Tambrauw, Detikpapua.Net – Anggota DPR Papua Barat Daya sekaligus Wakil Ketua Komisi III Bidang Infrastruktur, Willem Assem, SE, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Tambrauw yang digelar di Fef, Rabu (29/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Willem menyampaikan pandangannya terkait pentingnya mendukung ekonomi lokal melalui pembelian hasil jualan Mama-Mama Papua.
Usai menghadiri prosesi upacara peringatan HUT, Willem tampak berbaur dengan masyarakat di area pasar rakyat yang digelar sebagai bagian dari acara tersebut. Beragam hasil olahan masyarakat seperti makanan, minuman, aksesoris wisata, perhiasan manik-manik, dan hasil alam lokal dijajakan oleh mama-mama Papua.
“Saya melihat inisiatif dan kemauan masyarakat sangat besar untuk berwirausaha. Mereka punya harapan agar hasil jualannya bisa dibeli oleh pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk kami yang hadir,” ujar Willem.
Menurutnya, membeli jualan mama-mama Papua bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan tanggung jawab moral pejabat publik. “Hasil jualan mereka itu digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah, kuliah, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau kita tidak membeli, lalu dari mana mereka dapat uang untuk menyekolahkan anak-anaknya?” tegasnya.
Willem menilai, peredaran uang di daerah seperti Tambrauw atau Maybrat sering kali keluar ke kota lain, misalnya ke Sorong, karena sebagian besar belanja kebutuhan dilakukan di luar daerah. Akibatnya, ekonomi lokal menjadi susah berkembang dan para pedagang kecil kesulitan menjual hasil dagangannya.
“Pejabat, ASN, maupun masyarakat harus sadar bahwa belanja lokal adalah bentuk nyata membangun ekonomi daerah. Setiap pagi atau sore, wajib hukumnya membeli jualan mama-mama Papua — entah itu sayur, ikan, daging, makanan, atau aksesoris. Dengan begitu, uang tetap beredar di dalam kabupaten ini dan membantu ekonomi rumah tangga masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Willem mendorong Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat agar menerbitkan regulasi resmi yang mewajibkan ASN, pejabat politik, BUMN, BUMD, serta pihak swasta untuk membeli produk lokal dari pedagang asli Papua.
“Saya harap ke depan ada peraturan bupati atau wali kota yang menegaskan kewajiban belanja jualan masyarakat lokal. Tujuannya jelas, untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil dan menstabilkan peredaran uang di daerah,” ungkap Willem.
Selain itu, ia juga menyoroti penataan lokasi jualan mama-mama Papua yang masih belum strategis. Willem mengusulkan agar pemerintah daerah membangun pasar permanen di lokasi yang mudah dijangkau dan ramai dikunjungi, agar para pedagang memiliki tempat yang layak dan pembeli pun lebih mudah bertransaksi.
“Pemerintah perlu menyiapkan pasar yang jelas dan strategis agar aktivitas jual-beli masyarakat berjalan baik dan ekonomi lokal semakin hidup,” pungkasnya.
