“Mungkin pemerintah segera ambil tindakan, kerahkan petugas ke lokasi supaya lakukan pembersihan, agar para korban ini minimal bisa melihat harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan di dalam rumah” Fredrik F.A. Marlisa, ST
Sorong, Detikpapua.Net – Solidaritas, kepedulian dan empati menjadi nilai universal hidup yang mampu menembus sekat, melampaui batasan ruang dan waktu. Semangat inilah yang mendorong Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya Fredrik F.A. Marlisa, ST turun dan melihat secara langsung kondisi korban tanah longsor yang ada di Seputaran Komplek Kelapa Dua, Kota Sorong, Selasa (05/08/2025).
Setelah mendapat informasi terkait adanya rumah warga yang tertimbun longsor, Fredy, sapaan akrabnya langsung bergegas menuju ke lokasi. Meski hanya berbekal bahan sembako seadanya sebagai buah tangan untuk para korban, Fredy turun dan memberanikan diri hadir di tempat dimana musibah tersebut terjadi dan bertemu dengan para korban.
Benar saja, sesampainya di lokasi, ia mendapati sejumlah warga yang merupakan korban tanah longsor itu masih tinggal di tenda sementara yang mereka bangun. Belum ada bantuan, belum ada penanganan intensif yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka atau sekedar membersihkan pohon-pohon dan tanah yang menimbun rumah.
Alhasil, kehadiran Fredy di lokasi langsung mendapat respon dari masyarakat, khususnya para korban longsor. Mereka meluapkan segala keluhannya kepada sang wakil rakyat tersebut, terkait lambannya respon pemerintah, baik yang ada di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya. Mereka mengeluh lantaran musibah tersebut sudah terjadi beberapa waktu lalu, namun sampai saat ini belum ada respon nyata dari pemerintah.
Kepada awak media, Fredy mengaku kehadirannya di lokasi murni atas panggilan kemanusiaan, karena mendengar adanya warga yang mengalami musibah. Ia menyebut ada sekitar tiga rumah warga yang terdampak, satu diantaranya dengan kondisi sangat parah, dimana hampir seisi rumah tertimbun tanah dan pepohonan akibat longsor.
Fredy mengaku sempat berbincang dengan para korban dan mendengar keluhan mereka, didapati ternyata belum ada respon atau aksi nyata dari pemerintah, untuk menangani para korban di lokasi. Salah satunya terkait pembersihan tanah dan pepohonan yang menimbun rumah para korban.
“Iya, yang paling utama itu pembersihan tanah dan pohon-yang yang sudah menimbun rumah. Kasihan mereka (para korban) sudah kesulitan, kemudian harus membersihkan tanah yang begitu banyak, jadi agak kesulitan. Mungkin pemerintah segera ambil tindakan, kerahkan petugas ke lokasi supaya lakukan pembersihan, agar para korban ini minimal bisa melihat harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan di dalam rumah,” ujar Fredy di sela-sela kunjungan tersebut.
Ia mengaku secara pribadi dirinya sudah memberikan bantuan ala kadanya, namun tentu itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para korban. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil alih persoalan tersebut agar bisa lebih maksimal penanganannya.
Dirinya, lanjut dia, memang sudah berkoordinasi dengan dinas teknis yakni BPBD, namun jawabannya masih berkutat di seputaran birokrasi pemerintahan yang begitu pelik, sehingga tidak bisa mengambil inisiatif quick respon (respon cepat) untuk menangani para korban. Disisi lain, para korban sendiri saat ini sangat membutuhkan respon cepat dari pemerintah.
“Mestinya persoalan bencana ini tidak bisa kita ikuti alur birokrasi, apalagi harus dilihat kewenangan provinsi atau kabupaten kota, karena yang namanya musibah tidak ada yang tahu. Dia bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Kalau bisa dinas terkait baik di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya berikanlah penanganan awal dulu, nanti soal birokrasi itu diatur kemudian, ini persoalan kemanusiaan,” tekan Freddy.
Selaku wakil rakyat yang juga menduduki kursi pimpinan di DPR PBD, Fredy mengaku hal ini tentu akan menjadi perhatian serius pihaknya. Melalui kewenangan yang ada pihaknya akan segera melakukan audiens ataupun RDP dengan dinas terkait agar kedepan persoalan serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah, sebut dia mestinya harus hadir dikala masyarakat membutuhkan bantuan.
