“DPR dan MRP Papua Barat Daya Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan”, Pilipus Robaha.
Sorong, Detikpapua.Net– Perlu ditegaskan kepada publik bahwa pembebasan sejumlah aktivis di Kota Sorong baru-baru ini bukanlah hasil dari tekanan DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun Lintas Suku Asli Papua di Papua Barat Daya.
Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa para aktivis tersebut dibebaskan semata-mata karena pihak kepolisian tidak menemukan dasar hukum yang cukup untuk menahan mereka. Proses pemeriksaan dan interogasi tidak membuktikan adanya bukti kuat, sehingga kepolisian harus melepaskan mereka.
“Jika benar pembebasan itu akibat tekanan DPR Papua Barat Daya, MRP dan Lintas Suku Asli Papua Barat Daya, maka seharusnya tidak ada lagi aktivis yang ditahan ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Namun faktanya, masih ada kawan-kawan yang ditahan hingga hari ini,” tegas Pilipus Robaha, aktivis pro demokrasi di Tanah Papua.
Ia menilai, DPR, MRP dan Lintas Suku Asli Papua Barat Daya tidak seharusnya mengambil alih peran sebagai “pahlawan kesiangan”. Apalagi, tambahnya, ada pula kelompok lintas suku asli Papua yang tiba-tiba muncul bak “superhero”, seakan-akan merekalah pahlawan penyelamat, padahal substansi persoalan belum pernah mereka tuntaskan.
Sebagai lembaga resmi, DPR dan MRP justru memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mendesak Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, agar segera menghentikan praktik kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis di Sorong.
“DPR dan MRP harus berani menggunakan nama lembaga untuk memanggil gubernur. Suruh dia hentikan intimidasi terhadap rakyat. Jangan biarkan keluarga 4 tahanan politik (tapol) NRFPB terus diteror dan diintimidasi,” lanjutnya.
Selain itu, Pilipus juga menekankan pentingnya DPR, MRP dan Lintas Suku Asli Papua mendesak Kejaksaan Sorong agar meminta Mahkamah Agung (MA) mengembalikan proses persidangan 4 tapol NRFPB ke Sorong. Ia juga menyerukan penarikan pasukan BKO dari Sorong sebagai langkah konkret menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“Ini yang seharusnya dilakukan DPR, MRP dan lintas suku asli Papua, Bukan sibuk mengklaim sebagai pahlawan kesiangan. Jangan hanya gembar-gembor, tapi tunjukkan keberanian untuk berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
