua.Net — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong dari jalur pengangkatan Kelompok Khusus (Poksus) Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024–2029 melakukan kunjungan ke Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Keuskupan Manokwari-Sorong (KMS), Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi dengan pembahasan yang lebih khusus mengenai kondisi, tantangan dan masa depan pendidikan di Kota Sorong, termasuk keberadaan sekolah-sekolah YPPK yang telah lama memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Rombongan DPRK Sorong dari jalur Poksus Otsus diterima langsung oleh Sekretaris Eksekutif YPPK KMS yang juga merangkap sebagai Ketua YPPK KMS, Drs. Simon Isak Mendopma, di ruang kerjanya.
Isak Samuel Osok, Anggota DPRK Sorong dari jalur pengangkatan Poksus Otsus periode 2024–2029, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mendengar secara langsung berbagai masukan dari YPPK, terutama terkait penyelenggaraan pendidikan di Kota Sorong.
“Ini waktu yang baik. Harapan kami, kami selaku DPRK Kota Sorong dari jalur Otsus bisa hadir di sini untuk melihat bagaimana kita memproteksi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di bawah amanat Undang-Undang Otsus,” kata Isak.
Menurutnya, masukan yang disampaikan YPPK KMS menjadi bagian penting bagi DPRK dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan Otsus dapat memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan.
“Di hari ini, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini ada sebuah ruang. Kita mau pemerintah juga memperhatikan yayasan-yayasan Katolik ini secara khusus,” ujarnya.
Isak mengatakan keberadaan lembaga pendidikan Katolik telah memberikan kontribusi dalam perjalanan pendidikan di Tanah Papua. Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, DPR dan lembaga pendidikan untuk mendukung kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Sorong.
“Di tanah Papua ini, kita sama-sama bersinergi agar pendidikan semakin maju, khususnya pendidikan di yayasan Katolik. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai anggota DPR Kelompok Khusus,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif YPPK KMS yang juga merangkap sebagai Ketua YPPK KMS, Drs. Simon Isak Mendopma, menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRK Sorong jalur Poksus Otsus tersebut.
“Kehadiran bapak dan ibu kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan kali pertama DPR Otsus berkunjung ke YPPK KMS,” kata Simon.
Dalam pertemuan tersebut, Simon menjelaskan bahwa YPPK KMS tidak mengklaim sebagai lembaga terbaik dalam mengelola pendidikan. Namun, pihaknya terus berupaya menjalankan amanah untuk menghadirkan pendidikan yang semakin baik di Tanah Papua, termasuk di Kota Sorong.
“Kami YPPK KMS bukan yang terbaik dalam mengurus pendidikan, tetapi kami terus mencoba menjalankan amanah untuk menuju pendidikan terbaik di Tanah Papua,” jelasnya.
Simon juga menjelaskan bahwa YPPK memiliki sistem yang cukup ketat dalam mengelola pendidikan, baik terhadap guru, siswa maupun staf. Menurutnya, sistem tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan yang dijalankan YPPK.
Dalam pertemuan tersebut, Simon juga menyampaikan sejumlah kebutuhan YPPK yang menurutnya membutuhkan perhatian Pemerintah Kota Sorong, terutama terkait sarana prasarana dan dukungan operasional pendidikan.
Ia meminta DPRK Sorong dari jalur Poksus Otsus dapat menyampaikan kepada Pemerintah Kota Sorong agar membantu pembangunan gedung sekolah YPPK yang saat ini masih mengalami kekurangan.
Menurut Simon, keterbatasan gedung menjadi salah satu alasan YPPK tidak dapat menerima seluruh calon siswa yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah YPPK di Kota Sorong.
“Banyak anak yang ingin masuk ke sekolah kami, tetapi karena kekurangan gedung, kami sering terpaksa menolak siswa yang hendak mendaftarkan diri di sekolah kami. Itu hanya karena kekurangan gedung,” ujar Simon.
Ia menyebut SMA YPPK Santo Agustinus Sorong dan SD YPPK Wilibrodus II Kota Sorong sebagai dua sekolah yang saat ini sangat membutuhkan perhatian pembangunan gedung.
“Yang menjadi kekurangan gedung yaitu Gedung SMA YPPK Agustinus dan SD YPPK Wilibrodus II Kota Sorong dan juga beberapa sekolah lainnya. Tetapi SMA Agustinus dan SD YPPK Wilibrodus II ini yang sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Selain pembangunan gedung, Simon juga meminta adanya dukungan dana operasional dari Pemerintah Kota Sorong bagi yayasan-yayasan pendidikan yang selama ini telah menjadi bagian dari sejarah pembangunan pendidikan di Kota Sorong.
Menurut Simon, terdapat lima yayasan pendidikan pionir yang dinilai patut mendapatkan perhatian dan dukungan operasional dari Pemerintah Kota Sorong.
“Harus ada dana operasional untuk yayasan pendidikan dari Pemerintah Kota Sorong. Ada lima yayasan pionir yang patut diberi bantuan operasional oleh Pemerintah Kota Sorong,” kata Simon.
Menurutnya, dukungan operasional tersebut penting karena yayasan pendidikan tidak hanya membangun dan mengelola sekolah, tetapi juga menjalankan pelayanan pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Simon berharap pemerintah tidak hanya melihat sekolah dari sisi bangunan dan jumlah siswa, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan operasional lembaga pendidikan yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Sorong.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan DPRK Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong agar dapat dibahas dalam kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah.
“Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah melalui DPR untuk membangun pendidikan di Tanah Papua. Kolaborasi antara pemerintah, DPR dan kami di YPPK sangat penting,” katanya.
Selain persoalan gedung dan dukungan operasional yayasan, pertemuan tersebut juga membahas gagasan mengenai pendidikan gratis.
Simon mengatakan YPPK KMS pada prinsipnya siap menerima tawaran pemerintah terkait pendidikan gratis. Namun, menurutnya, penerapan pendidikan gratis di sekolah YPPK harus tetap memperhatikan sistem pendidikan yang selama ini telah dibangun dan diterapkan yayasan.
“Kami siap menerima tawaran dari pemerintah terkait pendidikan gratis. Namun, yang harus pemerintah ikuti adalah sistem pendidikan yang hendak kami terapkan di YPPK,” tegasnya.
Menurut Simon, pendidikan gratis tidak cukup hanya berbicara mengenai pembebasan biaya pendidikan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan sistem pendidikan, tanggung jawab orang tua, peran guru serta tata kelola sekolah.
Ia mengingatkan bahwa apabila pendidikan gratis diterapkan tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas, dikhawatirkan sebagian orang tua merasa seluruh beban pendidikan anak telah diambil alih pemerintah.
“Dengan adanya pendidikan gratis, orang tua siswa tidak ada andil yang baik untuk mendidik anak mereka. Mereka akan merasa pemerintah menanggung beban orang tua, maka peran mereka sebagai orang tua secara tidak langsung merosot jauh,” jelas Simon.
Ia juga menilai penerapan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang agar tidak mengurangi peran orang tua maupun tanggung jawab guru dalam proses pendidikan.
Pertemuan antara DPRK Sorong jalur Poksus Otsus dan YPPK KMS tersebut menjadi ruang dialog untuk membicarakan berbagai persoalan pendidikan di Kota Sorong. Aspirasi yang disampaikan YPPK tidak hanya menyangkut kebijakan pendidikan gratis, tetapi juga kebutuhan konkret berupa pembangunan gedung sekolah dan dukungan dana operasional bagi yayasan pendidikan.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRK Sorong untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya dalam memperkuat dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
