Sorong, Detikpapua.Net – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama 10 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi I, dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRP PBD, Kamis (9/4/2026).
Pada hari pertama pelaksanaan RDP, Sekretariat DPRP PBD menjadi OPD terakhir yang memenuhi undangan. Rapat dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRP PBD, Eltje S. Doo didampingi pejabat eselon III, IV dan staff.
Ketua Pansus, Cartensz I.O. Malibela, mengapresiasi pemaparan yang disampaikan Sekretariat DPR, meskipun pimpinan OPD tersebut baru menjabat kurang dari satu bulan.
“Terakhir kita bertemu sampai jam 9 malam. Ini luar biasa, Ibu baru belum sampai sebulan di sini, tapi sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Bagi kami ini seperti rapor, artinya kami juga menilai kemampuan OPD dalam memimpin,” ujar Cartensz.
Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan, terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi rekomendasi ke depan. Salah satunya terkait jumlah tenaga honorer yang dinilai melebihi kapasitas anggaran.
“Di tahun 2025, anggaran hanya untuk 60 pegawai honorer, tetapi jumlahnya mencapai 80 orang. Ini tentu menjadi perhatian dan akan dilakukan penataan di tahun 2026,” katanya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti sejumlah pengadaan yang belum terealisasi secara optimal, seperti distribusi emblem bagi anggota DPR yang hingga kini belum sepenuhnya diterima, meskipun telah dianggarkan sejak tahun sebelumnya.
Sementara itu, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, mengungkapkan bahwa serapan anggaran Sekretariat DPRP PBD tahun 2025 mencapai 100 persen dari total pagu sebesar Rp107 miliar.
“Dari laporan tadi, serapan anggaran kita 100 persen. Namun memang dalam satu tahun terjadi pergantian tiga Sekretaris Dewan, sehingga pengelolaannya menghadapi banyak tantangan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung adanya sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik, termasuk kegiatan tahun 2024 dan 2025 yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Menurutnya, kehadiran Plt. Sekretaris DPRP PBD yang baru diharapkan mampu membawa perbaikan, terutama dalam hal administrasi dan pelayanan.
“Dengan adanya Sekwan baru, kami melihat ada angin segar. Secara administrasi sudah mulai tertata lebih baik dibanding sebelumnya,” tambahnya.
La Ode juga menekankan pentingnya pemanfaatan gedung kantor DPR yang baru untuk meningkatkan efisiensi anggaran, terutama dengan mengurangi penggunaan fasilitas hotel untuk kegiatan rapat.
“Kalau kantor baru sudah difungsikan, kita tidak perlu lagi sewa hotel. Itu bisa menghemat anggaran yang cukup besar,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPR juga menjadi perhatian. Ia menilai kinerja lembaga tidak akan optimal tanpa dukungan staf yang kompeten.
“Banyak kendala sebelumnya karena administrasi tidak tertata dengan baik. Maka peningkatan kapasitas pegawai menjadi penting, apalagi jika didukung fasilitas kantor yang memadai,” katanya.
Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, termasuk terhadap Sekretariat DPRP sebagai bagian dari internal lembaga.
“Kami tetap profesional. Tidak ada perlakuan khusus, semua OPD kami perlakukan sama dalam pengawasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun serapan anggaran mencapai 100 persen, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal.
“Contohnya sewa gedung, anggarannya ada tetapi masih menyisakan utang. Begitu juga dengan pengadaan emblem yang belum sepenuhnya terealisasi. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” jelas Yanto.
Pansus DPRP Papua Barat Daya dijadwalkan akan merumuskan sejumlah rekomendasi dari hasil pembahasan tersebut untuk disampaikan dalam rapat lanjutan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
