Sorong, Detikpapua.Net – Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan. Namun, di balik itu, wilayah ini menyimpan potensi besar yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi sorotan dalam pemaparan Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, yang mengupas strategi politik, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan daerah.
Dalam makalah yang diterima detikpapua.net, Minggu (23/3/2025) yang mengacu pada Booklet Data Strategis Provinsi Papua Barat Daya 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana menyoroti tiga aspek penting: kesatuan bangsa, stabilitas politik, dan pembangunan sosial ekonomi. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya.
Membangun Kesatuan Bangsa di Tengah Keragaman
Papua Barat Daya memiliki populasi 627.127 jiwa dengan kepadatan penduduk 16,03 jiwa/km². Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak (298.742 jiwa), sementara Kabupaten Tambrauw memiliki jumlah penduduk paling sedikit (32.064 jiwa). Keragaman etnis, budaya, dan agama di wilayah ini merupakan kekayaan yang harus dikelola dengan baik.
Namun, ketimpangan antarwilayah menjadi salah satu tantangan utama. Kota Sorong memiliki akses infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Tambrauw dan Maybrat, yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial.
“Ketimpangan pembangunan bisa berpotensi menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat program integrasi sosial yang mendorong dialog antarbudaya dan peningkatan pemahaman multikultural,” ungkap Dr. Sellvyana.
Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat Daya pada tahun 2024 tercatat di angka 69,07, termasuk dalam kategori sedang. Kota Sorong memiliki IPM tertinggi (80,55), sementara Kabupaten Tambrauw memiliki IPM terendah (58,31).
Beberapa faktor yang memengaruhi IPM antara lain: pertama, Umur Harapan Hidup (UHH): 70,02 tahun, masih di bawah rata-rata nasional. Kedua, Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 8,39 tahun, menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ketiga, Daya Beli: Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp8,73 juta, menunjukkan masih rendahnya daya beli masyarakat.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun cukup tinggi, mencapai 99,17%. Namun, APS mengalami penurunan signifikan untuk kelompok usia 16-18 tahun (81,14%) dan semakin rendah untuk usia 19-24 tahun (37,35%).
“Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.
Mewujudkan Stabilitas Politik dan Ekonomi Berkelanjutan
Dalam aspek politik, Dr. Sellvyana menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan guna menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua Barat Daya mencapai 67,81% pada tahun 2024, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48%.
“Desentralisasi yang efektif akan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” imbuhnya.
Secara ekonomi, Papua Barat Daya mencatat pertumbuhan sebesar 3,60% pada tahun 2024. Kontributor utama pertumbuhan ekonomi adalah: Industri Pengolahan (17,74%), Konstruksi (14,43%), Perdagangan (14,03%)
Namun, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, mencapai 16,95%, dengan kesenjangan yang tajam antara perkotaan (8,03%) dan perdesaan (25,9%).
Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi
Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi unggulan, dengan jumlah wisatawan nusantara meningkat dari 507.298 pada tahun 2021 menjadi 917.412 pada tahun 2024. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat menjadi destinasi utama.
“Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pariwisata, termasuk transportasi dan fasilitas pendukung, serta memastikan bahwa pariwisata berkembang secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal,” ujar Dr. Sellvyana.
Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam bidang ketahanan pangan, Papua Barat Daya menghadapi tantangan serius dengan penurunan produksi padi sebesar 58,75% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menyebabkan defisit beras sebesar 0,59 ribu ton.
“Diversifikasi pangan perlu menjadi fokus, dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti sagu dan umbi-umbian untuk mengurangi ketergantungan pada beras,” paparnya.
Untuk mengatasi tantangan pembangunan di Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan, antara lain: Pertama, meningkatkan akses pendidikan dan Kesehatan dengan cara memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan Meningkatkan kualitas tenaga medis dan guru melalui pelatihan. Kedua, Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja dan implementasi program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Ketiga, Memperkuat infrastruktur pariwisata merliputi, peningkatkan infrastruktur transportasi dan akomodasi dan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan prinsip keberlanjutan. Keempat, Meningkatkan ketahanan pangan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas serta diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
Kelima, Memperkuat stabilitas politik dan transparansi pemerintahan yakni dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Dr. Sellvyana berharap Papua Barat Daya dapat tumbuh sebagai provinsi yang maju dan sejahtera, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
