“Mitra pembangunan hadir sebagai sahabat sekaligus pendamping yang memberikan dukungan teknis, pengetahuan, dan sumber daya. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta perlindungan wilayah adat dan hutan adat,” Tunggul Panjaitan.
Sorong, Detikpapua.Net – Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw bersama mitra pembangunan menggelar lokakarya pembahasan draft Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, (13/02/2025), di Hotel Vega, Kota Sorong, dengan menghadirkan akademisi, organisasi mitra, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw, Tunggul Panjaitan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemitraan pembangunan di Tambrauw bukan hanya untuk menjawab kebutuhan sesaat, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
“Mitra pembangunan hadir sebagai sahabat sekaligus pendamping yang memberikan dukungan teknis, pengetahuan, dan sumber daya. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta perlindungan wilayah adat dan hutan adat,” ujar Tunggul.
Menurutnya, pembangunan di Tambrauw harus berakar pada semangat konservasi yang telah lama dipegang masyarakat adat. Dengan demikian, MoU dan PKS ini akan menjadi instrumen nyata untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapapun, terutama masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah dan hutan di wilayah Tambrauw.
“Kita ingin mitra pembangunan bekerja dengan dasar hukum yang jelas melalui MoU dan PKS, serta memiliki hati dan tanggung jawab untuk mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika ada lembaga yang bekerja tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah daerah, tentu ada konsekuensi yang harus diterima,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi Unipa sekaligus Staf Ahli Bupati Tambrauw Bidang Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat, Prof. Sepus Fatem, menekankan pentingnya memandang pembangunan Tambrauw sebagai bagian dari kontribusi global.
“Tambrauw adalah kabupaten konservasi yang kekayaan alamnya bukan hanya bermanfaat untuk Papua atau Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Hutan di Tambrauw adalah paru-paru dunia, dan tanggung jawab kita adalah memastikan pengelolaannya berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama,” jelas Prof. Sepus.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran mitra pembangunan harus memberi dampak nyata pada masyarakat.
“Kita tidak butuh kemitraan yang hanya seremonial. Yang kita butuhkan adalah aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tambrauw. MoU dan PKS ini harus menjadi instrumen yang mengikat komitmen itu,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemda Tambrauw menargetkan terbangunnya kesepahaman, pembagian hak dan kewajiban yang jelas, serta penyusunan rencana aksi bersama yang berdampak nyata pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tambrauw pada tahun 2026 mendatang.
“Keseimbangan antara perlindungan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adalah peta jalan jangka panjang pembangunan di Tambrauw. Kolaborasi lewat MoU dan PKS ini diharapkan menghasilkan inovasi dan penguatan kapasitas masyarakat, sehingga mereka mampu mengelola potensi lokal secara mandiri,” pungkas Tunggul Panjaitan.
Dengan berpegang pada prinsip pembangunan inklusif, Pemda Tambrauw menegaskan komitmennya menjadikan Tambrauw sebagai contoh keberhasilan pembangunan yang selaras antara konservasi alam, kesehatan, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
