WAMENA, DetikPapuaNet – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat terkait rencana penghapusan dan perubahan nama wilayah Huseloma menjadi Hubulama.
Menurut Herman, langkah tersebut muncul setelah adanya protes dari sejumlah pihak serta dorongan untuk mengembalikan penamaan wilayah sesuai dengan akar sejarah dan adat masyarakat di Lembah Baliem.
Ia menjelaskan bahwa nama Huseloma sebelumnya lahir dari hasil musyawarah elemen masyarakat dari 40 distrik pada tahun 2014, yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2016.
Namun, seiring berkembangnya dinamika dan aspirasi masyarakat, ia menilai perubahan nama tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme adat.
“Nama Huseloma ini memang ada protes. Maka saya secara pribadi dan kelembagaan mendukung untuk dilakukan penghapusan dan pergantian nama. Proses ini nantinya harus melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh elemen adat,” ujar Herman Doga saat memberikan keterangan di gedung DPR Jayawijaya, Rabu (11/3/2026).
Herman menekankan pentingnya penggunaan nama yang mencerminkan identitas asli masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Ia menyebutkan bahwa secara garis besar terdapat tiga suku besar yang mendiami wilayah tersebut, yakni Suku Hubula, Suku Lanny dan Suku Yali.
Khusus masyarakat Hubula, terdapat tiga wilayah adat utama yang dikenal sebagai pemegang “tongkat tertinggi”, yaitu Wio, Hubula dan Omarekma.
“Semua orang tahu bahwa Wiyo, Hubula dan Omarekma itu berasal dari satu rahim atau satu ibu. Ini adalah identitas asli kita yang harus dijaga keberadaannya dalam administrasi wilayah,” katanya.
Terkait pembagian wilayah, sebelumnya telah disepakati adanya pembagian berdasarkan luas wilayah, yakni Huseloma di bagian tengah dan Balima untuk wilayah perbatasan Watikam ke atas.
Namun karena adanya keberatan terhadap penggunaan nama Huseloma, LMA Jayawijaya menyatakan akan segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Beberapa langkah yang direncanakan antara lain menggelar musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh dari 40 distrik, mempublikasikan hasil kesepakatan kepada masyarakat melalui media, serta melakukan koordinasi dengan DPR Jayawijaya untuk proses revisi Perda secara resmi.
“Kami akan bicarakan ini lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Prinsipnya, nama yang asli harus dimunculkan agar tidak ada tumpang tindih identitas di dalam wilayah Wiyo, Omarekma maupun Hubula itu sendiri,” tutup Herman Doga.
