“Kami mengusulkan dukungan Bulog kepada UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi dalam program pasar, pengadaan logistik, atau penyaluran pangan, sehingga meningkatkan kapabilitas usaha kecil” Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya)
Sorong, Detikpapua.Net – Dalam rangka memperkuat sinergitas dan memastikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya melakukan audiens bersama pihak Perum Bulog Cabang Sorong, yang dilaksanakan di Kantor Perum Bulog, Kamis (26/02/2026).
Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si menjelaskan bawasannya agenda audiens tersebut merupakan yang pertama sejak ia dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya pada 9 Februari lalu dan juga sejak ia ditugaskan menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) PBD beberapa hari lalu.
Ia menyebut audiens dilakukan dalam rangka memperkuat sinergitas antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Bulog, dalam mewujudkan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, dukungan UMKM dan koperasi, serta sinergi lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di wilayah Papua Barat Daya.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bulog atas perannya dalam memastikan pasokan beras yang stabil dan aman, termasuk stok yang telah tersedia untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Tentunya stabilitas pasokan pangan merupakan prasyarat dasar untuk menjaga daya beli masyarakat yang turut berdampak pada keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan koperasi di wilayah ini,” ujar Dr. Sellvyana.
Dalam audiens tersebut, Dr. Sellvyana mengaku pihaknya menawarkan pelibatan koperasi dan UMKM lokal sebagai mitra distribusi dalam program-program Bulog, misalnya pendistribusian beras SPHP, paket sembako, atau program pasar murah.
Kemudian, pihaknya juga mengusulkan penguatan kelembagaan koperasi pangan agar lebih mampu menjadi mitra dalam kegiatan logistik dan distribusi Bulog.
Pihaknya juga menyoroti inisiatif Pemerintah Papua Barat Daya dalam genjot legalitas usaha UMKM, termasuk pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis untuk UMKM Orang Asli Papua, sehingga pelaku usaha memiliki akses ke pasar lebih luas dan inklusif.
“Kami juga mengusulkan dukungan Bulog kepada UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi dalam program pasar, pengadaan logistik, atau penyaluran pangan, sehingga meningkatkan kapabilitas usaha kecil,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga turut menawarkan kolaborasi Data dan Informasi melalui koordinasi data antara Bulog dan Dinas agar stok, kebutuhan, dan pergerakan distribusi pangan dapat terintegrasi dengan data UMKM dan koperasi wilayah, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran.
Serta mendorong forum koordinasi yang rutin antara Bulog, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM untuk memantau dinamika kebutuhan pangan dan potensi pasar.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang mendorong iklim usaha kondusif dan pertumbuhan UMKM, termasuk melalui misi dagang dan investasi antar daerah. Dengan demikian perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintahan, pelaku usaha, dan BUMN untuk mencapai tujuan bersama yakni ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan sejumlah harapannya dalam pertemuan tersebut yakni mengusulkan pembentukan tim kerja teknis bersama (Bulog – Dinas Koperasi & UKM – Dinas Perdagangan) untuk merumuskan program tindak lanjut setelah audiensi ini.
Kemudian menawarkan agenda kerja bersama yang konkret, seperti Rencana pendampingan pelaku UMKM untuk turut serta dalam distribusi pangan. Workshop peningkatan kapasitas usaha pangan dan distribusi serta kegiatan pasar murah kolaboratif yang melibatkan koperasi lokal.
“Kami juga mendorong pihak Bulog untuk memberikan insight perencanaan dan kebutuhan stok secara berkala kepada Pemda agar upaya koordinasi bisa lebih terarah. Kami akan terus bersinergi dengan Bulog serta lembaga pemerintah lainnya serta siap membuka jalur komunikasi strategis demi kemaslahatan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” pungkasnya.
