“Kami meminta Tim TAPD Mamberamo Tengah agar segera menyesuaikan rancangan anggaran sesuai hasil evaluasi. Anggaran tahun ini memang kecil, tapi harus disusun dengan cermat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan,” Marten Kogoya, S.IP, MAP., Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan.
Wamena, DetikPapua.Net — Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) mengikuti kegiatan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Verifikator Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (9/10/2025).
Rapat penting yang berlangsung di Jayawijaya ini dipimpin oleh Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan, Marten Kogoya, S.IP, MAP, dan dihadiri oleh jajaran Tim TAPD Kabupaten Mamberamo Tengah, Bappeda, serta perwakilan DPRD Mamteng.
Dalam arahannya, Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan Marten Kogoya menegaskan bahwa penyusunan RAPBD Perubahan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah secara riil, bukan sekadar rutinitas administrasi.
“Kami meminta Tim TAPD Mamberamo Tengah agar segera menyesuaikan rancangan anggaran sesuai hasil evaluasi. Anggaran tahun ini memang kecil, tapi harus disusun dengan cermat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan,” ujar Kogoya.
Ia juga meminta agar seluruh proses penyusunan dilakukan dengan cepat dan akurat mengingat waktu pembahasan RAPBD-P tahun ini sangat terbatas.
Perwakilan Bappeda dan para Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah turut memberikan catatan penting. Mereka menyoroti potensi defisit besar-besaran pada tahun 2026, jika pemerintah daerah tidak melakukan perencanaan yang realistis.
“Tim TAPD harus menyesuaikan rancangan anggaran dengan alokasi dana transfer pusat. Di sisi lain, PAD daerah juga perlu ditingkatkan agar kita tidak terus bergantung pada pusat,” demikian disampaikan dalam rapat tersebut.
Pemerintah daerah diminta menggali potensi ekonomi lokal baik sektor pertanian, peternakan, maupun jasa agar dapat memperkuat kemandirian fiskal di Mamberamo Tengah.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya penertiban aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset kendaraan bermotor milik pemerintah yang dikuasai oleh mantan pejabat atau ASN yang telah pensiun, sehingga membebani keuangan daerah.
“Aset bermotor yang masih berada di tangan mantan pejabat harus segera ditarik dan dilelang secara terbuka. Ini penting agar beban APBD bisa ditekan dan pengelolaan aset menjadi lebih efisien,” tegas perwakilan Inspektorat.
Ia menambahkan, pajak kendaraan dinas yang tidak lagi produktif justru menambah beban pengeluaran pemerintah daerah setiap tahun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, selaku Ketua Tim TAPD, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Verifikator Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk membahas rancangan RAPBD-P 2025.
“Kami bersyukur atas semua masukan dan bimbingan yang diberikan. Semoga hasil pembahasan ini menjadi pedoman bagi kita dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan terus membangun Mamberamo Tengah,” ujar Sekda.
Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Piter Togodly, S.IP, turut menyoroti pentingnya efisiensi waktu dan pemerataan anggaran. Ia meminta Tim TAPD bekerja cepat namun tetap mempertahankan kualitas penyusunan dokumen RAPBD Perubahan.
“Kita harus belajar dari tahun ini. Pembahasan APBD Induk 2026 jangan sampai terlambat. Anggaran yang sedikit ini tidak boleh dimainkan semua dinas harus mendapat porsi yang adil agar pembangunan merata,” tegas Piter.
Ia juga meminta agar setiap Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) agar program pembangunan bisa segera dijalankan dan menghasilkan PAD baru bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut Mewakili Rakyat, Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Piter Togodly, S.IP., juga menyampaikan usulan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu pengaspalan dan penyediaan semen di sepanjang ruas jalan Adu Mama, mengingat jalan penghubung Wamena–Kobakma merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kami berharap dukungan provinsi terhadap infrastruktur ini, karena akses jalan yang baik akan memperlancar ekonomi masyarakat,” disampaikan mewakili pemerintah dan masyarakat Mamberamo Tengah.
Kegiatan evaluasi RAPBD-P ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan bimbingan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemda Mamteng berkomitmen untuk menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
