Sorong, Detikpapua.Net – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si menegaskan tim pengawasan orang asing (Timpora) memiliki peran penting dalam tugas-tugas pengawasan orang asing di Papua Barat Daya.
Hal ini disampaikan Dr. Sellvyana melalui materi pemaparannya dalam rapat Timpora yang digelar di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (18/12/2025).
Dalam pemaparannya, Dr. Sellvyana menyebut Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki posisi strategis, baik secara geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomi. Kondisi ini menjadikan wilayah ini terbuka terhadap mobilitas orang asing, baik untuk kepentingan investasi, tenaga kerja, penelitian, pariwisata, maupun kegiatan sosial lainnya. Di sisi lain, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, terkoordinasi, dan berbasis kewaspadaan nasional.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap orang asing bukan semata-mata soal administrasi keimigrasian, tetapi menyangkut sejumlah hal seperti stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketiadaan koordinasi lintas sektor seringkali menjadi celah munculnya persoalan, mulai dari pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan visa, aktivitas ilegal, hingga potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal,” ujar Dr. Sellvyana.
Ia lantas menyebut disinilah Timpora memegang peran kunci sebagai forum kolaboratif, bukan sekadar formalitas rapat. Ia berharap melalui forum tersebut bisa terbangun kesamaan persepsi antar-instansi terkait pengawasan orang asing di Papua Barat Daya.
Kemudian terwujudnya pertukaran data dan informasi yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Meningkatnya efektivitas deteksi diniterhadap potensi ancaman dan pelanggaran serta penguatan sinergi pusat-daerah dalam konteks kewaspadaan nasional.
“Kesbangpol memandang Timpora bukan hanya sebagai wadah koordinasi teknis, tetapi sebagai instrumen strategis pencegahan risiko di daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh ia menyebut tantangan kedepan tidak semakin ringan. Digitalisasi mobilitas manusia, dinamika geopolitik global, serta meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara menuntut pengawasan yang adaptif dan responsif, aparat yang sigap dan berintegritas, serta kerja sama yang tidak sektoral dan tidak ego institusi.
“Kedepan, saya mendorong agar hasil rapat Timpora ini tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi ditindaklanjuti dalam pola kerja bersama, mekanisme koordinasi lapangan, dan sistem pelaporan yang jelas dan terukur,” ucap Dr. Sellvyana.
Diakhir penyampaiannya, Dr. Sellvyana mengajak seluruh anggota Timpora untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi nyata, demi menjaga Papua Barat Daya tetap aman, kondusif, dan berdaulat, sekaligus tetap terbuka bagi kerja sama internasional yang sah dan bermanfaat.
