Sorong, Detikpapua.Net – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan, dengan melakukan studi dan kajian akademik di sejumlah universitas ternama di tanah air seperti UGM, UNPAD hingga UNCEN.
Pada Kamis, 12 Maret 2026, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si melakukan pertemuan dan diskusi langsung di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pertemuan ini melibatkan dua akademisi terkemuka, yaitu Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc.,Ph.D., dan Prof. Catur Sugiyanto, MA., yang memiliki kepakaran dibidang ekonomi pembangunan, ekonomi regional, serta kebijakan publik.
Kepada awak media, Dr. Sellvyana yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) PBD ini menjelaskan, kgiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan akademik mengenai strategi penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi daerah.
Ia mengatakan, pendekatan ini dipandang penting mengingat struktur ekonomi wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya, masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan membutuhkan transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
“Secara strategis, penguatan sektor koperasi dan UMKM diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mendorong terciptanya ekonomi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan ekonomi daerah,” ujar Dr. Sellvyana di sela-sela kegiatan.
Ia menyebut, kegiatan tersebut ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu melakukan kajian akademik mengenai potensi pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian, mengidentifikasi strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis sektor riil dan ekonomi kerakyatan, memperoleh masukan konseptual dan kebijakan dari akademisi terkait inovasi kelembagaan koperasi dan penguatan ekosistem UMKM. Serta menyusun arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi wilayah serta integrasi rantai nilai ekonomi lokal.
“Menurut kajian pembangunan regional, koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan inklusivitas ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia pun membeberkan, berdasarkan diskusi akademik tersebut, diperoleh beberapa rekomendasi strategis bagi pengembangan koperasi dan UMKM di Papua Barat Daya yakni perlu adanya penguatan kelembagaan koperasi modern berbasis tata kelola profesional. Kemudian pengembangan klaster UMKM berbasis potensi wilayah seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Selain itu, diperlukan integrasi ekonomi lokal dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional, khususnya melalui Kota Sorong sebagai pusat distribusi. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan pendampingan usaha, serta harus ada penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi daerah.
“Tentunya hasil diskusi ini akan menjadi acuan dan referensi bagi kami dalam meramu kebijakan yang berkaitan dengan upaya memperkuat fondasi ekonomi di daerah. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Dinas Koperasi dan UKM serta Disperindag, kami menyampaikan terimakasih kepada pihak UGM yang telah menerima kami dan berbagai ilmu, kiranya apa yang kami dapat bisa berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya,” ucap Dr. Sellvyana.
Adapun Prof. Catur Sugiyanto dalam pemaparannya menekankan pentingnya pendekatan pembangunan ekonomi berbasis wilayah (territorial development) yang mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi secara merata di seluruh wilayah.
Berdasarkan materi kajian yang dipaparkan, struktur ekonomi Papua Barat Daya menunjukkan variasi potensi antarwilayah, misalnya Kabupaten Sorong memiliki basis ekonomi kuat pada sektor industri pengolahan serta pertambangan. Kota Sorong berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi perkotaan dan simpul distribusi regional. Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi pariwisata premium namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi rantai nilai ekonomi lokal. Serta Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat memiliki potensi sektor perikanan dan pertanian yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi komunitas.
“Dalam konteks ini, koperasi dan UMKM dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat konektivitas ekonomi lokal, meningkatkan nilai tambah produk daerah, serta memperluas akses pasar bagi masyarakat lokal,” sebut Prof. Catur.
Sementara, Prof. Wihana Kirana Jaya dalam pemaparannya menekankan bahwa koperasi memiliki fungsi strategis dalam menciptakan ekonomi inklusif dan demokratis. Koperasi memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi secara kolektif.
Dalam konteks pembangunan wilayah Papua Barat Daya, koperasi dapat dikembangkan dalam beberapa sektor strategis, seperti koperasi sektor perikananuntuk mendukung wilayah pesisir, koperasi pertanian dan kehutanan untuk wilayah pedalaman, koperasi pariwisata berbasis komunitas di daerah dengan potensi wisata alam seperti Raja Ampat, serta koperasi jasa dan logistik untuk memperkuat distribusi ekonomi regional.
“Penelitian terbaru menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat integrasi ekonomi lokal dengan pasar nasional maupun global,” ungkapnya.
Dalam diskusi lanjutan, dibahas pula pentingnya inovasi dalam pengembangan UMKM yakni melalui digitalisasi UMKM Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, transaksi, dan manajemen usaha, kemudian penguatan rantai nilai lokal (local value chain) integrasi antara produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk lokal. Pengembangan klaster ekonomi daerah klaster usaha berbasis potensi wilayah seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. serta akses pembiayaan inklusif lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai penyedia pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Pertemuan akademik antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya dengan akademisi Universitas Gadjah Mada merupakan langkah strategis dalam memperkuat landasan ilmiah bagi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Diskusi yang berlangsung menegaskan bahwa koperasi dan UMKM memiliki peran fundamental sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi inklusif di Papua Barat Daya.
Melalui penguatan kelembagaan koperasi, inovasi pengembangan UMKM, serta integrasi potensi ekonomi wilayah, diharapkan Papua Barat Daya mampu membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
