“Harapan kami sederhana: Pansus datang, lihat, dengarkan masyarakat, lalu dorong kebijakan yang melindungi kami. Jangan biarkan Pegunungan Bintang terus menjadi ruang derita tanpa perhatian,” Lukas Walilo. (Ketua Komcab PK Pegunungan bintang)
WAMENA, DetikPapuaNet – Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Pegunungan Bintang meminta DPR Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan turun langsung ke wilayah Pegunungan Bintang guna melihat kondisi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata yang berkepanjangan, Jumat (07/11/2025).
Ketua Pemuda Katolik Komcab Pegunungan Bintang, Lukas Walilo, dalam forum diskusi bersama Pengurus Komda Pemuda Katolik Papua Pegunungan, menegaskan bahwa pembentukan Pansus dimaksudkan agar para anggota DPR dapat menyaksikan realitas di lapangan secara langsung.
“Kami berharap Pansus DPR Provinsi Papua Pegunungan bisa turun langsung melihat situasi masyarakat di Pegunungan Bintang. Ada sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan, tetapi tidak berfungsi karena situasi keamanan. Konflik bersenjata berkepanjangan sejak 2018 sampai sekarang membuat masyarakat hidup dalam penderitaan,” ujar Lukas Walilo.
Lukas menjelaskan bahwa konflik antara sejumlah kelompok bersenjata mengakibatkan ribuan warga mengungsi dan bertahan hidup di hutan tanpa akses layanan dasar.
“Sampai hari ini lebih dari tiga ribu warga masih bertahan di hutan. Ada ibu-ibu yang melahirkan di bawah pepohonan. Kami masyarakat sipil yang merasakan langsung akibatnya. Kami miskin, menderita, dan hidup dalam ketakutan,” lanjutnya.
Selain itu, Pemuda Katolik Komcab Pegunungan Bintang menyoroti banyaknya anak putus sekolah akibat situasi keamanan yang tidak kondusif.
“Banyak adik-adik kami yang ingin bersekolah tetapi tidak bisa karena konflik. Kami berharap adanya pendidikan subsidi atau pendidikan darurat yang difasilitasi pemerintah provinsi. Jika pemerintah kabupaten tidak mampu, maka provinsi harus hadir,” tegas Lukas Walilo.
Lukas menegaskan bahwa kehadiran Pansus DPR Papua Pegunungan sangat penting agar persoalan ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi diikuti langkah kebijakan nyata dan terarah.
“Harapan kami sederhana: Pansus datang, lihat, dengarkan masyarakat, lalu dorong kebijakan yang melindungi kami. Jangan biarkan Pegunungan Bintang terus menjadi ruang derita tanpa perhatian,” tutup Lukas Walilo.
