DPW FGM GKI Papua Barat: Kongres II FGM GKI Harus Mampu Membedah Paradoks Pembangunan di Tanah Papua

Sorong, Detikpapua.Net – Perhelatan Kongres II FGM GKI di Tanah Papua akan segera dilakukan pada tanggal 10-12 November 2025 di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. FGM GKI merupakan salah satu organisasi kepemudaan (OKP) yang dimiliki oleh GKI di Tanah Papua dan telah resmi terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

FGM GKI sendiri lahir sebagai wujud kepedulian pemuda GKI di Tanah Papua akan sebuah ruang pembelajaran dan pengkaderan organisasi dalam rangka mempersiapkan pemuda GKI yang berjiwa Kristus, Tangguh dan mandiri, visioner dan memiliki tanggungjawab politik untuk membela kepentingan gereja di Tanah Papua, Nasional dan global sekaligus sebagai mitra pemerintah dibidang pembangunan baik sosial, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, politik, Pemerintahan, hukum dan HAM, Sumberdaya alam, Gender dan lainnya.

FGM dideklarasikan berdiri pada tanggal 22 Agustus 2008 di Kota Jayapura. Selanjutnya dilakukan pembentukan pengurus di Tingkat Kabupaten Kota, Provinsi dan lainnya sesuai AD/ART. Kongres pertama dilakukan pada tahun 2014 di Jayapura.

“Memang setelah kongres terjadi kevakuman dan kemandekan organisasi ini yang cukup panjang. Di tahun 2017-2018 dilakukan rapat untuk menetapkan pengurus DPP sesuai arahan sinode GKI di Tanah Papua, namun pengurus tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi ini, patut diakui,” papar Sepus Fatem, Ketua FGM GKI Papua Barat saat di wawancarai awak media ini melalui panggilan selularnya.

Ia menegaskan, Kongres II FGM GKI di Kabupaten Raja Ampat tanggal 10-12 November 2025, patut diakui sebagai babak baru kebangkitan pemuda GKI di Tanah Papua untuk merebut peradaban kedua. FGM GKI terlalu tidur panjang dan lama. Berbagai dinamika Papua dari sisi politik dan pemerintahan, Hukum-HAM, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Gender, Eksistensi Masyarakat adat maupun persoalan kemanusiaan nampaknya tidak terlalu menjadi bagian dalam karya nyata FGM GKI di Tanah Papua saat yang telah berlalu hingga saat ini.

“Padahal kita adalah organisasi kepemudaan di Tanah Papua yang harus bisa bermain pada 3 area pergerakan mendukung Pembangunan yakni: melakukan kajian dan studi, mengembangkan analisis, advokasi maupun implementasi sebagai kontribusi nyata aksi politik,” tegas Sepus M. Fatem yang juga akademisi Universitas Papua itu.

“FGM ini adalah organisasi eksklusif, artinya hanya ada satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh gereja di Tanah Papua yakni FGM GKI. Ini menjadi penciri dan pembeda dengan OKP lainnya baik di Papua dan Tingkat nasional,” tambah Ketua Umum FGM GKI Provinsi Papua Barat itu.

Ia mengatakan, FGM juga dihuni oleh orang-orang cerdas dan hebat baik birokrat, politikus, akademisi maupun para praktisi dan lainnya. Ada bupati, gubernur, anggota DPR, anggota MRP, ada akademisi, ada LSM dan lainya. Status sosial ini sebenarnya menggambarkan bahwa FGM GKI Adalah organisasi yang kuat, mampu dan memiliki kekuatan besar dalam berbagai dimensi Pembangunan daerah dan nasional, sehingga wajib membangun peran konsolidasi yang lebih baik, nyata dan berdampak.

Diketahui bahwa FGM GKI berdiri sebagai produk kesepakatan Bersama Pemuda GKI, lahir dan berdiri sesuai kesepakatan temu raya pemuda GKI di Klasis Teminabuan pada 2007. Bagi Sepus harus ada ide cemerlang, pikiran cerdas dan gagasan besar yang harus dirumuskan sebagai produk nyata kongres FGM GKI kedua di Raja Ampat.

Menurut guru besar orang asli Papua Universitas Papua tersebut bahwa, Kongres II FGM GKI di Kabupaten Raja Ampat diharapkan mampu membahas dan mengumuli kebutuhan FGM GKI di Tanah Papua sebagai organisasi kader baik internal dan eksternal.

Menurutnya ada 4 hal penting:

• Pertama, pasti Kongres akan membahas dan memutuskan hal-hal strategis tentang kondisi internal FGM termasuk memilih kepengurusan DPP FGM GKI Masa bhakti 2025-2030 sebagai amanat dari pelaksanaan suatu kongres dalam kehidupan organisasi. Secara terpisah FGM GKI Papua Barat sudah menyiapkan konsep dan usulan perubahan AD/ART FGM sehingga mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan organisasi dan tantangan kontekstual di Papua saat ini. Contohnya usulan perubahan masa jabatan dari 3 tahun, menjadi 5 tahun. Begitu pula platform organisasi garda yang wajib dibentuk dengan tugas pada tujuan penginjilan, sosial, Pendidikan dan politik.
• Kedua kongres harus bisa membedah paradoks Pembangunan Papua hari ini pada aspek kontemporer Papua seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, SDA dan Lingkungan dengan melahirkan pokok-pokok pemikiran sebagai sumbangsih pemuda GKI bagi pemerintah, gereja dan Masyarakat adat. Pokok pemikiran harus di dokumentasikan untuk diserahkan kepada pemerintah Pusat, Pemerintah di 6 Provinsi maupun Kabupaten Kota, MRP dan DPRP/K maupun pemerintah pusat.
• Ketiga, Kongres harus bisa memunculkan gagasan awal untuk Menyusun road map atau peta jalan Pemuda GKI dalam merawat dan membangun Peradaban kedua Bangsa Papua sesuai nubuatan Domine I.S Kijne. Road Map ini harus mencakup visi dan misi Pemuda GKI di bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Hukum dan HAM, SDA dan Lingkungan, Gender, Politik dan pemerintahan untuk satu abad kedua.
• Keempat, diakhir kegiatan disarankan untuk adanya sebuah konferensi pers untuk menyampaikan komitmen bersama yang disebut “Deklarasi Raja Ampat” yang berisikan beberapa point penting untuk merawat dan menjaga tanah Papua dari berbagai dinamika Pembangunan dan persoalan kemanusiaan, persoalan perampasan tanah dan lahan, implementasi Otonomi khusus yang tidak maksimal, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun depopulasi orang asli Papua.

“FGM GKI harus bisa membuat terobosan nyata sebagai bukti bahwa organisasi ini lahir dan memiliki lompatan manajemen yang nyata dan berdampak bagi orang Papua dan Tanah Papua. Itu baru FGM GKI luar biasa, bukan biasa saja,” ungkap Ketua FGM GKI Papua Barat itu.

Ditambahkannya bahwa, setiap anak-anak muda GKI yang akan terpilih sebagai mandataris organisasi DPP FGM GKI lima tahun ke depan, harus mampu bermimpi jauh kedepan untuk membuat dan membawa FGM GKI menjadi organisasi muda GKI yang disegani, kuat, hebat diberbagai bidang Pembangunan maupun sebagai mitra strategis pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

“Kita sudah terlalu tertinggal jauh jika dibandingkan dengan OKP lain di tingkat provinsi dan nasional, jadi besok kongres harus bisa memilih anak GKI yang kerja cerdas, cepat, berbasis digital, loyal terhadap gereja, loyal terhadap masyarakat adat, kritis dan mampu berdiri untuk kepentingan gereja dalam merawat dan menjaga Tanah Papua,” papar Profesor orang asli Papua itu.

Diakhir penyampaiannya ia berharap, pengurus yang nantinya terpilih wajib mendukung kebijakan Sinode GKI di Tanah Papua dalam merumuskan peta jalan Pembangunan di Tanah Papua yang telah menjadi pergumulan gereja GKI untuk membangun diskusi dan dialog Bersama pemerintah pusat guna membangun Papua yang adil, sejahterah dan bermartabat, ungkapnya mengakhiri sesi wawancara awak media ini.