Soal 3 Pulau di Raja Ampat, Yanto Ijie: Jika Pulau dan Tanah Hilang, Manusia Papua Ikut Punah

“Pemerintah Pusat Diwarning Tidak Main-main Soal Status Tiga Pulau di Raja Ampat. Perlu ada langkah tegas yang diambil, sehingga Pulau Sayang, Piay, dan Kiyas tidak kemudian menjadi pintu bagi pulau bahkan manusia Papua lainnya yang hilang dikemudian hari” Yanto Ijie (Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya)

Sorong, Detikpapua.Net – Polemik status 3 pulau di Raja Ampat, yang diduga dicaplok masuk kedalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Maluku Utara kembali mencuat, usai Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos mengemukakannya dihadapan Sultan Tidore Jou Sultan Tidore Husain Alting Sjah, saat melakukan kunjungan ke Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (13/09/2025).

Gubernur Elisa sepanggung dengan Sultan Tidore Dalam acara pelantikan Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan (IPTK) Papua Barat Daya yang digelar di Kota Sorong, Sabtu (13/9/2025). Momentum pertemuan tersebut kemudian dimanfaatkan Elisa untuk menyampaikan persoalan terkait status tiga pulau di Raja Ampat, masing-masing Pulau Sayang, Piay, dan Kiyas.

Dimana, pulau tersebut sebenarnya ada di bawah wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, namun Seiring berjalannya waktu, pada 2022 lalu, ketiga pulau itu dimasukkan ke dalam wilayah Maluku Utara. Bahkan, proses pemasukannya juga diduga dilakukan secara sepihak oleh Pemda Malut. Pada kesempatan itu, gubernur meminta bantuan Sultan Tidore agar bisa menjembatani untuk dikembalikannya 3 pulau tersebut ke Raja Ampat.

Meski tidak mendapatkan jawaban yang pasti dikarenakan Sultan Tidore tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah administrasi pemerintahan, namun apa yang disampaikan gubernur Elisa menjadi sebuah refleksi penting bagi seluruh insan Papua, yang menunjukkan bahwa persoalan 3 pulau di Raja Ampat merupakan persoalan serius yang harus disikapi secara bersama-sama.

Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya Yanto Ijie, ST mendesak, agar seluruh lembaga kultur dan organisasi berbasis adat di tanah Papua, seperti DAP, LMA, MRP hingga DPR Otsus, harus bersuara mendukung gubernur PBD mendesak Presiden dan Mendagri segera mengembalikan 3 pulau milik Kabupaten Raja ampat Provinsi Papua Barat Daya yang dicaplok masuk Maluku Utara.

Ia menegaskan, persoalan tiga pulau di Raja Ampat merupakan status quo yang tidak hanya dilihat dari perspektif wilayah administrasi, tetapi lebih kepada bagian dari entitas yang tak terpisahkan dari Papua. Disana termaktub harga diri bahkan nasib orang Papua yang tak bisa digadaikan dengan begitu muda. Perlu ada langkah tegas yang diambil, sehingga Pulau Sayang, Piay, dan Kiyas tidak kemudian menjadi pintu untuk “Pulau Sayang, Piay, dan Kiyas” bahkan manusia Papua lainnya yang hilang dikemudian hari.

“Hari ini kita bicara Otsus, bicara keberpihakan kepada orang Papua, tetapi di depan mata kita ada wilayah yang dirampas secara sepihak. Kita tidak bicara soal Pulau, tapi kita bicara soal satu kesatuan dan harga diri kita sebagai orang Papua. Karena jika pulau dan tanah hilang, maka orang Papua akan punah. Kami sangat mendukung langkah yang dilakukan gubernur, dan kami mendesak semua lembaga kultur, organisasi berbasis adat hingga pimpinan DPR secara kolektif di tanah Papua ikut bersuara, mendesak Presiden dan Mendagri segera kembalikan tiga pulau ini,” ujar Yanto sebagaimana rilis yang diterima media ini, Minggu (14/09/2025).

Pada kesempatan itu, Yanto juga menitipkan pesan “warning” kepada pemerintah pusat khusus Mendagri dan Presiden, agar tidak salah langkah mengambil keputusan untuk hal-hal yang menyangkut Papua. Papua adalah daerah Otsus yang memiliki sejarah dan perjuangan kelam dibaliknya. Jika pemerintah serius mengurus Papua maka tiga pulau di Raja Ampat akan menjadi garansi kepercayaan orang Papua kepada pemerintah pusat.

“Pemerintah jangan main-main dengan Otsus. Harus serius urus Otsus di Tanah Papua. Ini menyangkut harga diri Papua, harga diri Otsus jadi jangan salah langkah mengambil keputusan. Kalau di Aceh bisa diselesaikan dengan jalan damai tanpa melalui proses hukum di Pengadilan, maka perlakuan yang sama juga harus diterapkan di Papua Barat Daya, karena Otsus bukan hanya uang saja, tapi perlindungan tanah dan manusia Papua itu yang lebih penting,” tegas Yanto.

Namun demikian, Yanto tetap mengajak seluruh masyarakat di tanah Papua, khususnya di wilayah Raja Ampat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berlebihan, yang dapat memperkeruh suasana apalagi melahirkan konflik dikemudian hari. Penting bagi semua pihak, untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan mengutamakan dialog. Tak lupa ia juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan mempercayakan pemerintah bersama pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian status tiga pulau tersebut.

“Mari kita terus jaga keamanan, jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang tidak pasti kebenarannya. Kami percaya pemerintah akan berupaya maksimal dalam memberikan rasa aman, tetapi juga dalam asa untuk mengembalikan ketiga Pulau ini ke wilayah yang sesungguhnya yakni Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.