Example floating
Berita

Akses Telekomunikasi di Daerah 3T Jadi Catatan Serius Pansus LKPJ Kepada Dinas Kominfo Papua Barat Daya

0
×

Akses Telekomunikasi di Daerah 3T Jadi Catatan Serius Pansus LKPJ Kepada Dinas Kominfo Papua Barat Daya

Sebarkan artikel ini

Sorong, Detikpapua.Net – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Barat Daya menjadi OPD kedua yang mempresentasikan laporan pertanggung jawaban dan program kerja dalam APBD kepada Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Pemaparan kinerja yang disampaikan Kadis Kominfo SP, Eltje S. Doo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 di ruang rapat DPRP PBD, Jumat (10/4/2026).

Ketua Pansus LKPJ Cartensz Malibela,S.IP mengapresiasi Dinas Kominfo statistik dan persandian Papua Barat Day yang hadir dengan personil lengkap.

Dalam keterangan persnya, Cartensz menjelaskan, dari hasil studi dokumen yang disajikan terdapat ketidaksesuaian dengan hasil penyampaian dalam RDP, karena itu pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut di dinas ini.

Selain itu, terdapat sejumlah catatan penting lainnya. terkait dengan program-program unggulan atau prioritas dari Diskominfo SP khususnya yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dalam LKPJ Tahun 2025.

“Hal ini penting agar kami dapat melihat secara jelas capaian kinerja serta arah kebijakan yang telah dijalankan,” jelasnya.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Yanto Yatam menyoroti peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki fungsi yang sangat penting dan prinsipil, karena tanpa akses informasi yang memadai, daerah akan tertinggal dan tidak mampu mengikuti perkembangan.

“Salah satu catatan utama kami adalah terkait pengadaan dan pemerataan jaringan internet. Hingga saat ini, layanan tersebut belum menjangkau secara optimal, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” jelas Yanto.

Kondisi ini lanjut Yanto, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena keterbatasan akses informasi dapat berdampak pada stabilitas daerah, termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendorong agar wilayah 3T menjadi prioritas utama pemerintah. Kehadiran negara melalui Diskominfo SP sangat dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan menara telekomunikasi, dapat berfungsi dengan baik dan merata,” tegasnya.

Yanto menambahkan, pihaknya juga menemukan beberapa daerah sudah tersedia infrastruktur seperti tower, namun kualitas jaringan internetnya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan, bukan hanya pembangunan fisik semata.

height="600"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *