“Kalau yang meninggal tetap ada di data, ini akan mempengaruhi kebijakan, termasuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Kita harus punya real count — berapa jumlah Orang Asli Papua yang benar-benar masih hidup,” Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si.
Sorong, Detikpapua.Net– Pengurus Harian DPD Gerindra Papua Barat Daya, Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa proses pendataan kependudukan di Papua Barat Daya harus dilakukan dengan turun langsung ke kampung-kampung dan distrik, bukan hanya mengandalkan data kiriman dari Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, Senin, (11/8/2025).
Kornelius mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak data Orang Asli Papua (OAP) yang sudah meninggal namun tetap tercatat aktif di sistem kependudukan.
“Kalau yang meninggal tetap ada di data, ini akan mempengaruhi kebijakan, termasuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Kita harus punya real count — berapa jumlah Orang Asli Papua yang benar-benar masih hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan dari Kepala Dinas Dukcapil Provinsi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk non-OAP di Papua Barat Daya lebih dominan. Kondisi ini, kata Kornelius, menuntut adanya proses verifikasi yang lebih ketat terhadap data OAP, agar kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua.
Menurutnya, verifikasi tidak cukup dilakukan di kantor, melainkan harus melibatkan penyebaran formulir dan proses pengawalan hingga ke tingkat kampung.
“Yang sudah meninggal harus dikeluarkan dari data. Jangan hanya print out di provinsi lalu diumumkan jumlah orang Papua sekian. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Kornelius mencontohkan Kabupaten Maybrat yang memiliki 259 kampung, 1 kelurahan, dan 24 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 45 ribu jiwa. Ia menilai, tanpa verifikasi lapangan yang detail, data tersebut berpotensi tidak akurat dan hanya menjadi angka spekulatif yang bisa menyesatkan kebijakan.
Ia menekankan bahwa data kependudukan yang tidak akurat akan berdampak langsung pada distribusi anggaran, alokasi program pemerintah, dan pengambilan kebijakan strategis. Kesalahan data juga dapat memperburuk persoalan kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional.
Kornelius berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat bekerja sama untuk memperbaiki kualitas data kependudukan. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan pendataan, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat.
“Kalau kita ingin kebijakan tepat sasaran, maka data harus benar-benar valid. Itu berarti kita harus kerja di lapangan, bukan hanya di atas meja,” pungkas Kornelius.
