“Kami mahasiswa Yahukimo menilai Dinas Pendidikan dan Sekretariat Dinas Pendidikan tidak transparan dalam proses verifikasi dan validasi data mahasiswa. Bahkan, beredar informasi bahwa terdapat dugaan pemotongan dana beasiswa oleh oknum dalam dinas,” Markus.
Jayapura, Detikpapua.Net — Puluhan mahasiswa Yahukimo yang tergabung dalam Badan Pengurus Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY), Badan Pengurus Anpropakos, serta perwakilan mahasiswa dari 51 distrik di Kota Studi Jayapura, mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan agar segera merealisasikan dana beasiswa tahun 2025.
Aksi desakan ini disuarakan menyusul kekhawatiran atas lambannya proses pencairan dan dugaan ketidaktransparanan yang terjadi dalam proses verifikasi hingga realisasi beasiswa.
Koordinator lapangan, Markus Busub, dalam keterangannya kepada wartawan melalui sambungan telepon WhatsApp menyampaikan bahwa mahasiswa Yahukimo menolak keras potensi kejanggalan dalam distribusi beasiswa yang dapat berdampak langsung pada kelangsungan studi mahasiswa.
“Kami mahasiswa Yahukimo menilai Dinas Pendidikan dan Sekretariat Dinas Pendidikan tidak transparan dalam proses verifikasi dan validasi data mahasiswa. Bahkan, beredar informasi bahwa terdapat dugaan pemotongan dana beasiswa oleh oknum dalam dinas,” tegas Markus.
Lebih lanjut, Markus menyoroti adanya penurunan nilai nominal beasiswa sejak pergantian kepemimpinan. Di masa Bupati Ones Pahabol dan Almarhum Abock Busub, setiap mahasiswa menerima dana sebesar Rp2.000.000. Namun, sejak kepemimpinan Bupati Didimus Yahuli, nominal yang diterima mahasiswa turun drastis.
“Pada 2021 hanya Rp1.000.000, lalu pada 2023 menjadi Rp500.000. Bahkan, pada tahun 2024, sekitar 1.000 mahasiswa Yahukimo di Jayapura sama sekali tidak menerima beasiswa,” ujarnya.
Masalah lain yang turut disorot adalah sistem verifikasi berbasis aplikasi Dikti, yang mengakibatkan banyak mahasiswa dari kampus swasta dan non-PTN yang tidak terdata, padahal mereka aktif kuliah dan berhak atas beasiswa.
“Hanya karena nama kampus tidak muncul di aplikasi Dikti, mereka dianggap bukan mahasiswa aktif. Padahal mereka sah dan sedang berkuliah. Ini bentuk diskriminasi sistemik yang merugikan kami,” tambah Markus.
Senada dengan itu, Jekson Pase, mahasiswa lainnya, menyoroti kendala teknis seperti minimnya dokumen identitas mahasiswa, seperti KTP dan buku rekening, yang menjadi syarat pencairan dana.
“Banyak mahasiswa dari Yahukimo yang belum memiliki KTP atau rekening bank. Setelah lulus SMA, mereka hanya diberi KTP sementara. Sementara sekarang pencairan beasiswa dilakukan secara online,” ungkap Jekson.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan sistem pencairan dari tunai ke transfer membuat banyak mahasiswa kesulitan, dan bahkan memutuskan untuk cuti atau berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya perkuliahan.
“Mahasiswa Yahukimo merasa dibunuh secara perlahan oleh sistem pendidikan yang tidak berpihak. Ini adalah bentuk pembiaran yang sistematis terhadap nasib generasi muda Yahukimo,” katanya.
Melalui pernyataan sikap resmi, mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Jayapura menyampaikan 5 tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo:
- Transparansi oleh Dinas Pendidikan Yahukimo dalam seluruh tahapan pencairan beasiswa.
- Pelibatan ketua-ketua koordinator wilayah (korwil) mahasiswa dalam proses pengawasan distribusi beasiswa.
- Distribusi melalui korwil untuk memastikan pemerataan dan mencegah manipulasi data.
- Realisasi beasiswa paling lambat bulan Juni–Juli 2025, agar mahasiswa dapat membayar SPP semester baru.
- Kunjungan kerja oleh Dinas Pendidikan ke setiap asrama mahasiswa Yahukimo di seluruh kota studi guna melihat langsung kebutuhan nyata mahasiswa.
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan mendalam mahasiswa akan ketidakpastian hak mereka dalam memperoleh bantuan pendidikan.
Mahasiswa Yahukimo menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional dan pemerintah daerah wajib menyediakan akses yang adil dan merata. Mereka berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Yahukimo, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, serta Komisi C DPRK Yahukimo, segera mengambil tindakan konkret demi menyelamatkan masa depan generasi muda Yahukimo.
