Tambrauw, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos diminta segera mengambil langkah cepat, menyikapi keluhan masyarakat Tambrauw, khususnya di wilayah Fef dan Miyah atas kondisi jalan lintas Fef-Miyah yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Bahkan kabar terbaru ruas jalan yang menjadi satu-satunya alternatif dari ibukota Fef ke Miyah hingga wilayah Kebar Raya itu sudah terputus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan.
Informasi yang dihimpun Detikpapua.net, kondisi ruas jalan Fef-Miyah memang sudah lama dikeluhkan, karena sama sekali belum dilakukan peningkatan. Terdapat sejumlah titik yang sangat parah karena rawan longsor.
Bahkan beberapa titik belum disediakan jembatan permanen, sehingga hanya mengandalkan jembatan kayu seadanya.
Kondisi diperparah dengan curah hujan yang akhir-akhir ini cukup tinggi di wilayah tersebut, sehingga membuat beberapa titik tidak bisa dilalui kendaraan akibat longsor.
Salah seorang warga Miyah, Edison Hae yang dihubungi awak media ini via telephone membenarkan saat ini warga Miyah bahkan Kebar hingga Mpur Raya tidak bisa mengakses Ibukota Kabupaten Tambrauw di Fef, dikarenakan kondisi jalan yang sudah terputus.
Ia menyebut, kondisi ini sudah berlangsung beberapa minggu terakhir. Pihaknya tidak bisa mengurus keperluan di Fef, begitu pula sebaliknya.
“Sudah hampir beberapa minggu ini jalan terputus, karena hujan terus, makanya kami tidak bisa pergi ke Fef, begitu juga sebaliknya,” ujar Hae.
Ia mengaku sudah menyampaikan keluhan terkait persoalan jalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Selain anggaran yang tidak cukup, ruas jalan Fef-Miyah ternyata kewenangannya ada di provinsi sehingga harus ditangani oleh pihak provinsi.
Ia berharap, agar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui gubernur bersama DPR, segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan segera menyiapkan anggaran perbaikan maupun peningkatan jalan Fef-Miyah.
“Kalau bisa dilakukan peningkatan karena ini jalan satu-satunya untuk kami bisa mengakses Ibukota di Fef. Kami minta bapak gubernur bersama DPR segera memperhatikan masalah ini agar masyarakat tidak kesulitan lagi,” ungkapnya.
