“Pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi atau aturan-aturan serta kebijakan yang bisa melibatkan pihak swasta ikut berpartisipasi memajukan pendidikan. Kemudian, harus disosialisasi secara baik untuk sama-sama memajukan pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat” Kornelius Kambu, S.Sos.,M.Si
Sorong, Detikpapua.Net – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, menjadi momentum penting dalam upaya bersama memajukan kualitas pendidikan yang merata di seluruh tanah air.
Tema Hardiknas tahun 2025 yakni “Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” diharapkan tidak hanya sebatas slogan formalitas kebutuhan seremonial semata, tetapi harus dijiwai dan direfleksikan dalam tindakan dan aksi nyata.
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu, S.Sos.,M.Si secara tegas menyoroti tema perayaan Hardiknas kali ini yang menurutnya sangat relevan dan urgen untuk menjadi perhatian seluruh anak bangsa, khususnya para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kornelius yang diwawancarai awak media Jumat (02/05/2025), bertepatan dengan Perayaan Hardiknas itu menyebut, setidaknya ada dua pesan penting dalam tema besar Hardiknas kali ini, yakni pemerataan mutu pendidikan dan partisipasi multy pihak dalam pelaksanaanya.
Dalam konteks pemerataan mutu pendidikan, ia menekankan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea Keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang lebih spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan.
“Pada prinsipnya seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Negara berkewajiban mencerdaskan seluruh warganya, maka dalam perspektif kualitas pendidikan harus sama dan merata terlaksana di semua tempat,” ujar Kornelius.
Ketua Tim Pemekaran DOB Kabupaten Aitinyo ini menyebut, hari ini potret kualitas pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Maybrat, terbilang masih cukup buram. Masih terdapat banyak ketimpangan antara daerah perkotaan dan pelosok, antar sekolah, juga antara distrik dan kampung.
Fasilitas dan sarana penunjang, juga penyediaan tenaga pendidikan belum terdistribusi secara maksimal dan merata di setiap daerah. Hal ini tentu menjadi indikator perbedaan kualitas pendidikan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, atau kualitas pendidikan antar satu tempat dengan tempat yang lain.
“Masih banyak sekolah-sekolah kita khususnya di kampung-kampung yang belum punya fasilitas penunjang yang memadai, tenaga pendidikan kurang bahkan tidak ada. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan tadi,” ucap Kornelius.
Masih dalam spirit refleksi tema Hardiknas, Kornelius menyebut ada hal yang perlu menjadi permenungan bersama, bawasannya persoalan meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya bertumpuh pada OPD teknis di pemerintahan, atau pada lembaga terkait semata, tetapi sejatinya membutuhkan kolaborasi, kerja sama dan kerja ekstra multy pihak.
Berbicara masalah mutu pendidikan, lanjut Kornelius, indikatornya tidak hanya bertumpuh pada ketersediaan tenaga pendidik yang cukup, atau gedung megah dan peralatan canggih didalamnya, tetapi harus didukung faktor lain. Ia mencontohkan aksesibiltas transportasi, telekomunikasi internet, air bersih harus memadai, belum lagi stabilitas keamanan, sosial, politik kesemuanya harus sejalan.
“Jadi pekerjaan peningkatan mutu pendidikan ini adalah tanggungjawab bersama yang perlu dipikirkan dan dikerjakan dalam perspektif kolaboratif. Lintas sektor bahkan lintas pemangku kepentingan harus ada dalam harmoni yang sama dalam refleksi ‘Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’” tegas Kornelius.
Kadis Pendidikan Maybrat yang menjabat pada tahun 2018-2024 ini menambahkan, Tema Hardiknas kali ini sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa untuk memajukan mutu pendidikan di Tanah Papua pada umumnya dan lebih khusus di Kabupaten Maybrat harus ada partisipasi pihak swasta, seperti LSM, komunitas atau lembaga non formal termasuk masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terkesan hanya membebankan pemerintah daerah semata.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi atau aturan-aturan serta kebijakan yang bisa melibatkan pihak swasta ikut berpartisipasi memajukan pendidikan. Kemudian, harus disosialisasi secara baik kepada pihak swasta supaya mereka menerima tawaran dari Pemerintah untuk sama-sama memajukan pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat,” tutup Kornelius.
