Sorong, Detikpapua.Net – Komisi IV DPR Papua Barat Daya menggelar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, guna meninjau secara mendalam kinerja serta tingkat penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama gedung DPR PBD Jalan Pendidikan, Km 8 Kota Sorong.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Jonas Kelwulan bersama Wakil David Sedik dan Sekretaris Abdul Gafur serta dihadiri seluruh anggota Komisi IV dan pimpinan Biro Kesra. Rapat berlangsung cukup serius namun tetap dalam suasana penuh keakraban. Rapat berakhir dengan suasana konstruktif, di mana kedua belah pihak sepakat mempererat sinergi demi mewujudkan pelayanan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang optimal di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Ketua Komisi IV DPR PBD Jonas Kelwulan yang diwawancarai awak media usai pertemuan menjelaskan, bahwa penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan publik. Ia menyebutkan dalam RDP tersebut pihaknya meminta penjelasan rinci mengenai progres setiap program kerja, hambatan yang dihadapi dilapangan, hingga langkah antisipasi yang disiapkan Biro Kesra.
Ia menyebut, Komisi IV sangat konsen dalam upaya pengawasan terhadap Biro Kesra mengingat Biro Kesra merupakan pengelola dana hibah yang mana 100 persen anggarannya berasal dari dana Otsus. Pihaknya sangat berharap agar anggaran yang diserap benar-benar tepat sasaran, menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya orang asli Papua. Pihaknya juga berharap agar dana hibah yang disalurkan oleh Biro Kesra harus benar-benar diperuntukkan bagi orang asli Papua.
“Sumber dana hibah ini kan umumnya 100% itu dari Otsus. Nah, kita mau penyalurannya itu, masyarakat asli Papua harus jadi prioritas pertama. Wajib hukumnya itu. Tentu penyalurannya harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, misalnya ke lembaga atau yayasan dan lain sebagainya, yang pasti harus orang asli Papua,” ujar Kelwulan.
Masih sesuai hasil RDP, Kelwulan menyebut pihaknya menemukan ada sejumlah kendala yang dihadapi Biro Kesra saat ini yakni anggaran operasional yang sangat kecil. Padahal disatu sisi, tugas Biro Kesra sangat berat mulai dari penyaluran dana hibah hingga laporan pertanggungjawaban serta evaluasi dan monitoring. Untuk itu, Komisi IV akan mendorong agar kedepan anggaran untuk Biro Kesra bisa ditambah sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa maksimal.
“Mereka punya biaya untuk evaluasi dan monitoring itu kan sangat kecil, tidak sampai 200 juta. Bagaimana kita memastikan bahwa misalnya hibah yang diberikan kepada Yayasan atau lembaga itu bisa sampai dan dikelola dengan baik, sedangkan mereka punya uang untuk melakukan pengawasan, kemudian melakukan monitoring, evaluasi itu, tidak ada. Kami dorong agar kedepan misalnya dalam perubahan, anggaran itu ditambah sedikit,” sebut Kelwulan.
Sementara Sekretaris Komisi IV Abdul Gafur mengapresiasi kinerja Biro Kesra dalam menjalankan tugas di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar lembaga tersebut tidak hanya dipandang sebagai unit pemberi hibah, melainkan menjadi penggerak utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, sejauh ini Biro Kesra mampu bekerja dengan baik dan terhindar dari konflik sosial maupun kecemburuan masyarakat, padahal unit ini kerap menjadi sorotan publik karena mengelola bantuan dan hibah.
“Secara realistis saya harus mengapresiasi. Di tengah keterbatasan anggaran, Biro Kesra mampu menjalankan perannya tanpa terdengar masalah atau perselisihan. Itu poin yang patut dihargai,” ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya mengubah pandangan masyarakat bahwa Biro Kesra bukan sekadar birokrasi penyalur bantuan semata. Berdasarkan nomenklaturnya, tugas utama lembaga ini berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga harus ada indikator yang jelas seberapa besar manfaat program yang telah diberikan.
“Kita ingin mengelaborasi lebih jauh, mulai dari penyerapan anggaran, ketepatan sasaran, hingga meminta data lengkap penerimaan bantuan. Kita tanya, seberapa besar dampak hibah yang diberikan terhadap tingkat kesejahteraan warga? Apakah hanya bersifat konsumtif atau benar-benar bermanfaat jangka panjang?” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Biro Kesra dapat berperan sebagai pengarah dan koordinator utama kegiatan yang didanai dari alokasi Otonomi Khusus. Setiap usulan program harus dinilai dari hasil akhir atau manfaat nyata, bukan hanya sekadar realisasi kegiatan. Perbedaan antara hasil keluaran dan dampak harus dipahami agar selaras dengan tujuan besar yakni kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bisa dan diizinkan aturan, jadilah pemimpin pengarah penggunaan dana Otos. Pastikan setiap usulan memiliki indikator jelas, apakah bisa meningkatkan kesejahteraan atau tidak. Dengan begitu, stigma lama akan hilang,” tambahnya.
