Sorong, Detikpapua.Net – Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si memaparkan materi dalam rapat koordinasi (Rakor) IDI yang digelar di Kota Sorong, 9 Desember 2025.
Dalam paparannya, Dr. Sellvyana menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan rapat strategis karena menjadi titik awal kerja terarah dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.
Ia menjelaskan, IDI adalah instrumen nasional yang digunakan pemerintah untuk mengukur kualitas demokrasi secara periodik melalui tiga aspek penting yakni Kebebasan (civil liberties), Kesetaraan (political equality) dan Kapasitas lembaga demokrasi IDI tidak hanya mengukur prosedur demokrasi, tetapi juga kualitas substantifnya. Karena itu, IDI menjadi indikator kunci dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, dan menjadi rujukan bagi seluruh provinsi dalam merumuskan arah pembangunan politik.
“Bagi Papua Barat Daya, posisi kita lebih fundamental lagi. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, kita belum memiliki baseline IDI. Baseline inilah yang akan menjadi pembanding bagi perkembangan demokrasi kita di tahun-tahun berikutnya. Tanpa baseline, pemerintah daerah tidak memiliki pijakan objektif untuk menilai apakah demokrasi kita semakin baik atau semakin menurun,” ujar Dr. Sellvyana.
Pada kesempatan itu, ia pun menggambarkan tantangan Papua Barat Daya. Selain belum memiliki baseline, Papua Barat Daya menghadapi sejumlah tantangan struktural seperti Kapasitas kelembagaan yang masih dalam tahap
pembentukan, Keterbatasan akses informasi dan literasi politik
masyarakat, Ketimpangan geografis yang memengaruhi partisipasi
politik hingga Potensi konflik sosial dan tekanan terhadap kebebasan sipil.
Tantangan ini serupa dengan temuan global. Laporan V-Dem 2025 menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dunia dalam 10 tahun terakhir—terutama pada aspek kebebasan sipil dan rule of law. International IDEA juga mencatat tren serupa. Artinya, Papua Barat Daya tidak bekerja dalam ruang kosong tetapi berada dalam ekosistem demokrasi global yang penuh dinamika dan tekanan.
“Tantangan Administratif: Pokja IDI Papua Barat Daya baru terbentuk secara resmi pada akhir November 2025, dan rapat baru bisa kita laksanakan hari ini, 9 Desember 2025. Ini berarti kita tidak dapat mengikuti siklus penyusunan IDI nasional yang biasanya dimulai Januari–November. Oleh karena itu, tugas kita adalah: Menyesuaikan timeline pengerjaan IDI secara adaptif tanpa mengurangi kualitas metodologi,” sebut Dr. Sellvyana.
Ia pun menjelaskan Mengapa Pokja IDI Sangat Penting. Pokja IDI adalah jantung penyusunan IDI daerah. Pokja memiliki mandat strategis: Memberikan masukan kebijakan, Melakukan quality assurancedata, Mengkoordinasikan lintas-instansi, melakukan FGD dan verifikasi data, Menyusun baseline IDI, Mendiseminasikan hasil kepada publik dan pemerintah.
Ia juga menyinggung Komposisi Pokja PBD sangat kuat: melibatkan BPS, KPU, Bawaslu, Kepolisian, PTUN, OPD teknis, akademisi, media, FKUB, LSM, dan unsur masyarakat sipil. Ini adalah modal besar yang harus dimanfaatkan dengan maksimal.
Sementara terkait Sumber Data IDI, ia menyebut IDI mengandalkan data dari Dokumen kebijakan daerah (Perda, Pergub, SE), Pemberitaan media online (scraping oleh BPS), Data penegakan hukum dan kebebasan sipil, Data pemilu dari KPU dan Bawaslu, Data akses informasi publik dari Kominfo, Data layanan dasar dan isu kesetaraan dari OPD teknis, · FGD dan wawancara pemangku kepentingan.
Lebih jauh ia menerangkan Dengan mempertimbangkan kondisi riil, berikut timeline adaptif Pokja IDI: Desember 2025
· Konsolidasi Pokja
· Sosialisasi Juklak–Juknis
· Pemetaan indikator dan pemilik data
· Pengumpulan data awal (dokumen & media) Januari 2026
· Pengumpulan data paralel lintas-instansi
· Quality assurance awal
· Penyusunan draft indikator Februari 2026
· FGD verifikasi provinsi
· Finalisasi baseline IDI
· Penyusunan laporan Maret 2026
· Penyampaian hasil IDI ke BPS pusat
· Integrasi IDI ke RPJMD & Renstra OPD
“Timeline ini valid secara metodologis, “aman” secara administratif, dan memungkinkan penyusunan baseline pertama yang kredibel,” ungkapnya.
Untuk memastikan keberhasilan, ia menerangkan beberapa strategi kerja yakni:
- Parallel Data Collection
Setiap instansi pemilik data mengirimkan informasi secara simultan→ menghemat waktu 50–60%. - Baseline Minimal
Mengutamakan indikator yang datanya paling kuat dan paling relevan untuk provinsi baru. - Quality Assurance Berlapis
Pokja bertugas memverifikasi data melalui: · pencocokan dokumen, · analisis berita,
Diakhir pemaparannya ia menyampaikan harapan dan arah Penguatan Demokrasi Papua Barat Daya. Ia menyebut suksesnya penyusunan IDI tahun 2025 akan menjadi titik balik bagi demokrasi Papua Barat Daya. Hasil IDI akan menjadi:
· dasar penyusunan RPJMD,
· bahan refleksi bagi OPD dalam menguatkan tata kelola
· rujukan bagi penguatan partisipasi masyarakat,
· instrumen evaluasi bagi lembaga legislatif dan eksekutif,
· serta cermin bagi publik tentang kualitas demokrasi daerah.
“IDI adalah lebih dari sekadar angka.
IDI adalah cermin konsolidasi demokrasi Papua Barat Daya. Akhir kata, saya mengajak seluruh anggota Pokja untuk bekerja kolaboratif, menjaga kualitas data, mempercepat proses dengan mekanisme adaptif serta menjadikan IDI sebagai kompas pembangunan daerah,” pungkasnya.
