MERAUKE, DetikPapuaNet— Pastor Roy Sugianto menyampaikan klarifikasi terbuka sebagai respons atas surat terbuka yang sebelumnya dilayangkan oleh Soleman Itlay kepada Uskup Agung Merauke, Petrus Canisius Mandagi, tertanggal 8 April 2026.
Melalui tulisan berjudul “Klarifikasi Pastoral dan Rasionalitas Publik”, Pastor Roy menilai isi surat Soleman lebih didominasi emosi dibandingkan argumentasi rasional, serta mengandung sejumlah asumsi sepihak dan kekeliruan logika.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pastor Roy Sugianto dan ditujukan kepada Soleman Itlay sebagai penulis surat terbuka yang mengkritik Petrus Canisius Mandagi.
Klarifikasi ini disampaikan pada 10 April 2026, dua hari setelah surat terbuka Soleman dipublikasikan.
Pernyataan ini beredar secara terbuka di ruang publik sebagai respons atas polemik yang berkembang di Papua, khususnya terkait Keuskupan Agung Merauke.
Pastor Roy menilai perlu adanya pelurusan informasi dan penegasan posisi Gereja agar diskursus publik tidak terjebak pada opini yang dinilai menyesatkan. Ia juga menyoroti tudingan terhadap Gereja yang dianggap tidak berdasar.
“Yang tampak bukan jeritan profetik, melainkan turbulensi emosional yang kehilangan pijakan rasional,” tulis Pastor Roy.
Dalam klarifikasinya, Pastor Roy memaparkan sejumlah poin utama: Ia menilai klaim keterwakilan umat oleh Soleman sebagai tidak valid karena tidak berada langsung di wilayah terdampak.
Ia membantah tudingan bahwa Gereja mendukung perampasan tanah adat, dengan menegaskan bahwa program yang didukung adalah pertanian berbasis ketahanan pangan, bukan korporasi besar.
Ia mengkritik narasi yang dianggap meromantisasi tanah adat tanpa solusi konkret terhadap kemiskinan struktural. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesucian gereja dari aktivitas politik praktis. Ia juga menolak pandangan yang mengaitkan kepemimpinan Gereja dengan latar belakang suku tertentu.
“Gereja memilih turun langsung memberdayakan umat dan mencari solusi nyata atas ketahanan pangan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Pastor Roy mempertanyakan kontribusi nyata dari kritik yang disampaikan, serta mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasionalitas, data, dan kerja konkret dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Polemik antara kedua pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam melihat peran Gereja, tanah adat, serta arah pembangunan di Papua. Hingga saat ini, diskursus tersebut masih terus berkembang di ruang publik.
