Rakornas IDI di Mataram, Kaban Kesbangpol Dr. Sellvyana Sangkek Paparkan Kondisi Demokrasi di Papua Barat Daya

“Dukungan pemerintah pusat sangat kami butuhkan, terutama dalam pemutakhiran data IDI, bantuan teknis dan anggaran untuk pendidikan politik dan literasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta kerja sama dalam penegakan hukum yang berlandaskan HAM” Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si (Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya)

Sorong, Detikpapua.Net – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si menghadiri sekaligus menyampaikan pemaparan terkait kondisi demokrasi di Provinsi Papua Barat Daya, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) 25 September 2025.

Kegiatan yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Deputi Poldagri) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) ini dipimpin oleh Deputi Poldagri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, S.E.,MM.,M.Tr (Han), dengan mengusung tema “Memperkokoh Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam pemaparannya Kaban Kesbangpol PBD, Dr. Sellvyana Sangkek menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kesempatan tersebut, khususnya bagi Papua Barat Daya, sebagai provinsi baru hasil pemekaran yang tengah menata diri. Ia menyebut, tema Rakornas kali ini, sangat relevan dengan kondisi bangsa. Dimana, demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi fondasi utama yang akan menentukan kualitas pembangunan menuju visi Indonesia Emas.

“Bagi Papua Barat Daya, demokrasi adalah peluang sekaligus tantangan. Sebagai provinsi baru, kami belum memiliki baseline Indeks Demokrasi Indonesia. Karena itu, prioritas awal kami adalah membangun data dasar yang valid agar bisa menjadi rujukan kebijakan,” ujar Dr. Sellvyana dalam pemaparannya.

Ia melanjutkan, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, kesenjangan akses masyarakat di wilayah terpencil, partisipasi politik yang masih rendah, literasi digital yang belum merata serta kerentanan terhadap konflik dan disinformasi.

Menghadapi hal itu, pihaknya tetap berpegang pada beberapa prinsip strategis. Pertama, inklusif: demokrasi harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda. Kedua, berbasis data: setiap kebijakan harus didukung hasil pemutakhiran Indeks Demokrasi. Ketiga, kolaboratif: sinergi pusat-daerah, KPU, BPS, aparat, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Keempat, menjunjung tinggi HAM dan keterbukaan informasi.

“Dari prinsip tersebut, arah kebijakan kami jelas. Kami sedang menyiapkan Unit Indeks Demokrasi di lingkungan Kesbangpol. Bersama BPS, kami akan melakukan pemutakhiran data untuk membangun baseline IDI Papua Barat Daya. Kami juga mengembangkan program pendidikan politik dan literasi digital yang berbasis kearifan lokal. Transparansi publik diperkuat lewat sistem e-musrenbang dan keterbukaan APBD. Selain itu, kami menekankan pencegahan konflik berbasis adat melalui mediator lokal dan dialog rutin, serta memperluas partisipasi perempuan dan pemuda dalam ruang politik,” jelas Dr. Sellvyana.

Ia menambahkan, target jangka menengah 2025–2029 adalah: peningkatan skor IDI sebesar 3 sampai 6 poin setelah baseline ditetapkan, peningkatan keterwakilan perempuan dan pemuda minimal 15 persen, penyelesaian 70 persen konflik kecil melalui mediasi, serta terbentuknya forum pendidikan politik di semua kabupaten/kota.

“Namun kami tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan pemerintah pusat sangat kami butuhkan, terutama dalam pemutakhiran data IDI, bantuan teknis dan anggaran untuk pendidikan politik dan literasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta kerja sama dalam penegakan hukum yang berlandaskan HAM,” sebut Dr. Sellvyana.

Diakhir penyampaiannya Dr. Sellvyana menekankan, demokrasi yang kuat adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045. Papua Barat Daya siap berkontribusi, dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki. Dengan dukungan semua pihak, pihaknya optimis dapat mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas di tanah Papua.