Sorong, Detikpapua.Net – Kegiatan Workshop yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya di Rilych Panorama Hotel, pada Senin (15/12/2025) menghasilkan 12 poin rencana tindaklanjut (rekomendasi).
Kegiatan workshop bertajuk “Mendorong Insiatif Kolaborasi dan Sinergitas Para Pihak untuk Mendukung Pembangunan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyrakat Adat yang Berkelanjutan” ini sebelumnya dibuka oleh Asisten II Setda Papua Barat Daya Jhoni Way, S.Hut.,M.Si.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan OPD, Tokoh Masyarakat Adat, Perwakilan NGOs dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini berjalan dengan baik, sukses dan menghasilkan rumusan dan rencana tindak lanjut antara lain:
- Forum menyepakati untuk Mendorong pembentukan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan dan Pengakuan, Perlindungan Masyrakat Hukum Adat Provinsi Papua Barat Daya.
- Forum menyepakati draft rancangan awal SK Gubernur tentang rancangan kerjasam multipihak disertai lampiran matriks kerja dan mendorong pelaksanaan kegiatan Workshop Kerjasama Multipihak dan Pemerintah Daerah di awal Tahun 2026.
- Forum Menyepakati harus ada pendampingan komunitas marga atau suku ditingkat Kabupaten Kota memalui alokasi anggaran Otonomi Khusus sesuai isu Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
- Forum Mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Hukum Adat di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya untuk Pengembangan Pemberdaya Ekonomi Masyarakat.
- Forum Mendorong penguatan kapasitas anak-anak muda, marga dan suku melalui kegiatan pelatihan pemetaan wilayah adat marga dan suku, servey keanekaragamanhayati, social budaya, ekonomi berbasis aplikasi system informasi geografis dan peralatan lainnya
- Forum menyepakati untuk pelaksanaan dialog dan penyerahan hasil FGD “Workshop Mendorong Insiatif Kolaborasi dan Sinergitas Para Pihak untuk Mendukung Pembangunan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyrakat Adat Yang Berkelanjutan, oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya” Senin, 15 Desember 2025 kepada Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya.
- Mendorong keterlibatan penuh pihak MRP dan Legislatif ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam forum multipihak dan proses pemetaan wilayah adat. Terlibat yang dimaksud adalah secara fungsional dan administratif.
- Kota/Kabupaten yang belum memiliki perda MHA dan Perda Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk segera disusun dan ditetapkan perda tersebut.
- Dalam pemetaan wilayah adat yang melintas batas wilayah administrasi pemerintahan provisni, interfensi pemerintah provinsi diperlukan untuk memberikan kordinasi lintas wilayah, fasilitasi regulasi bersama dan dukungan teknis pemetaan spasial agar proses pengakuan MHA berjalan harmonis;
- Forum mendorong untuk penyusuan Peraturan Gubernur tentang tatacara pengakuan masyarakat hukum adat.
- Berkaitan dengan dinamika masyarakat hukum adat, pemerintah dan keberadaan sumberdaya alam Kabupaten Raja Ampat serta status sebagai Cagar Biosfer dan Geopark maupun persoalan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat maka, Forum Mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat secara tegas menyampaikan sikap dan kebijakan resmi terhadap situasi ini.
- Forum mendorong dan menyarankan kepada semua Lembaga Non Pemerintah/CSO yang bekerja di Wilayah Hukum Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya untuk mendukung insiatif pembentukan Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.
