RAJA AMPAT, detikpapuanet – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Raja Ampat resmi menggelar Kongres Kerja (Kongkerkab) Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 pada Jumat (14/11/2025). Mengusung tema “Meningkatkan Profesionalisme Guru untuk Pendidikan yang Berkualitas dan Alat Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas”, kongres ini menjadi ruang konsolidasi strategis bagi para pendidik untuk memperkuat peran profesi guru di wilayah kepulauan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., yang hadir mewakili Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev. Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati menegaskan bahwa kongres ini memiliki arti penting bagi PGRI dalam merumuskan agenda transformasi pendidikan daerah.
“Guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Di Raja Ampat, para guru bahkan bertugas di pulau-pulau terpencil demi mencerdaskan generasi muda. Pengabdian ini harus kita dukung dengan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan layanan pendidikan yang lebih berkualitas,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan PGRI dalam memperbaiki mutu pembelajaran, penyediaan sarana pendidikan, serta memperkuat profesionalisme tenaga pendidik di seluruh distrik. Ia juga berharap proses kongres berlangsung demokratis dan menghasilkan kepengurusan PGRI yang visioner hingga tahun 2030.
Ketua PGRI Raja Ampat Demisioner Periode 2022–2027, Nixon Miosido, S.Pd., M.Pd., dalam laporannya menyebut bahwa sejumlah program strategis telah disiapkan untuk dibahas dalam kongres. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kepastian sertifikasi guru yang dinilai sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kompetensi pendidik.
“Sertifikasi guru menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan profesionalisme. Kami juga mendorong perlindungan guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah pesisir dan daerah dengan akses sulit,” tegas Nixon.
Selain isu sertifikasi dan perlindungan guru, PGRI juga menyoroti pemerataan distribusi guru melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Hal ini penting agar tidak lagi terjadi ketimpangan antara sekolah yang kelebihan tenaga pendidik dan sekolah yang kekurangan.
Nixon menambahkan bahwa penguatan identitas profesi melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) PGRI juga menjadi agenda utama. KTA tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi guru, tetapi juga memberikan manfaat administratif dan mempertegas posisi profesi di tengah masyarakat.
PGRI juga menyoroti isu penting lain seperti status kepegawaian, termasuk seleksi PPPK, yang proses dan aturannya mulai mengalami perbaikan sejak Oktober lalu.
Kongres Kerja PGRI 2025 ini diharapkan dapat melahirkan keputusan strategis serta kepengurusan baru yang solid dan mampu memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan di Raja Ampat hingga tahun 2030.
Dengan spirit profesionalisme dan transformasi, PGRI Raja Ampat diteguhkan sebagai mitra utama pemerintah dalam membangun generasi emas Indonesia.
