WAMENA, DetikPapua.Net — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya meminta aparat keamanan tidak melakukan penyisiran secara luas di kawasan permukiman warga tanpa sasaran yang terukur dan informasi yang telah diverifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengki Hilapok, menyusul laporan adanya penyisiran oleh Satgas Militer Non-Organik di kawasan Sinakma, tepatnya di kompleks perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) Jayawijaya, Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 14.05 WIT.
Hengki menilai kawasan permukiman warga sipil bukan tempat untuk melakukan tindakan secara serampangan. Menurutnya, setiap operasi yang dilakukan di tengah masyarakat harus memiliki sasaran yang jelas dan didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pihak militer diminta untuk langsung mendatangi titik lokasi yang dicurigai atau terdeteksi melalui alat pelacak. Jangan melakukan penyisiran serampangan yang menyasar rumah-rumah warga sipil tanpa target yang jelas,” tegas Hengki.
Ia mempertanyakan penggunaan informasi dari alat pelacak apabila data yang diperoleh belum mampu menunjukkan titik sasaran secara akurat. Menurutnya, kesalahan membaca atau keterbatasan teknis perangkat tidak seharusnya berujung pada tindakan terhadap masyarakat yang tidak berkaitan dengan target operasi.
“Jangan sampai persoalan teknis alat pelacak justru membuat masyarakat menjadi korban salah sasaran,” ujarnya.
KNPI Jayawijaya meminta aparat melakukan verifikasi berlapis apabila sistem pelacakan hanya memberikan gambaran lokasi secara umum. Titik yang terdeteksi, kata Hengki, harus dipastikan terlebih dahulu sebelum aparat mengambil tindakan di lingkungan rumah warga.
Menurutnya, pendekatan keamanan yang tidak disertai ketepatan sasaran dapat menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Warga yang tidak mengetahui persoalan dapat merasa terintimidasi, panik, bahkan kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
“Kalau memang ada target, silakan dilakukan sesuai prosedur. Tetapi kalau targetnya belum jelas, jangan seluruh rumah warga kemudian dicurigai,” kata Hengki.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran aparat dalam jumlah tertentu di kawasan permukiman dapat menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak disertai komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Karena itu, KNPI Jayawijaya mendesak aparat keamanan mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian dan pendekatan humanis. Pengamanan, menurut KNPI, harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak dan rasa aman masyarakat sipil.
Hengki menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat tugas aparat dalam menjaga keamanan, melainkan sebagai pengingat agar setiap tindakan di lapangan memiliki dasar informasi yang jelas, sasaran yang tepat dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Keamanan memang penting, tetapi masyarakat sipil juga harus dilindungi. Jangan sampai warga yang tidak tahu apa-apa justru menjadi pihak yang merasa terancam,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hengki Hilapok melalui pesan WhatsApp kepada awak media ini pada Minggu (20/9/2026) pukul 22.19 WIT.
