Sorong, Detikpapua.Net – Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan dengan tutupan sangat luas yaitu ± 3.476.891 HA, dalam presentase sekitar 88,59% dari luas wilayah daratannya. Dengan proporsi yang terbagi dalam kawasan produksi dan kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan luasan kawasan hutan terbesar di Indonesia. Dalam kawasan hutan yang sangat luas ini tidak hanya sekedar hutan tapi juga menjadi rumah bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat dan kebudayaannya.
Seiring perkembangan pembangunan saat ini, Provinsi Papua Barat Daya tidak luput dari pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan. Hadirnya izin kehutanan, perkebunan sawit, tambang, food estate, PSN dan sebagainya cenderung menjadi pilihan statis dalam upaya peningkatan nilai ekonomi, ketimbang adanya dukungan nilai- nilai pengakuan keberadaan masyarakat adat, tanah dan hutan adatnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Berkelanjutan.
Saat ini, Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat Daya berdasar pada visi dan Misi Gubernur yaitu mewujudkan “Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan.” Dengan memperhatikan:
- Pembangunan yang Rendah Karbon
- Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dari sektor pertanian, perikanan termasuk Ekonomi Biru (Blue Ekonomi) yang tidak boleh merugikan hak masyarakat adat
- Penguatan Sumber Daya Manusia dari sektor Pendidikan, Kesehatan terutama Ibu hamil dan anak-anak
- Tata kelola pemerintahan yang baik serta
- Penguatan adat dan budaya lokal sebagai pilar pembangunan daerah.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan upaya melalui Sosialisasi Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH selama bulan Oktober – November 2025, di 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan sosialisasi sangat penting dalam tujuannya untuk membuka diskusi dan dialog serta menampung aspirasi terkait pengakuan dan perlindungan MHA pada 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Hasil kegiatan DLHKP Provinsi Papua Barat Daya adalah menjaring aspirasi, rumusan dan rencana tindak lanjut dari tiap kabupaten kota. Temuan ini sangat penting untuk dibahas dan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan di tingkat provinsi.
Bentuk program yang direncanakan di waktu mendatang adalah kolaborasi multipihak. Dengan maksud tidak hanya bertumpu pada tugas pemerintah daerah dalam hal ini provinsi saja, namun juga lembaga non pemerintah maupun masyarakat adat. Untuk ini, dibutuhkan ruang diskusi dan berbagi pengetahuan antara multi pihak. Bentuk ruang diskusi dan berbagi pengetahuan multi pihak dimulai dengan workshop level provinsi yang digelar di Rilych Panorama Hotel, Senin (15/12/2025).
Kegiatan tersebut mempertemukan semua pihak dan stakeholder yang mendukung Pembangunan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Adat Yang Berkelanjutan Di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan ini adalah sebagai langkah awal Pertemuan Para Pihak untuk mendorong Inisiatif Kolaborasi dan Sinergitas Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan bersama para pihak diharapkan dapat mengidentifikasi isu dan program prioritas untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Mendorong Kolaborasi dan Sinegitas melalui kerjasama antar pihak di Provinsi Papua Barat Daya untuk implementasi pembangunan berkelanjutan yang berkaitan degan PPLH.
Akademisi UNIPA Prof Dr Sepus M Fatem, yang hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut mengatakan ada tiga hal yang menjadi sentral dari diskusi workshop tersebut. Pertama mendiskusikan hasil temuan tim dari DLHKP Provinsi Papua Barat Daya selama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penampingan di kabupaten-kota.
Ia menyebut dalam sosialisasi dan penampingan di kabupaten-kota yang dilaksanakan selama bulan Oktober dan November itu, tim berhasil mengidentifikasi isu, fakta, tapi juga aspirasi-aspirasi terkait dengan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di tiap kabupaten-kota. Workshop tersebut menjadi ajang menyampaikan temuan-temuan itu,sehingga didorong menjadi rekomendasi untuk diselesaikan melalui program dan kegiatan di DLHKP di tahun 2026 dan 2027-2028.
“Yang kedua, kita juga mendorong pembentukan mitra pembangunan atau multi-stakeholder forum di tingkat Provinsi Papua Barat Daya sehingga nantinya menjadi mitranya pemerintah dalam reakselerasi pembangunan di bidang sumber daya masyarakat madat. Kemudian yang terakhir adalah merancang model tata kelola, tata layanan terkait dengan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Prof Sepus saat diwawancarai awak media disela-sela kegiatan, Senin (15/12/2025).
Prof Sepus mengaku sangat menyambut positif dan mengapresiasi kegiatan tersebut karena sangat penting dalam memberikan keberlangsungan bagi masyarakat adat dan lingkungan sebagai alam. Ia juga menyebut kegiatan tersebut selaras dengan gagasan besar gubernur Papua Barat Daya dalam membangun Provinsi Papua Barat Daya yang berkelanjutan sebagimana visi dan misinya saat ini.
“Kami sangat menyambut baik dan berharap di 2026 itu sudah ada pergeseran pergerakan di tingkat OPD untuk menyambut isu masyarakat adat. Apalagi ancaman terhadap kehadiran korporasi, ancaman terhadap ekologi Papua, tapi juga hak masyarakat hukum adat. Pengalaman-pengalaman di luar Papua Barat ya, hari ini di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian di Merauke, konflik PSN, itu menjadi refleksi bagi masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak melepaskan tanah, hutan, untuk proyek-proyek yang pada akhirnya membuat masyarakat itu hancur dan hilang,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Prof Sepus selaku akademisi UNIPA yang focus pada isu tenurial dan masyarakat adat serta konservasi SD ini membawakan dua materi sekaligus. Pertama materi berjudul “Dinamika Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya”. Kedua materi berjudul “Inisiatif Penataan Kolaborasi Pemerintah dan Para Pihak Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Dan Sumberdaya Alam Di Provinsi Papua Barat Daya
