Terlalu Sempit, DPR Minta Ruang Sidang di Gedung Baru Perlu Diperluas

“Sebagai pengguna kita perlu melihat jangan sampai ada ruangan yang kecil dan tata letaknya tidak pas, sehingga tadinya ada ruangan yang terlalu kecil kalau bisa disatukan dua ruangan supaya bisa menjadi luas”

Sorong, Detikpapua.Net – Dalam rangka memantau progres pembangunan Kantor DPR yang ada di Km 16 Kota Sorong, Komisi III DPR Papua Barat Daya melakukan kegiatan turun lapangan (Turlap) pada Kamis (17/07/2025).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III Max Hehanusa ini juga dihadiri unsur pimpinan DPR yakni Wakil Ketua I Aneke Lieke Makatuuk, Wakil Ketua II Fredy Marlisa dan Calon Ketua DPR Ortis Sagrim, juga dihadiri para anggota Komisi III DPR PBD.

Di lokasi para wakil rakyat langsung diterima oleh pimpinan Balai dan Satker, bersama kontraktor yang mengerjakan mega proyek tersebut. Terpantau para wakil rakyat meninjau langsung progres pembangunan kantor secara fisik, kemudian menyimak penjelasan melalui slide yang dipresentasekan oleh pihak penanggungjawab pekerjaan di lokasi.

Pada sesi pemaparan inilah, para wakil rakyat banyak memberikan masukan dan saran yang sekiranya bisa diperhatikan oleh penanggungjawab pekerjaan. Pertama terkait ruang rapat alat kelengkapan dewan (AKD), hingga ruang kerja pimpinan dan para anggota DPR. Khusus ruang kerja pimpinan dewan volumenya perlu diperluas agar mengakomodir kebutuhan staf hingga tamu bagi para pimpinan.

Kemudian salah satu yang paling krusial adalah ruang sidang utama. Sesuai hasil presentase pihak pekerja, kondisi ruangan sidang utama dinilai terlalu sempit sehingga tidak bisa memuat semua peserta ketika sidang paripurna berlangsung. Untuk itu para wakil rakyat meminta agar ruangan sidang utama tersebut perlu diperbesar volumenya.

Selain menyampaikan saran dan masukan, pada kesempatan itu para wakil rakyat pun mendengarkan progres dan kendala di lapangan. Yang mana, salah satu kendala yang paling utama adalah kondisi cuaca di lokasi, yang selalu turun hujan sehingga terkadang menghambat pekerjaan. Selain itu permasalahan material timbunan juga sedikit mengalami masalah karena adanya penutupan quary di Jalan Osok Aimas, tempat suplai material pembangunan kantor tersebut diambil.

Ketua Komisi III DPR Papua Barat Daya, Max Hehanusa mengatakan, selaku user (pengguna) pihaknya perlu mengetahui secara langsung progres pembangunan kantor hingga fungsi-fungsi yang tersedia dari setiap ruangan yang ada di dalam gedung tersebut. Hal ini, kata dia, penting agar saat gedung tersebut selesai, maka dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan kedewanan.

“Contoh seperti ruang sidang utama atau ruang kerja pimpinan dan anggota, kami perlu tau volumenya berapa, supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kami. Tadi kami sudah mendengar pemaparan dari pihak pekerja, tetapi ada sejumlah masukan yang kami sampaikan, khususnya terkait ruang sidang utama dan ruang kerja pimpinan perlu diperluas volumennya,” ujar Max saat diwawancarai di lokasi.

Disinggung terkait kearifan lokal dari motif gedung DPR PBD, ia menyebut design pembangunan kantor Gubernur, DPR dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya sudah mencakup icon atau muatan lokal suku yang ada di Papua Barat Daya.

“Nanti design interior didalamnya betul-betul sudah mencirikan setiap suku yang ada di Papua Barat Daya. Bukan tiba saat tiba akal, interiornya sudah didesign sebaik mungkin harus ciri khas apa yang ada di daerah ini, ” sebut Max.

Sementara, terkait kualitas konstruksi, ia menyebut kualitas gedung kantor tersebut tidak perlu diragukan, karena setiap beton yang dibuat harus melalui pengujian mutu yang masuk di laboratorium, sehingga sesuai dengan nilai proyek pembangunan.

“Nanti akan dilihat sampai pada perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red). Kualitas dari bangunan ini menentukan nilainya,” tutur Max.

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh pihak pekerja bahwa proyek tersebut ditargetkan selesai pada 13 Desember tahun 2025. Meski ditargetkan selesai akhir tahun 2025, Max menyampaikan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi molor yang diakibatkan faktor cuaca, ataupun persoalan lainnya.

“Saya yakin bisa selesai, kalau ada pergeseran ya mungkin satu atau dua bulan kedepan,” tutur Max.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR Papua Barat Daya, Laode Syamsir mengaku jika pihaknya melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan di lokasi.

“Hari ini kita sebenarnya mau mengunjungi tiga lokasi pekerjaan, yaitu Kantor Gubernur, DPR dan MRP, tapi karena hujan jadi fokus kita di DPR,” kata Laode Syamsir.

Saat berdialog, ada usulan untuk perubahan tata ruang kerja anggota DPR, menurut Syamsir selaku pengguna kantor tersebut nantinya, perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak salah, tata letak ruangan tersebut.

“Sebagai pengguna kita perlu melihat jangan sampai ada ruangan yang kecil dan tata letaknya tidak pas, sehingga tadinya ada ruangan yang terlalu kecil kalau bisa disatukan dua ruangan supaya bisa menjadi luas,” pungkasnya.

Hasil monitoring ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi penanggungjawab pekerjaan, agar pembangunan gedung dapat disesuaikan dengan kebutuhan tugas-tugas kedewanan. Meski demikian, pihak penangungjawab yang ada di lokasi belum bisa memberikan jawaban secara pasti, karena harus berkoordinasi dengan pengambil kebijakan secara berjenjang. DPR PBD sendiri berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan dengan menjadwalkan agenda turun lapangan secara rutin beberapa waktu kedepan.