Sorong, Detikpapua.Net – Salah satu warga kota Sorong mempertanyakan Pos Pengawasan Pelabuhan PPI Klaligi yang di alihfungsikan menjadi Colstore(Gudang Penampung Ikan), Sabtu,(22/3/2025).
Chaken Paririe, warga Kota Sorong mengatakan, ada kejanggalan di kawasan PPI Klaligi soal kantor, (Pos) pengawas Pelabuhan Pendaratan dan Pelelangan Ikan Jembatan Puri yang di alih fungsikan sebagai tempat penampungan ikan (Colstore). Sebagai Warga Masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di Pelabuhan Pendaratan dan Pelelangan Ikan (PPI) Klaligi, Jembatan Puri, dirinya meminta Pemerintah dalam hal ini Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya untuk transparan dalam penggunaan Pos Pengawasan tersebut.
“Saya lihat ini ada kejanggalan di kawasan jembatan puri soal tempat pengawasan, Pos ini di pakai untuk, petugas yang awasi aktivitas bongkar muat di pelabuhan PPI, seperti pemuatan es balok, bongkar ikan serta aktivitas nelayan. Tapi malah pos ini digunakan sebagai tempat untuk penampungan ikan lalu dipasarkan”, ucap Chaken.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui dinas Perikanan di harapkan mampu melihat sektor Pengawasan dengan baik agar aktivitas bongkar muat ikan di wilayah Pelabuhan Pendaratan ikan Klaligi bisa berjalan dengan baik. Chaken Paririe juga menanyakan kinerja Pengawasan di wilayah Pelabuhan Pendaratan dan Pelelangan Ikan (PPI) Klaligi ini masi berjalan dengan aktif atau tidak, hal ini bisa di sampaikan secara transparan agar masyarakat tidak keliru tentang pos pengawas yang ada di wilayah PPI Klaligi.
“Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan bisa melihat sektor pengawasan di wilayah Pelabuhan PPI Klaligi Kota Sorong, apakah pengawasan ini masih aktif atau tidak, mungkin itu bisa disampaikan secara transparan, agar kami juga masyarakat tidak keliru tentang pos pengawasan yang ada di kawasan PPI Klaligi ini”, kata nya.
Aktivitas di Pelabuhan Pendaratan dan Pelelangan Ikan (PPI)Klaligi sangat tinggi namun di sisi pengawasan sangat lemah, diharapkan sektor pengawasan di kawasan PPI Klaligi ini di tingkatkan agar aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan PPI dapat berjalan dengan efektif.
“Aktivitas bongkar muat ikan di sini tinggi, tapi sektor pengawasannya malah lemah. Sementara Provinsi Papua Barat Daya ini sudah definitif, pemerintahan nya sudah beberapa hari bekerja, belum ada aksi nyata kantor pengawasan PPI Klaligi ini”, imbuhnya.
Terkait hal ini Kepala UPTD Pelabuhan Pendaratan dan Pelelangan Ikan (PPI Klaligi), Yanti Ijie yang di konfirmasi melalui saluran WhatsApp, memberikan keterangan bahwa Pos tersebut di alih fungsikan guna menunjang pajak PAD dari sektor Perikanan Papua Barat Daya.
Di tambahkan nya Pos tersebut sering di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi aksi yang tidak terpuji seperti mabuk dan lainnya oleh sebabnya kami manfaatkan untuk hal-hal positif agar supaya bangunan tersebut bisa terawat.
“Pos itu sering orang orang, mabuk kasi rusak kaca jendela,kasi rusak Pintu, dari pada di biarkan kosong lebih di kasi sewa biar menambah PAD di Papua Barat Daya,” jelas Yanti.
